Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bereaksi terhadap wacana penggulingan pemerintahannya. Dia memastikan menggunakan jalur hukum untuk setiap upaya penggulingan pemerintahan yang sah. Kritik dan petisi kelompok yang tidak menyukai kebijakan pemerintahan SBY-Boediono, dianggapnya hal biasa dan wajib dihormati. Namun, kritikan akan dilawan dengan menempuh jalur hukum bila sudah mengarah aksi anarkis.
“Apalagi kalau sampai terjadi usaha penggulingan pemerintahan yang sah. Itu sudah domain hukum dan pemerintahan tidak boleh terpengaruh. Semua harus tetap bekerja. Di negara manapun, hukum yang berjalan, terutama upaya penggulingan pemerintahan,” tegas SBY.
Presiden mengemukakan penegasannya terhadap setiap upaya penggulingan pemerintahan yang mendapat dukungan mayoritas suara rakyat di depan gubernur se Indonesia yang menghadiri rapat kerja gubernur di Clarion Hotel & Convention Makassar, Selasa, 19 Oktober.
Jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II antara lain, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzy, Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad, Menteri Perhubungan, Freddy Numberi, Menko Kesra Agung Laksono, dan Menko Polhukam, Djoko Suyanto, juga ikut mendengar “curhat” SBY.
“Gubernur sudah tahu melalui informasi yang dibaca di koran atau dari televisi bahwa suhu di Jakarta agak memanas. Juga disebut akan ada aksi besar turun ke jalan pada 20 Oktober, tepat satu tahun usia kabinet Indonesia Bersatu kedua,” tuturnya.
Bagi ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu, aksi unjuk rasa yang menyentil kebijakan pemerintah dan menilai pembangunan lamban, masih wajar dalam sistem perpolitikan demokratis. Dia mengaku tetap menghormati dan menghargai setiap kritikan maupun petisi yang menyorot kinerja kepemimpinannya.
Kritikan, kata dia, tidak akan membuatnya merasa terganggu apalagi emosional menanggapinya. “Sejumlah elite politik menyebut negara ini mundur. Perlu juga dievaluasi di mana letak kemundurannya,” ujarnya. SBY mengakui ada sebagian provinsi yang kinerja pembangunannya memburuk, tetapi juga ada yang bagus.
Provinsi yang kinerjanya memang buruk harus dijelaskan ke masyarakat penyebab kemundurannya. Masyarakat juga bisa melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintahannya dan menetapkan pilihan melalui pemilihan umum. “Manfaatkan humas untuk menjelaskan fakta selogis mungkin sehingga semua bisa diikuti dengan benar. Semua harus rasional di negeri ini,” tegasnya.
Sumber: jpnn.com
