Bribe Payers Survey 2012 yang digelar organisasi antikorupsi Transparency International ternyata menempatkan Malaysia sebagai urutan pertama dalam menjalankan bisnis dengan cara-cara ilegal, termasuk suap.
Dalam survei, sebanyak 3.000 eksekutif dari 30 negara ditanya apakah mereka pernah gagal memperoleh kontrak sepanjang tahun lalu karena pesaing melakukan suap. Sebanyak 50% responden di Malaysia menjawab “ya.”
“(Hasil survei) ini memperlihatkan perilaku perusahaan swasta di Malaysia, mengindikasikan kasus suap pada sektor publik menjadi sistemik dan melembaga,” kata Paul Low, presiden Transparency International untuk Malaysia, sebagaimana dinukil Wall Street Journal, Rabu.
Sejak menjabat Perdana Menteri Malaysia pada 2009, Najib Razak terus berjanji akan memberantas korupsi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Ratusan kasus korupsi telah diselidiki. Pemerintah Malaysia bahkan membentuk pengadilan khusus korupsi dan berupaya menetapkan hukuman yang lebih berat untuk para pelakunya, demikian kata Ravindran Devagunam, direktur penanggulangan korupsi di lembaga pengamat Pemandu.
Tapi nilai Malaysia secara keseluruhan dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International melemah dalam tiga tahun berturut-turut. Pada 2011, Malaysia memperoleh nilai 4,3, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya pada 4,4. Angka itu lebih rendah dari benchmark pemerintah di angka 4,9.
Revisi dalam sistem penilaian cukup menyulitkan pembandingan dengan hasil 2012, namun Transparency International mengatakan posisi Malaysia dalam indeks keseluruhan berada pada level menengah. Malaysia menempati peringkat ke-54, bersama dengan Republik Ceko, Latvia, dan Turki.
“Perusahaan asing yang akan berurusan dengan pemerintah harus sadar bahwa mereka kemungkinan akan diminta uang suap,” kata Low.
Sementara itu hasil terburuk kedua adalah Meksiko, dengan 48% jawaban “ya. Sedangkan Indonesia, yang terkenal sarat dengan korupsi, sedikit lebih baik dibanding Malaysia, dengan 47%. Sebagai perbandingan, sebanyak 27% responden di Cina menganggap suap merugikan bisnis mereka.
Jepang dinilai sebagai negara paling minim korupsi, dengan 2% responden mengaku kehilangan kontrak akibat suap. Singapura, tetangga terdekat Malaysia, merupakan negara paling bersih korupsi kedua, dengan 9% jawaban “ya.”|WSJ| SWATT Online
