Ed Mc Williams, seorang aktivis The West Papua Advocacy Team (WPAT) menawarkan hadiah US$80 ribu bagi warga Inggris yang berhasil menangkap Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Lalu apa yang menyebabkan SBY perlu ditangkap? Williams mengatakan karena aparat pemerintah Indonesia telah membunuh lebih dari 500 ribu warga Papua selama menduduki wilayah Papua Barat.
Gerakan separatis Papua yang bermarkas di Oxford, Inggris, itu menyatakan siapa pun boleh mengklaim hadiah itu jika “penangkapan” itu diberitakan oleh media massa besar. Si penangkap juga harus disebutkan dalam berita “penangkapan” itu. Imbalan bisa diambil dalam jangka waktu 28 hari setelahnya.
“Kami berharap ada banyak pendukung yang mencoba menangkap Presiden Yudhoyono agar perhatian dunia tertuju ke Papua,” kata Alex Regent, juru bicara Benny Wenda, pemimpin Free West Papua Campaign sebagaimana dinukil detik.com, Rabu (19/09). “Kami mendesak agar Presiden Yudhoyono diadili atas pembunuhan yang terjadi di Papua.”
Regent berharap penangkapan itu bisa mendorong terbukanya informasi situasi di Papua. Selama ini, kata dia, dunia tak bisa mengetahui kondisi asli di Papua karena media asing dan organisasi pemerhati hak asasi manusia dilarang masuk ke sana.
Sementara itu, Presiden SBY bersama Ibu Negara Ani Yudhoyono beserta rombongan dijadwalkan bertemu Ratu Inggris Elizabeth II dan Perdana Menteri David Cameron.
Juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Istana Presiden, Rabu (19/9) mengatakan tudingan tersebut berdasarkan fakta yang tak jelas dan tak masuk akal. Dan statement yang sedikit mengganggu karena menghina kepala negara.
“Presiden ke Inggris dalam rangka memenuhi undangan Ratu Inggris. Jelas dalam kapasitas beliau sebagai head of state akan diperlakukan sebagai kepala negara pada lazimnya. Jadi jelas tidak mungkin kepala negara ditahan atau ditangkap,” kata Julian dikutip metrotvnews.com
Julian sendiri memastikan, bahwa Presiden SBY sudah mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan dari kepolisian dan pemerintah Inggris.
“Keamanan dan keselamatan Presiden selama kunjungan di Inggris dijamin sepenuhnya oleh Kerajaan Inggris. Kami juga dapat jaminan dari polisi metropolitan, polisi Inggris Raya bahwa hal-hal itu tidak akan terjadi dan dijamin sepenuhnya oleh pemerintah Inggris,” terang Julian. (dtn/mtrn/sol)
