Thursday, September 18th, 2014

Presiden ICC: ICC Badan Yudisial 100 Persen, Bukan Badan Politik

Published on March 14, 2013     Penulis :   ·   No Comments
Sang-Hyun saat diwawancara (Foto: Arifin/detikcom)

Sang-Hyun saat diwawancara (Foto: Arifin/detikcom)

Jakarta - Presiden International Criminal Court (Mahkamah Pidana Internasional) Sang-Hyun Song meluruskan berbagai kesalahpahaman terhadap lembaga yang dipimpinnya. Sang-Hyun menegaskan ICC adalah badan yudisial, bukan badan politik. Dia memastikan tidak ada politisasi di badan independen ini.

Penegasan Sang-Hyun ini disampaikan saat memberikan kesempatan kepada redaksi untuk melakukan wawancara khusus di sebuah ruangan di lantai 15 markas ICC, Jl Maanweg 174, Den Haag, Rabu (6/3/2013). redaksi mewawancarai Sang-Hyun, setelah pria berkacamata dan berpostur tinggi ini menerima Wamenkum HAM Denny Indrayana dan delegasi Indonesia.

Saat wawancara, Sang-Hyun – yang berasal dari Korea Selatan – didampingi Matias Kellman, konsultan eksternal ICC. Wawancara berlangsung sekitar 20 menit karena Sang-Hyun memiliki banyak agenda.

Ketika bertemu delegasi Indonesia, Sang-Hyun sudah menjelaskan lebih jauh mengenai ICC, termasuk meminta agar Indonesia segera meratifikasi Statuta Roma yang menjadi dasar ICC. Sang-Hyun meminta Indonesia tidak perlu khawatir dengan kejahatan kelam yang terjadi masa lalu. Menurut dia, ICC memiliki prosedur yang ketat bagaimana membawa kasus kejahatan yang menjadi fokus masyarakat internasional.

Saat ditemui redaksi, Sang-Hyun menyinggung hal ini kembali. Namun, Sang-Hyun memilih berkomentar hati-hati ketika disinggung mengenai kasus-kasus lama di Indonesia, seperti kasus penghilangan paksa 1998 dan kasus yang terjadi di Papua. Namun dia memastikan tidak ada politisasi maupun intervensi apa pun, termasuk dari Dewan Keamanan PBB, terkait hasil persidangan di ICC.

Berikut tanya jawab Sang-Hyun dengan redaksi selengkapnya:

Satu satu aspek yang mungkin membuat pemerintah Indonesia hingga saat ini melakukan ratifikasi adalah adanya kemungkinan politisasi badan ini oleh organ lain, seperti intervensi Dewan Keamanan dengan merekomendasi kasus-kasus tertentu untuk ditangani oleh Pengadilan. Salah satu isu yang penting adalah seperti kemungkinan ekspos terhadap kasus Papua melalui mekanisme ini. Bagaimana menurut Anda?

Saya tidak melihat bahaya ini. Ini tentu pandangan pribadi saya. Pada akhirnya ICC adalah badan yudisial. Kami di ICC harus tetap menjadi badan yudisial seratus persen dan bukan politik. Ketika institusi ini jadi institusi politik, kami akan mati, dan pada saat itu tidak ada alasan yang masuk akal bagi pengadilan (ICC) untuk tetap berdiri. Badan ini harus tetap menjadi badan yudisial dengan independensi yudisial yang maksimal dan dengan integritas yudisial yang maksimal. Tidak ada politik di sini. Dewan keamanan adalah badan politik, semua yang mereka diskusikan bersifat politik dan adalah perdebatan politik. Namun saya ingin menegaskan garis batasnya. Saya sudah sangat keras mempertahankan batas ini, kami juga sangat sadar akan bahaya dari pengaruh/intervensi politik ini. Secara konkrit, bahkan bila Dewan keamanan merujuk suatu situasi kepada ICC, jaksa-jaksa penuntut dapat setiap saat menolaknya.

Menurut Anda, adakah kemungkinan pengadilan dapat memiliki kewenangan mengadili kasus-kasus yang terkait dengan penghilangan paksa di Indonesia, seperti kasus 1998. Sebab berdasar beberapa rujukan dalam instrumen PBB lainnya, terdapat klausul yang mengatur bahwa kejahatan seperti penghilangan paksa merupakan kejahatan yang tidak memiliki kedaluwarsa dalam proses penuntutan hukumnya? Jadi apakah dengan menjadi negara pihak dari ICC, Indonesia dapat membawa kasus-kasus tersebut ke ICC?

Ini merupakan pertanyaan yang bersifat teknis hukum. Sebagai seorang hakim, meskipun saya juga adalah Presiden ICC, dan saya sebaiknya menarik diri untuk menyatakan pandangan saya atas pertanyaan-pertanyaan hukum yang sangat teknis seperti ini. Sebab, suatu saat pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa saja diajukan kepada saya. Anda tahu saya adalah Presiden ICC, tapi pada saat yang sama adalah hakim di tingkat banding, pengadilan tingkat tertinggi yang ada. Kalau saya menjawab saat ini, bagaimana jika kemudian kasus tersebut suatu saat akan benar-benar dibawa dalam pengadilan saya.

(Jawaban lebih tegas disampaikan Matias Kellman yang mendamping Sang-Hyun: seperti Presiden ICC sudah katakan pengadilan ICC hanya punya yurisdiksi terhadap pengadilan, dari waktu di mana suatu negara menjadi pihak dari konvensi tersebut. Jadi bila ada suatu kejahatan kemanusiaan terjadi sebelum suatu negara sebelum negara tersebut menjadi pihak dari ICC, memang kejahatan tersebut dapat dipidana, tapi bukan di ICC.)

Bagaimana terkait dengan fakta bahwa negara-negara Asia Pasific masih kurang terepresentasikan dalam ICC padahal region ini memiliki penduduk yang sangat banyak? 

Sebagai presiden pertama dari ICC, sejak awal saya menaruh perhatian pada ratifikasi dari negara-negara di region saya sendiri. Sejak saya jadi presiden, ada 14 negara dari Asia Pasifik. �Dalam banyak hal, faktor utama di balik rendahnya representasi dari region ini adalah kurangnya kesadaran mengenai ICC dan tentunya salah pengertian. Dalam kasus-kasus tertentu, terkait hambatan bahasa. Saya sendiri sudah mempromosikan dengan keras agar lebih banyak negara bergabung dengan ICC. Saat ini, kita melihat beberapa negara telah bergabung, seperti Filipina, Bangladesh, Maldives, Vanuatu. Saya berharap Malaysia akan segera bergabung dengan kami. Indonesia tentu akan menjadi tambahan penting untuk keluarga besar ICC yang memiliki komitmen akan perdamaian,keamanan dan hak asasi manusia (HAM). Dalam hal Malaysia, berdasarkan sistem politik mereka, mereka tidak perlu menyerahkan draft RUU kepada parlemen untuk melakukan ratifikasi. Bila kabinet sudah menyetujui, hal itu merupakan proses akhir dari proses ratifikasi. Karena itu, terkait Malaysia, mereka telah menyelesaikan proses politik dit ingkat domestik untuk ratifikasi, yang belum dilakukan adalah teknis penyerahan deposit ratifikasi tersebut ke PBB.

Apakah banyaknya kasus yang berasal dari Afrika yang ditangani pengadilan terkait dengan representasi yang rendah dalam komposisi keanggotaan dari negara-negara di Asia Pasifik?

Tidak, tidak selalu. Benar bahwa terdapat lebih banyak orang yang mewakili Afrika, dibanding mereka yang berasal dari Asia di pengadilan. Jumlah staf dari Asia Pasifik sangat kecil. Kami memiliki target internal mengenai jumlah, tapi tidak berhasil memenuhinya, karena beberapa kemungkinan, seperti hambatan bahasa, ataupun alasan-alasan perbedaan budaya. Saya pribadi mengalami kesulitan merekrut orang-orang berprofesi hukum dari Asia. Sebenarnya bahkan Anda tidak perlu jadi pengacara untuk bekerja di institusi ini, misalnya anda seorang ahli IT, anda memiliki tempat bekerja di sini. Tapi hanya sangat sedikit yang melamar. Saya rasa ini terkait dengan kurangnya kesadaran di masyarakat dan di negara mereka.

Amerika hingga sekarang tidak ikut meratifikasi ICC. Komentar Anda? 

Sebenarnya saat ini ICC dan pemerintah Amerika juga cukup dekat, bekerja sama dalam hal-hal yang menjadi perhatian bersama. Bagaimana pun bila ingin Amerika meratifikasi, apa artinya ini dalam politik domestiknya. Ini artinya harus meyakinkan setidaknya 2/3 anggota senat ( yang terdiri dari 100 senator) untuk setuju dengan Anda. Untuk saat ini tentu hal ini bukan sesuatu yang mudah dalam realitas politik Amerika saat ini. Pemerintah Obama sekarang dijerat oleh berbagai persoalan penting seperti bujet dan lainnya, sehingga ratifikasi ICC kehilangan momentum dan prioritasnya. Namun masyarakat sipil di sana melakukan berbagai kegiatan terkait ICC karena melihat hal ini terkait juga dengan kurangnya kesadaran dari masyarakat Amerika sendiri. |dtc|

Share

Tags: , , ,

Readers Comments (0)




 

INTERNASIONAL

FOTO : Ilustrasi Polisi (SWATT Online/Heru Lianto)

Anggota Polisi Indonesia Ditangkap di Malaysia.

Dua Anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, yakni Perwira Menengah Polda Kalbar (nonjob) AKBP Idha Endri Prastiono dan Bripka  ...
FOTO : Musisi Iwan Fals. (twitter)

Lagu Iwan Fals Digemari di Timor Leste.

Tidak hanya di Indonesia, lagu Iwan Fals ternyata juga banyak digemari oleh masyarakat Timor Leste, yakni salah satu negara ...
FOTO: anak Palestina membawa bendera kebangsaannya di reruntuhan bangunan yang roboh. (kohram.in)

Israel Sudah Renggut 1.645 Nyawa Rakyat Palestina.

Serangan biadab Israel ke Jalur Gaza pada hari ke-19 lalu telah menewaskan 1,032 rakyat Palestina. Dan angka kematian itu ...

FOKUS

FOTO: Anggota Fraksi Golkar, Bambang Susatyo. (ANTARA)

Penumpang Gelap Jokowi-JK

Oleh: Bambang Soesatyo Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan pemenang Pemilihan Presiden 2014 yaitu Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Namun, hingga kini format ...
Fauzi (41) Warga Sungai Deli Medan

Nyanyi Sunyi Warga Sungai Deli

DARI hulu sampai ke hilir sungai Deli terdapat ratusan bahkan ribuan pemukiman yang dihuni ratusan kepala keluarga dan ...
FOTO: Editor SWATT Online,  Heru Lianto

Prabowo, Mantan Aktivis, dan Tudingan Para Mantan Jendral Itu.

Calon Presiden Prabowo Subianto dituding sebagai penanggungjawab kasus penculikan 13 aktivis pro-demokrasi tahun 1998 saat dia menjabat Komandan ...

INTERVIEW

Supandi (ist.)

Hakim Agung Supandi: Eksekusi Susno, MA Dijadikan Keranjang Sampah

Jakarta - Kasus eksekusi Suno Duadji bak sinetron. Setelah melalui perdebatan pepesan kosong, Susno akhirnya menyerahkan diri ke Lapas ...
dok detikcom

Adrianus Meliala Soal Susno: Orang yang Sengaja Melindungi, Bodoh

Jakarta - Hingga kini, terpidana dugaan kasus korupsi pengamanan pilkada Jawa Barat 2008 dan korupsi penanganan perkara PT Salmah ...
Arief Hidayat (dok.detikcom)

Hakim Konstitusi Arief: Bayar di Bawah UMR, Pengusaha Tak Bisa Dipidana

Jakarta - Pekan lalu Mahkamah Agung (MA) menghukum pengusaha Surabaya selama 1 tahun penjara karena mengupah buruh di bawah UMR. Hakim ...

HEALTHY

Pengambilan sumpah dokter dilakukan setelah lulus uji kompetensi dokter secara nasional. Foto : James P Pardede

Dokter Boleh Bersumpah Setelah Lulus UKDI

Berdasar pada Undang-undang No. 20  Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran pasal 36 dan 37 ditegaskan untuk menyelesaikan program ...
Nyamuk

Hindari Kematian Akibat DBD

Kematian akibat penyakit demam dengue (DD) masih terjadi di Indonesia, salah satunya karena diabaikannya tanda bahaya atau "warning ...
FOTO: Ilustrasi (aloftyexistence.wordpress.com/)

Inilah Tanda Wanita Puas Berhubungan Intim.

Bagi kaum lelaki terdapat tanda yang khas ketika mencapai puncak orgasme saat berhubungan intim dengan wanita, yakni orgasme ...

TEKNOLOGI

Krisis Listrik membuat bamyak daerah kesulitan dalam meningkatkan produksi

BPK Perlu Melakukan Audit Investigasi kepada PLN

Masa 9 (sembilan) tahun krisis listrik di Sumatera Utara memerlukan audit investigasi atau pemeriksaan menyeluruh kepada PLN yang ...
Farid Wajdi

LAPK : PLN Sarang Korupsi

Pemadaman bergilir kembali terjadi di Sumatera Utara. Pemadaman listrik oleh PT PLN itu, sudah berlangsung selama Sembilan tahun ...
WARKOP : Salah sektor usaha mikro, kecil dan menengah adalah warung kopi (Warkop) seperti yang ada di KPU Sumut Jalan Perintis Kemerdekaan Medan. Foto : James P. Pardede

Pelaku UMKM Berbasis IT, Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran

PAGI itu, suasana kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara masih sepi. Komisioner dan pegawai sekretariat yang sehari-hari ...

KOMUNITAS

Wong Chun Sen  makan bersama dengan anak-anak Panti Asuhan Alwasliyah di Jalan Yos Sudarso Medan, Kamis (17/9).

Wong Chun Sen Syukuran dengan Anak Yatim Piatu

Setelah dilantik menjadi salah seorang anggota dari 50 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Senin ...
Mulia Banurea

Mulia Banurea Jadi Ketua GP Ansor Sumut

Ketua KPU Sumut Mulia Banurea terpilih menjadi Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sumut periode 2014-2018 melalui Konfrensi Wilayah (Konferwil) yang ...
Aksi demo di depan kantor KPU Sumut Jalan Perintis Kemerdekaan Medan. Kamis (21/8) Foto : James P. Pardede

Menanti Putusan MK, Ratusan Massa Demo di KPU Sumut

Ratusan massa yang tergabung dalam beberapa organisasi seperti dari Aliansi Masyarakat Merah Putih, FKPPI, Pemuda Muslimin Indonesia, Fron ...

AWARD

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Aditya Pradana Putra/Republika

Penghargaan Bagi SBY Apresiasi Dunia untuk Kerukunan Beragama

JAKARTA - Presiden SBY sangat menghargai perbedaan dan menghormati kehidupan antar beragama dan antar umat beragama. Karenanya, sangat ...
Kemlu

Kemlu Anugerahkan Penghargaan Adam Malik untuk Media

Jakarta - Media menjadi mitra  sangat penting dalam mendorong laju efektifitas pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi. Peran tersebut ...
Pada malam kunjungan ke AS untuk menerima kehormatan tertinggi Washington, Aung San Suu Kyi menghadapi tuduhan telah mengabaikan minoritas Muslim Myanmar Photo: AFP/The Age

Raih penghargaan dari Washington, Suu Kyi dikritik.

Pemimpin pro-demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi dijadwalkan akan menerima penghargaan Congressional Gold Medal, di Washington DC, pekan ...

TIPS

kerja1

Kiat Bugar Sepanjang Hari di Kantor

Yayasan Jantung Inggris (BHF) menyimpulkan pekerja modern punya efek yang merugikan terhadap kesehatan. Untuk ini, BHF memberikan tips ...
Nicholas Saputra/REUTERS

Tips Nyaman Berwisata Ala Nicholas Saputra

JAKARTA - Banyak hal yang perlu dipersiapkan sebelum berwisata, terutama jika anda ingin bepergian jauh ke luar negeri. ...
Bahasa Asing (ilustrasi)/LIBRARY ESCONDIDO

Tiga Jurus Bikin Belajar Bahasa Jadi Hobi Mengasyikkan

Tidak ada ilmu yang bisa masuk ke tulang sum-sum bila si pembelajar tidak menyukainya. Bagi yang sedang berusaha ...