Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Rusmayani Majid meminta pengusaha hiburan tidak lagi meladeni razia tanpa surat tugas. Razia semacam itu disebut sebagai razia ilegal yang tak perlu dihiraukan.
“Menjelang tahun wisata atau Visit Makassar 2011, kita ingin agar semua pengusaha hiburan bisa nyaman berusaha di Makassar. Soalnya, usaha hiburan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar kedua,” kata Rusmayani saat menjadi pembicara pada dialog kepariwisataan yang digelar harian Berita Kota Makassar di Roemah Kopi, Sabtu (6/11) lalu.
Pernyataan itu disampaikan Rusmayani lantaran banyaknya keluhan pengusaha yang kerap didatangi oleh aparat yang melakukan razia. Anehnya lagi, razia itu tanpa dilengkapi surat tugas.
“Kami meminta, baik Satpol PP maupun pihak kepolisian tidak lagi melakukan razia tanpa koordinasi dengan tim pariwisata,” katanya.
Dialog yang mengusung tema “Peluang dan Tantangan Visit Makassar 2011” itu juga menghadirkan Kasat Intelkam Polrestabes Makassar AKBP Karim Samandi. Menurut Karim, pihak kepolisian akan terus menjamin keamanan para pengusaha hiburan yang akan berinvestasi di Makassar.
“Kenyamanan dan keamanan merupakan hal yang penting. Namun demikian, pihak pengusaha hiburan juga harus turut mendukung keamanan dan kenyamanan itu dengan bersinergi dengan pihak kepolisian,” ujarnya.
Rencananya, dialog tersebut juga menghadirkan Kasatpol PP H Marimin selaku pembicara. Hanya saja, hingga akhir acara, pihak Satpol PP tidak hadir.
Di pihak lain, Ketua Asosiasi Refleksi Kesehatan (Arkes) Usdar Nawawi yang juga hadir dalam dialog itu mengaku pengusaha hiburan siap menyukseskan Visit Makassar 2011. Salah satu wujud dukungan itu, yakni dengan memasang spanduk Visit Makassar 2011 di depan usaha hiburan masing-masing.
Dialog yang digelar sekitar dua jam itu dihadiri puluhan pengusaha hiburan di Makassar. Antara lain, pengusaha yang bergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Makassar, Arkes, Asosiasi Bar dan Massage (ABM) dan lainnya.
Sumber: beritakotamakassar.com
