Keresahan masyarakat terhadap kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Sugiarto dalam pemberantasan korupsi di daerah ini akhirnya dijawab Jaksa Agung Hendarman Supandji. Sugiarto akan dievaluasi termasuk kemungkinan untuk pergantian dilakukan.
Hal itu disampaikan Hendarman kepada wartawan di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Selasa (3/8), saat bersama rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri pembukaan Sail Banda 2010 di Ambon. “Oh pasti. Pasti akan saya evaluasi. Bukan cuma Kajati Maluku, semua Kajati akan saya evaluasi (bila gagal akan diganti),” katanya. Hendarman menegaskan itu konsekuensi yang harus diterima Kajati, jika tidak proaktif dalam penanganan kasus korupsi. Untuk menjawab tuntutan masyarakat Maluku, mantan Ketua Tim Tastipikor itu mengingatkan Sugiarto untuk meningkatkan kinerjanya, yakni menuntaskan kasus-kasus korupsi yang ditangani Kejati Maluku. Lambannya penanganan kasus-kasus korupsi oleh Kejati Maluku, membuat wajah Hendarman sedikit memerah. Itu terungkap saat wartawan menanyakan perkembangan penanganan kasus korupsi pembayaran ganda atau fiktif dalam APBD di Kabupaten Maluku Tenggara yang disinyalir melibatkan Bupati Andreas Rentanubun. Kasus ini belum juga diekspos Kejati Maluku, padahal tim jaksa telah selesai melakukan pemeriksaan sejak Maret lalu. Hendarman mendadak tersentak mendengar informasi ini, wajahnya bahkan memerah. Sugiarto yang berada di belakang Hendarman yang mengenakan batik berwarna merah dan kuning emas itu juga terlihat kaget saat wartawan menanyakan kasus itu ke jaksa agung. Sambil membalikkan tubuhnya, Hendarman terlihat mencari keberadaan Sugiarto. “Kasus yang ramai dipolemikan itu ya? Kajati… Kajati mana,” ujar jaksa agung setengah berteriak sambil mencari Sugiarto. Sugiarto yang dipanggil maju selangkah dan berdiri disamping Hendarman. Sebelum dijawab Sugiarto, Hendarman kembali mengulangi pertanyaan wartawan mengenai kasus itu. “Coba jelaskan, kenapa belum diekspos?,” tanya Hendarman. Sugiarto terlihat tegang, tak menyangka bakal dipanggil Hendarman. Sambil menundukan kepala dan menyatukan kedua telapak tangannya, Sugiarto mengatakan kasus ini masih ditelaah di tingkat internal. “Kenapa lama belum diekspos,” tanya Hendarman lagi. Sambil menunduk Sugiarto menjawab, pihaknya masih melakukan pengumpulan data dan pengkajian internal. “Sudah kita lakukan kajian secara internal. Kini masih kita dalami, baik pengumpulan data maupun pengkajiannya,” jawab Sugiarto terbata-bata setelah sempat terdiam beberapa saat. Walaupun jawabannya cukup meyakinkan wartawan, Hendarman mendesak Sugiarto untuk secepatnya menindaklanjuti kasus tersebut. Hendarman memberikan deadline satu bulan bagi Sugiarto menyampaikan hasil telaah dan ekspos kasus. “Perkembangan (penanganan) harus dilaporkan kepada saya satu bulan kedepan,” tegasnya. Mendapat instruksi itu Sugiarto mengiyakan sambil manggut-manggut. Hendarman juga berjanji akan menanyakan perkembangan surat izin presiden untuk memeriksa Bupati Aru Theddy Tengko terkait korupsi APBD Aru tahun 2005-2007. “Iya, nanti saya akan cek kenapa sampai belum turun (surat izin),” katanya. Untuk pengajuan surat izin presiden baik untuk bupati Aru dan Wakil Wali Kota Tual MM Tamher dan Adam Rahayaan sudah dibahas lintas kementerian, tinggal izin tersebut dikeluarkan oleh presiden. “Namun sebelumnya perlu dibahas di Menkopolhukam secara politik, serta Menteri dalam negeri. Karena masalah itu berkaitan dengan kepala daerah atau bupati. Jika dijadikan tersangka akan menghambat proses pemeriksaan,” kata mantan Jampidsus itu. Tamher dan Rahayaan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Maluku. keduanya terjerat korupsi dana asuransi di Malra tahun 2002-2003. saat itu keduanya merupakan anggota DPRD Malra periode 1999-2004. HARUS DIRESPON Ketua Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku Yan Sariwating mengingatkan, pernyataan yang disampaikan Hendarman harus direspon oleh Sugiarto. Menurutnya Sugiarto selama ini belum mampu menunjukan kinerjanya sebagai Kajati yang baik. Buktinya banyak kasus korupsi yang ditanganinya berjalan lambat bahkan terkesan akan menghilang. Ia mencontohkan kasus APBD Malra, isu yang beredar kuat menunjukan pesimisme masyarakat dengan kepemimpinan Sugiarto. Kabar yang berembus itu bukan tidak berdasar melainkan berdasarkan pengamatan publik sendiri.
sumber: balagu.com
