Badan Kehormatan DPR RI menyatakan telah menerima revisi daftar nama anggota DPR RI yang diduga memeras Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Kami telah terima surat Dahlan Iskan dan sudah buka. Isi dari surat Dahlan itu adalah revisi terhadap nama-nama yang dilaporkan pada laporan kedua Dahlan,” kata Ketua Badan Kehormatan DPR RI, M Prakosa, di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan, revisi nama-nama itu terdapat dalam surat ketiga Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan yang disampaikan kepada Badan Kehormatan DPR RI kemarin.
Namun Prakosa tidak mau merinci revisi yang dimaksud. “Saya tidak mau menyebut bertambah atau berkurang dari lima nama yang dilaporkan. Hanya ada revisi, perubahan,” katanya.
“Kami akan memanggil Dahlan untuk memberikan penjelasan soal perubahan nama-nama tersebut,” tambah dia.
Menurut dia, Badan Kehormatan DPR RI akan kembali memanggil Menteri Negara BUMN tanggal 19 November mendatang untuk memberikan penjelasan mengenai revisi yang dilakukan.
Sementara itu, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan, tidak mau mengakui bahwa surat yang disampaikan ke Badan Kehormatan (BK) DPR pada Senin kemarin, 12 November 2012 sekitar pukul 09.00 WIB itu adalah surat revisi nama-nama oknum anggota Dewan peminta jatah perusahaan BUMN. Dahlan masih merahasiakan nama anggota Dewan yang diralat itu.
Ketika dimintai penjelasan soal surat itu, Dahlan menjawab enteng. “Itu surat rahasia,” kata Dahlan Iskan usai melakukan rapat dengan Komisi VII DPR, Selasa 13 November 2012.
Jika ingin mengetahui surat itu, kata Dahlan, sebaiknya ditanyakan langsung kepada Badan Kehormatan DPR. “Aku tidak bisa menjelaskan. Tanya saja ke BK,” kata dia. Menurut Dahlan, yang memiliki kewenangan untuk mengungkap isi surat itu adalah BK.
“Itu urusan mereka, saya tidak bisa menyampaikan itu. Surat itu rahasia,” kata mantan Direktur Utama PLN ini. (ant/viva/sol)
