Baru dua bulan bertugas, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama melakukan banyak gebrakan membantu sang gubernur Joko Widodo. Wakil Gubernur yang punya panggilan akrab Ahok itu kini fokus untuk membenahi birokrasi. Dia juga pasang mata untuk soal anggaran, agar dana Pemprov DKI dapat digunakan secara efektif.
Ahok ingin proses kebijakan yang dia lakukan berlangsung transparan. Itu sebabnya, dia rajin mempublikasikan sejumlah proses kebijakan yang kontroversial ke situs media sosial seperti YouTube.
Ahok tampaknya tampil dengan gaya berbeda dari Jokowi. Dia tak segan menghardik, dengan emosi yang sangat ekspresif. Misalnya, dia tak segan memarahi stafnya saat pertemuan dengan perwakilan buruh, setelah para pekerja itu berdemo pada Oktober lalu. Dia “ngamuk” karena si staf mencatat hasil rapat pada lembaran kertas dengan tulisan tangan. Padahal, ada laptop yang jadi fasilitas kantor, yang menjamin pengarsipan dokumen lebih baik.
Dia juga berang ketika 8 November 2012, rapat anggaran dengan Dinas PU. Ia mengancam akan membawa anggaran Dinas PU ke KPK jika perintahnya tidak dijalankan. Ahok juga mengancam akan membuka semua penyimpangan. Dia ingin Dinas PU memotong anggaran yang dinilai boros sebesar 25 persen pada tahun 2013. Siapa yang tidak ikut instruksinya akan dipecat. Dokumentasi video rapat itu diupload di Youtube.
Lalu apa sebenarnya yang dituju oleh Ahok, dengan gaya keras dan terkesan “pemberang” itu? VIVAnews mencoba mewancarai sang wakil gubernur itu dalam beberapa kesempatan sepanjang pekan lalu. Berikut petikannya.
Selama dua bulan menjabat Anda rajin mempublikasikan hasil rapat lewat YouTube. Terutama saat Anda marah-marah itu. Tidak takut dibilang galak?
Menurutmu aku galak? Ya sudah tidak apa-apa dicap galak.
Tapi video yang diunggah ke Youtube itu, apa tak terkesan keras kepada anak buah?
Begini. Kamu marahin anakmu masak cengengesan. Gimana kalau marahin anak, kalau anak nakal, tidak mungkin cengengesan dong.
Saya dari dulu kalau marah selalu ketawa, anak bungsu saya Daud, saya cubitpun dibilangnya becanda. Karena dari kecil saya selalu marahinnya sambil senyum-senyum. Jadi anak saya yang bungsu kalau saya marahi dikiranya becanda.
Nanti ada yang bilang ini sebagai pencitraan
Pencitraan gimana, kalau saya pencitraan pasti tidak berani ambil risiko. Kalau marah-marah seperti ini kan berisiko, orang bisa jadi benci sama saya. Tapi itu tidak masalah.
Gaya keras seperti itu, apakah memang sejak dulu?
Yang Jelas saya tidak penah berubah tuh, teman-teman saya melihat saya tidak berubah. Aku sudah jadi pejabat 4 kali loh.
Anda peduli dengan soal efisiensi anggaran. Apa strategi soal pemberantasan korupsi?
Ada satu hal yang saya pikirkan, akar dari masalah bangsa ini adalah Korupsi. Kalau kita bisa katakan akar dari semua kejahatan orang itu yang cinta uang, akar dari permasalahan kita itu adalah korupsi.
Kalau bicara pemberantasan korupsi dimulai dari kepalanya, kalau kepalanya lurus, bawahannya tidak berani tidak lurus. Karena itu kita berharap bawahannya harus ikut lurus. Kalau dikatakan tidak berani lurus tidak enak kedengarannya.
Presiden bilang, pejabat itu korupsi karena banyak pejabat masih belum paham apa yang termasuk tindakan korupsi?
Saya pikir Presiden benar juga. Kadang ada orang yang salah administrasi, makanya kalau ingin tahu orang itu korupsi, ikutin dananya. Kalau cuma orang gara-gara disuruh, lalu tanda tangan doang terus kena kan kasihan. Tapi yang kena itu harus benar-benar sengaja dan ada aliran dana.
Dalam soal itu, apakah Anda takut juga kalau salah mengambil keputusan?
Tidak. Kami jalan apa adanya saja. Soal korupsi kan bisa dilihat, biaya hidup keluarganya meningkat atau tidak, itu lebih jelas. Yang sengaja membedakan orang korupsi dan tidak itu ada penambahan harta secara ilegal.
Subsidi yang diberikan DKI kan cukup besar, contoh dalam bidang transportasi dan pendidikan. Soal pengawasannya bagaimana?
Yang ingin saya sampaikan, kerinduan dan keinginan rakyat, kita bicara anggaran DKI, bicara subsidinya. Subsidi yang diberikan kepada rakyat betul-betul kepada rakyatnya atau kepada oknum yang korupsi.
Misalnya, transportasi massal yang memang harus mendapatkan subsidi. Kami mensubsidi sampai Rp1,6 triliun misalnya, kalau itu dihitung Rp1,6 triliun sama saja saya memberikan uang tiket bus 150 ribu setahun untuk 10 juta rakyat DKI. Kan mungkin 10 juta orang naik bus.
Sama juga berbicara tentang BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) dan BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Kita mensubsidi sekolah, tapi oknumnya masih memungut uang iuran sekolah dan semaunya memakai uang itu sendiri.
Apa tidak lebih baik subsidi kita berikan kepada muridnya langsung. Maka itu kita buat Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang langsung disalurkan ke siswa.
Selain itu, Anda juga akan membuat aturan memotong Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi PNS yang merokok di lingkungan kantor Pemprov DKI?
Saya sudah minta Sekda untuk PNS kita dipotong TKD nya. Ini monitoringnya harus ada yang lapor. Yang kami inginkan yang tidak merokok jangan sampai keracunan, yang mau merokok silahkan keluar saja.
Ini jadi semacam ancaman?
Ya kalau tidak diancam orang cuek saja. Ini pelaksanaannya akan dilakukan secepatnya, supaya kita berhak potong tunjangannya. Nanti untuk mengawasinya juga akan kita tambah CCTV.
Mengenai birokrasi, apakah akan mengganti pejabat yang dianggap tidak bisa mengikuti langkah dan kerja Anda?
Prinsipnya kami memberikan kesempatan kepada seluruh PNS DKI. Selama visi misinya jelas, kita kasih posisi. Kita usahakan tidak rekrut dari luar, kecuali yang di dalam ini terus menerus tidak bisa mengikuti langkah kami.
Kalau mereka gagal mengikuti langkah Anda, akan rekrut pegawai dari luar?
Ya, kalau tidak bisa mengikuti, kalau terpaksa harus datangkan dari luar. Tapi sementara ini, kita kasih kesempatan untuk yang ada di DKI untuk bisa menyesuaikan dengan kami.
Mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), semua mengikuti ini, kalau gak bisa ikut, beratkan SKPD nya. Kalau sampai tidak bisa juga sih rasanya gak mungkin. Kecuali untuk hal-hal tertentu kita akan ambil dari luar.
Soal solusi bagi kemacetan Jakarta. Usulan sistem nomor polisi ganjil genap itu banyak reaksi pro dan kontra. Tetap akan dilanjutkan?
Ini kan baru alternatif, ya akan kita kaji lagi, bisa saja tidak jalan. Ini belum final. Maksud Pak Gubernur kan beliau akan pasang badan supaya transportasi lancar tidak ada kemacetan.
Bukan berarti pasang badan dengan ganjil genap itu. Pak Gubernur akan lakukan apa saja untuk mengatasi kemacetan.
Protes juga datang dari partati politik, termasuk dari partai Anda, Partai Gerindra …
Saya kira wajar saja Pak Sanusi (Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI) bicara begitu dan merasa keberatan. Kita sih bebas saja, ini alam demokrasi semua bebas bicara. Ganjil genap kan baru salah satu cara termasuk nanti ERP, mobil warna gelap warna terang. Kalau memang tidak sepakat ganjil genap kan bisa ditukar sama gelap terang.
Tidak khawatir dengan kritik dari partai pendukung Anda itu?
Nggak lah, partai kami mengajarkan seperti itu. Kami diajarkan demokrasi. Kadang kita iseng saja, semua isu dilempar. Orang lain saja boleh kritik kita kok, kenapa partai sendiri tidak. Kalau Partai Gerindra mendengar aspirasi masyarakat tidak menerima ya harus disampaikan. Mereka pasti mendengar suara rakyat. |viva|
