Sekitar 17.000 orang akan terlibat dalam program “cash for work”, yaitu penyelamatan tanaman salak yang rusak akibat abu vulkanik Gunung Merapi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
“Dua kabupaten tersebut terkenal dengan hasil produksi salaknya, sehingga tanaman salak yang menjadi komoditas unggulan kedua wilayah tersebut harus diselamatkan dalam waktu 10-15 hari ini,” kata Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Soetrisno di Yogyakarta, Senin.
Menurut dia, apabila tanaman salak tersebut tidak segera diselamatkan dalam waktu 10-15 hari, maka tanaman salak akan rusak dan harus diganti dengan tanaman baru sehingga untuk berproduksi akan membutuhkan waktu antara empat hingga lima tahun.
Ia mengatakan, dalam program “cash for work” tersebut, petani salak dan masyarakat akan dilibatkan untuk memotong daun dan pelepah tanaman salak yang rusak akibat abu vulkanik Gunung Merapi.
“Apabila pemotongan daun dan pelepah tersebut dapat dilakukan dalam waktu 10-15 hari, maka tanaman salak tersebut akan terselamatkan dan bisa berproduksi lagi dalam waktu satu tahun,” katanya.
Di Kabupaten Magelang Jawa Tengah, terdapat 2.500 hektare atau sekitar enam juta tanaman salak yang terancam mati akibat abu vulkanik Gunung Merapi, sedangkan di Kabupaten Sleman DIY terdapat sekitar 1.300 hektare atau 2,5 juta tanaman salak terancam mati.
Jumlah pekerja yang akan dilibatkan dalam program “cash for work” di Kabupaten Magelang adalah sekitar 11.000 orang yang terdiri dari 4.000 orang petani salak dan sisanya adalah masyarakat sekitar, sedang di Sleman akan dilakukan oleh 3.000 orang petani yang dibantu masyarakat sekitar.
“Kami harapkan, pada Selasa (23/11) atau Rabu (24/11), program tersebut sudah dapat dijalankan agar tanaman salak ini tidak semakin rusak,” katanya.
Seluruh pekerja, akan dilengkapi dengan sarung tangan dan sepatu khusus agar tidak tertusuk duri tanaman salak serta alat semprot air.
Selain memotong daun atau pelepah yang rusak akibat abu vulkanik, pekerja juga akan menyemprotkan air ke tanaman salak untuk membersihkan abu vulkanik yang masih menempel dan juga merajang daun atau pelepah sebagai bahan pembuatan kompos.
Setiap hari dengan jam kerja antara enam hingga delapan jam, seorang pekerja akan mendapatkan upah Rp30.000 orang atau mencapai Rp50.000-Rp75.000 untuk mandor dengan jangka waktu pekerjaan sekitar 10 hari.
“Petani salak tertolong dan uang tersebut dapat digunakan masyarakat untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya,” katanya.
Dana untuk membayar upah pekerja tersebut diambilkan dari dana siap pakai milik BNPB, dengan perkiraan kebutuhan dana untuk program 10 hari di Kabupaten Magelang adalah Rp8 miliar dan sekitar Rp5 miliar di Sleman.
Soetrisno mengatakan, program “cash for work” tersebut tidak hanya akan berhenti dalam program penyelamatan tanaman salak, tetapi berlanjut dalam waktu satu tahun mendatang dalam bentuk program lainnya sesuai kebutuhan.
“Kementerian juga akan melakukan perubahan terhadap penganggaran program yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan untuk mendukung program “cash for work” itu,” katanya.
Jutaan tanaman salak rusak
Sebanyak 4,9 juta tanaman salak di kawasan Gunung Merapi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, rusak akibat erupsi gunung itu.
“Kerusakan pada tanaman buah komoditas andalan Kabupaten Sleman ini sebagian besar disebabkan terkena abu vulkanik Merapi,” kata Kepala Dinas Pertanian (Distan) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nanang Suwandi, di Yogyakarta, Senin.
Menurut dia, dari 4,9 juta tanaman salak tersebut, sebanyak 3,4 juta tanaman mengalami kerusakan berat, 992.531 tanaman rusak sedang, dan 7.484 tanaman rusak ringan.
“Selain merusak tanaman salak, abu vulkanik Merapi juga ikut mempengaruhi kerusakan pada tanaman hias, jamur, dan tanaman pangan lain. Namun, tanaman pangan yang mengalami kerusakan cukup serius,” katanya.
Ia mengatakan tanaman padi yang mengalami puso tercatat sebanyak 52 hektare. Selain itu, juga tercatat 123 hektare lahan pertanian yang mengalami kerusakan berat, 1.591 hektare lahan rusak ringan, dan 1.766 hektare lahan terkena dampak erupsi Merapi.
“Kami sedang melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan potensi pertanian korban Merapi. Kami telah memberikan beberapa bantuan, dan saat ini sedang dilakukan identifikasi serta perbaikan tanaman pertanian yang masih bisa diselamatkan,” katanya.
Menurut dia, wilayah Kabupaten Sleman yang merupakan salah satu lumbung padi di DIY menjadi daerah yang parah terkena hujan abu vulkanik Merapi. Hampir seluruh lahan pertanian yang berada di wilayah itu terkena abu vulkanik akibat erupsi Gunung Merapi.
“Petani di Sleman merugi karena tanaman yang ditanam di persawahan terkena abu vulkanik. Oleh karena itu, kami berupaya agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari,” katanya.
Dijadikan sapi bansos
Sementara itu, rencananya sapi hasil pembelian pemerintah dari warga korban letusan Gunung Merapi akan diberikan kembali kepada peternak yang berhak memperolehnya sebagai bantuan sosial (bansos).
“Sapi-sapi tersebut akan diberikan kembali kepada peternak yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai salah satu upaya agar mereka dapat kembali bangkit,” kata Koordinator Tim Eksekusi dan Distribusi Ternak Korban Merapi Ali Agus di Posko Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Yogyakarta, Senin.
Menurut dia, salah satu syarat yang akan diterapkan dalam pemberian sapi hasil pembelian pemerintah tersebut, di antaranya adalah peternak yang kehilangan sapi karena mati dan peternak bersangkutan tidak berada di lokasi kawasan rawan bencana. “Sehingga, pemberian bantuan tersebut tidak akan sia-sia. Apalagi jika ada bencana serupa di kemudian hari,” katanya.
Jenis sapi yang akan diberikan kepada peternak yang kehilangan sapinya, lanjut dia, juga akan disesuaikan dengan jenis ternak yang hilang, yaitu sapi potong atau sapi perah.
Ia berharap peternak dapat mengerti apabila tidak semua peternak memperoleh sapi bantuan sosial hasil pembelian pemerintah karena jumlahnya terbatas.
Berdasarkan data, hingga Minggu (21/11), ada 46 ekor sapi milik peternak korban letusan Gunung Merapi yang telah terbeli oleh pemerintah.
Sementara itu, Koordinator Divisi Identifikasi Ternak Korban Letusan Merapi Ida Tjahajati mengatakan, proses identifikasi ternak tidak mudah, mengingat pemilik ternak juga turut menjadi pengungsi dengan lokasi yang tersebar.
“Padahal, banyak sapi yang mati karena ditinggal di lokasi bencana dan identifikasi harus dilakukan dengan bertemu langsung peternak yang memilikinya, padahal peternak berada di lokasi pengungsian yang tersebar,” katanya.
Oleh karena itu, lanjut Ida, pihaknya mendatangi lokasi-lokasi pengungsian tersebut dan untuk memberikan data-data hasil identifikasi yang baik, maka diperlukan saksi yang berasal dari masyarakat sekitar.
Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan, telah ada 9.973 ekor sapi dari empat kabupaten, yaitu Sleman, Magelang, Klaten dan Boyolali yang telah berada di 193 lokasi evakuasi dengan biaya pemberian pakan perhari mencapai Rp90 juta.
Selain itu, terdapat 2.828 ekor sapi yang mati akibat letusan Gunung Merapi dan terdapat 3.783 ekor sapi yang mau dijual.
“Sapi yang akan dijual juga harus melalui proses identifikasi, berdasarkan nama pemilik dan tempat tinggalnya,” katanya.
Di sejumlah lokasi evakuasi, juga terdapat sejumlah penyakit yang diderita oleh sapi-sapi tersebut diantaranya stres, gangguan pernafasan, luka bakar dan juga peradangan ambing pada sapi yang sedang laktasi.
“Khusus sapi-sapi dengan luka bakar lebih dari 30 persen, maka tidak mungkin untuk dipelihara karena mereka tidak bisa bertahan, sehingga harus dipotong,” katanya.
Ida berharap, proses identifikasi dan juga eksekusi ternak yang menjadi korban letusan Gunung Merapi tersebut dapat dilakukan dalam waktu cepat, namun dengan data yang baik.
Dorong pemulihan UMKM
Pemerintah diminta mendorong pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi korban bencana erupsi Gunung Merapi dengan menyediakan alat produksi, bahan baku, dan modal kerja.
“Hal itu dibutuhkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang kehilangan tempat tinggal, tempat usaha, dan tidak memiliki dana simpanan akibat bencana erupsi Merapi,” kata Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nur Achmad Affandi, di Yogyakarta, Senin.
Menurut dia, untuk mempercepat pemulihan UMKM dapat dilakukan dengan memberikan alat produksi, bahan baku, dan modal kerja. Modal kerja untuk UMKM bisa melalui bantuan langsung dari pemerintah atau pemberian kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga rendah.
“Selain itu, kebijakan pemutihan kredit bagi UMKM korban bencana erupsi Merapi juga harus segera direalisasikan dengan membebaskan bunga atau menjadwalkan kembali utang mereka,” katanya.
Ia mengatakan erupsi Merapi telah mengakibatkan kerusakan di berbagai sektor, termasuk ekonomi, sehingga kerugian yang harus ditanggung para pelaku ekonomi khususnya UMKM cukup besar.
“Jumlah kerugian di sektor UMKM akibat erupsi Merapi hingga kini masih dalam penghitungan. Diperkirakan ada 100 unit usaha menengah dan 1.000 unit usaha mikro dan kecil mengalami kerugian total Rp600 miliar hingga Rp1 triliun,” katanya.
Menurut dia, Kadin DIY juga berusaha membantu dan memfasilitasi UMKM korban erupsi Merapi agar dapat bangkit dari keterpurukan dan menjalankan usahanya kembali. Dengan demikian, roda perekonomian dapat kembali berputar.
“Kami akan menggandeng Kadin Indonesia dan Australian Agency for International Development (AusAID) untuk bekerja sama membantu serta memfasilitasi UMKM korban erupsi Merapi,” katanya.
Peresmian pembangunan “shelter”
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Senin meresmikan pembangunan “shelter” atau rumah hunian sementara untuk korban bencana letusan Gunung Merapi yang dipusatkan di Posko Jenggala Dusun Wonosari, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman.
“Kami mengharapkan kalangan pengusaha serta masyarakat umum baik di DIY maupun luar daerah untuk bisa ikut serta dalam proyek pembuatan `shelter` bagi para korban letusan Gunung Merapi yang rumahnya rusak,” kata Sultan.
Menurut dia, total “shelter” yang akan dibangun sebanyak 2.526 unit dengan nilai per unitnya Rp6 juta hingga Rp7 juta.
“Dari 2.000 lebih `shelter` yang akan dibangun, baru 300 buah yang sudah dilaksanakan. Makanya, kami undang para pengusaha untuk ambil bagian,” katanya.
Ia mengatakan bagi pengusaha serta masyarakat yang ingin bergabung bisa menghubungi Dinas PUP DIY serta BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).
“Pembangunan `shelter` ini diharapkan menggunakan bahan baku dari lokal, warga yang punya kayu, silakan dijual ke BNPB. Supaya mendorong perekonomian di sana,” katanya.
“Shelter” yang dibangun berukuran 6×7 meter yang terdiri atas dua kamar tidur, satu bangunan MCK (mandi, cuci, kakus), ruang tamu dan dan ruang dapur.
Sedangkan untuk air bersih dilakukan dengan swamdes atau pembangunan sumur untuk satu desa, dan pasokan listrik sudah diatur PLN, katanya.
Rencananya, “shelter” tersebut akan dibangun di atas tanah kas desa maupun “Sultan Ground” (tanah milik keraton Yogyakarta) yang berdekatan dengan lokasi desa yang hancur diterjang awan panas.
Untuk Desa Umbulharjo di Dusun Plosokerep 283 unit, Desa Kepuharjo di Dusun Pagerjurang 826 unit, Desa Glagaharjo di Dusun Banjarsari 802 unit, Desa Wukirsari di Dusun Slodokan 340 unit dan Desa Argomulyo di Dusun Kowang 258 unit.
Sedangkan untuk Kecamatan Ngemplak Desa Sindumartani di bangun di Lapangan Bimo sejumlah 15 unit.
Satu “shelter” dua hari
Posko Jenggala yang ditunjuk pemerintah untuk membuat “shelter” atau rumah hunian sementara yang diperuntukkan bagi para korban bencana letusan Gunung Merapi, sanggup membangun dalam waktu dua hari setiap satu unitnya.
“Rumah ini pembuatannya sangat cepat, satu unit rumah hanya butuh waktu dua hari yang dikerjakan bersama para relawan untuk tiga kecamatan yang rumahnya rusak parah,” kata perwakilan dari Posko Jenggala Tari Pradeksa di sela “peluncuran pembangunan shelter” di Dusun Wonosari, Wedimartani, Ngemplak, Sleman, Senin.
Menurut dia, “shelter” yang diperuntukkan bagi korban bencana Merapi nantinya 90 persen bahannya menggunakan bahan dari bambu karena lebih murah, mudah diperoleh dan cepat pembangunannya atau konstruksinya.
“Ada sekitar 2.500 unit `shelter` yang akan dibangun dengan luas masing-masing 6 x 7 meter yang terdiri dari ruang utama, dua kamar tidur, dapur dan kamar mandi,” katanya.
Ia menjelaskan bambu diperuntukkan untuk konstruksi atap atau kuda-kuda, kolom penyangga dan juga setengah dindingnya menggunakan anyaman bambu. Sedangkan kusen, daun jendela, dan pintu, menggunakan kayu.
“Pondasi menggunakan rabat yakni pasir dicampur semen yang dihaluskan, tanpa kerikil setinggi 30 centimeter dari lantai kerja,” katanya.
Tari mengatakan untuk mempercepat pengerajaannya bagian bambu diorganisasi berdasarkan bagian-bagian rumah. “Untuk konstruksi, dibagi jadi empat bagian yakni pemotongan kolom, pemotongan kuda-kuda, pembuatan `spread` (kaki kuda-kuda), pembuatan ander (pancang tengah kuda-kuda). Sementara untuk proses pembuatan ada penganyaman bambu dan perakitan kuda-kuda,” katanya.
Salah satu relawan asal Imogiri, Bantul Dalijo mengatakan hampir tidak ada kesulitan berarti dalam konstruksi rumah bambu ini.
“Harapan kami bambu yang digunakan adalah bambu petung yang diambil pada `mongso mareng` atau saat mendekati musim kemarau agar lebih awet. Jangan mongso bubuk, karena tidak akan awet, paling lima tahun. Kalau pas ambil mongso `mareng` bisa kuat sampai 15 tahun,” katanya.
Kapala Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Djoni Arifin mengatakan meski bambu mudah didapat di sekitar wilayah DIY, namun dengan kebutuhan 2.500 rumah yang dibangun maka kemungkinan harus mencari di daerah lain seperti Purworejo dan Kebumen.
“Kendala lain yang mungkin muncul lainnya adalah terbatasnya perajin anyaman bambu yang ada di daerah Sleman. Karena atapnya dari seng, kami harap nanti tidak ada permainan harga dari penjual karena meningkatnya permintaan. Kalau terjadi kami akan kerja sama dengan pabrik langsung, tapi butuh waktu lebih lama,” katanya.
Ia mengemukakan, pembangunan “shelter” ini diproyeksikan dapat bertahan sekitar dua tahun, setalah itu pengungsi diharapkan sudah dapat rumah permanen dari pemerintah.
“Target kami `shelter` ini bisa selesai sampai Februari. Dengan catatan anggaran dari pemerintah yang dibantu swasta lancar. Kalau tidak, ya molor,” katanya.
Pengganti tanah relokasi
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan harus ada pengganti tanah kas desa maupun “Sultan Ground” (tanah milik Keraton Yogyakarta) yang digunakan untuk relokasi warga korban bencana Gunung Merapi.
“Pada prinsipnya kami tidak mempermasalahkan penggunaan `Sultan Ground` (SG) untuk rekonstruksi dan relokasi, tetapi tanah ini tidak bisa dimanfaatkan secara mandiri oleh warga,” katanya di sela peluncuran `shelter` atau tempat hunian sementara warga korban Merapi, di Kabupaten Sleman, Senin.
Menurut Sultan, penggunaan tanah SG ada aturannya, yakni tidak bisa diperjualbelikan, sehingga tidak bisa disertifikatkan, dan warga tidak bisa memanfaatkannya hingga maksimal.
Ia mengatakan, hal yang sama juga terhadap tanah kas desa, karena pemerintah desa harus mencari pengganti tanah kas desa yang digunakan untuk relokasi warga korban bencana Merapi.
“Kami usulkan agar pemerintah daerah menyediakan dana abadi bagi pemerintah desa. Dana abadi tersebut untuk mencari tanah kas desa pengganti,” katanya.
Sultan mengatakan hal ini memang dilematis, karena tanah kas desa bisa diperjualbelikan, namun ada aturan pemerintah yakni harus ada tanah pengganti tanah kas desa itu.
“Usulan saya kalau bisa disediakan dana abadi yang diambil dari APBD untuk kepentingan pemerintah desa yang tanah kas desanya dipergunakan,” katanya.
Gubernur mengatakan untuk “shelter” atau tempat hunian sementara yang kini sedang dibangun diharapkan dapat membantu memulihkan perekonomian warga korban bencana Merapi.
“Mereka yang kini tinggal di pengungsian pun taraf kehidupannya harus lebih baik dari sebelumnya. Pokoknya, mereka harus lebih baik dari sebelum erupsi Gunung Merapi,” katanya.
Kemungkinan kecil awan panas letusan
Sementara itu, Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangann Teknologi Kegunungapian (BPPTK) Yogyakarta Subandriyo memperkirakan kemungkinan kecil terjadi awan panas letusan, karena potensi magma yang akan keluar menurun.
“Awan panas masih mungkin terjadi selama status Merapi masih ditetapkan dalam level paling tinggi yaitu `awas`, namun kemungkinan terjadi awan panas letusan ke depannya semakin kecil,” katanya di Posko Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Yogyakarta, Senin.
Menurut dia, jenis awan panas yang mungkin masih akan terjadi selama fase erupsi Merapi adalah awan panas guguran, akibat tidak stabilnya kubah lava yang terbentuk di puncak gunung ini.
Salah satu faktor yang mendasari hipotesis tersebut, kata Subandriyo adalah berkurangnya kandungan sulfur dioksida (SO2) di udara, yaitu menjadi 1,8 kiloton per hari.
Pada saat terjadi erupsi besar Gunung Merapi pada 5 November 2010 kandungan sulfur dioksida bisa mencapai 120 kiloton.
“Kandungan sulfur dioksida cenderung menurun, yang berarti potensi magma yang akan dikeluarkan oleh Merapi juga semakin mengecil,” katanya.
Berdasarkan sejarah letusan Merapi, awan panas guguran bisa berlangsung dalam waktu tiga bulan, sebelum gunung tersebut memasuki fase akhir erupsi.
Namun demikian, meskipun potensi terjadinya awan panas letusan yang bisa mengarah ke segala arah mengecil, Subandriyo tetap meminta masyarakat untuk waspada.
Ia mengatakan dengan sistem atau “jalan” magma yang sudah terbuka, maka pergerakan magma tidak selalu harus ditandai dengan deformasi di tubuh gunung.
“Sistem yang sudah terbuka itu memungkinkan magma bergerak dengan leluasa tanpa harus menimbulkan deformasi. Sebelum terjadi letusan besar, magma bisa bergerak dengan kecepatan 35 meter per detik,” katanya.
Hasil pemantauan kegempaan, pada Senin hingga pukul 12.00 WIB menunjukkan adanya dua kali gempa vulkanik dan 25 kali gempa “multiphase” (MP) atau gempa permukaan yang berasosiasi pada pembentukan kubah lava.
Pada Minggu (21/11) terjadi banjir lahar pada pukul 17.20 WIB hingga pukul 19.25 WIB disertai dengan awan panas guguran. Namun, karena cuaca mendung, tidak dapat diketahui arah luncuran awan panas tersebut.
Awan panas kembali terjadi pada Senin (22/11) dini hari yaitu pukul 00.15 WIB sampai pukul 00.18 WIB, dan terjadi dua kali.
Oleh karena itu, kata dia, status Merapi tetap dipertahankan di level “awas”, meskipun radius rawan bahaya semakin dipersempit.
Proses penyempitan radius rawan bahaya tersebut, menurut Subandriyo dinilai lebih baik bagi masyarakat khususnya dari sisi psikologis.
“Jika tiba-tiba diturunkan menjadi `siaga`, dan ada awan panas meskipun kecil, tentu akan menyebabkan masyarakat panik,” katanya.
Sehingga, kata dia, masyarakat diharapkan lebih sabar dan mengikuti arahan dari pemerintah.
Sumber: antaranews.com
