Meskipun masih banyak persoalan, mereka masih bisa diberi kesempatan umur yang panjang untuk memperbaiki diri. Merubah perilaku yang buruk menjadi baik, atau mempertahankan perilaku yang baik agar terus menjadi lebih baik.
Oleh: Heru Lianto.
Awal tahun ini pemerintah eksekutif (kepala negara) dan legislatif (DPR) sepakat akan menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 15 persen. Belum lagi rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang akan berdampak pula pada kenaikan bahan pokok makanan dan kebutuhan lainnya.
Sebelumnya kebijakan tentang kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) telah menuai pro dan kontra. Bagi masyarakat, perusahaan harus memberikan upah yang layak bagi para karyawan. Sementara bagi pengusaha, kenaikan UMP adalah cost tersendiri yang tidak semuanya bisa dilakukan. Para pengusaha yang tidak ingin menanggung kerugian melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau pindah ke tempat yang lebih murah biaya pekerjanya.
Tanda ketidakharmonisan antara karyawan dan perusahaan terlihat ketika terjadi aksi demonstrasi di beberapa wilayah bahkan mereka melakukan perusakan dan pemblokiran sarana umum seperti jalan tol dan jalan raya. Di tengah situasi seperti ini faktor keamanan dan keselamatan menjadi modal utama untuk bisa bertahan menghadapi rintangan.
Situasi ini sudah diprediksi oleh salah satu pengusaha jasa pengamanan PT Protecom Toto Trihamtoro. Disela-sela acara pameran perusahaan jasa pengamanan di Jakarta beberapa waktu lalu, Toto mengatakan bahwa saat ini hampir sebagian besar jasa pengamanan di Indonesia masih mengandalkan security guad (Satpam). Tetapi dengan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang tinggi bisa mempengaruhi eksistensi perusahaan jasa pengamanan di Indonesia.
“Prediksi kami sebagian besar pengusaha tidak akan mampu mengadop kenaikan UMP ini, kecuali bila kita berpikir bahwa security ini sesuatu yang integrited, baik dari sistem, peralatan dan manusia,” terangnya.
Toto mengutip pernyataan Presiden SBY bahwa manusia bukan lagi mengandalkan upah buruh, sehingga cepat atau lambat Indonesia juga tidak akan mengandalkan pengamanan yang berdasarkan dengan manusia. Sistem pengamanan yang ideal adalah terintegrate antara peralatan dan manusia. Jika perusahaan jasa pengamanan ingin lebih kuat bersaing maka perlu meningkatkan kombinasi sistem integral seperti ini.
Jika dilihat dari bidang politik, keamanan di Indonesia belum stabil mengingat banyak kasus yang berlum terselesaikan secara baik seperti kasus korupsi dan adanya isu resufle baru-baru ini. Belum lagi maraknya kasus menjelang atau setelah Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2013.
Di tahun 2013 ini Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok mensinyalir akan terjadi resufle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II karena adanya sejumlah menteri yang bermasalah baik tersandung kasus korupsi seperti Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alfian Mallarangeng dan beberapa tokoh lainnya.
Ada beberapa nama yang beredar untuk direshuffle seperti Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo, Menteri Agama Suryadharma Ali, dan Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan.
Mereka akan direshuffle dengan alasan bermacam-macam. Misalnya, Agus Marto dan Dahlan dianggap tidak harmonis dengan DPR, Muhaimin disebut-sebut karena tersangkut kasus korupsi anggaran Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID), Menag Suryadharma Alie diduga terlibat kasus korupsi al-Qur’an, Menpera Djan Faridz diduga karena pembangkangannya dalam Pilgub DKI Jakarta. Tersiar kabar, ia akan digantikan mantan gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo.
Kalau kita cermati, sebenarnya agenda Pemilu 2014 sudah dimulai sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil verifikasi administrasi Partai Politik, 29 Oktober 2012 lalu. Diantaranya yang lolos adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Demokrat (PD), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai kebangkitan bangsa (PKB), Partai Kedaulatan bangsa Indonesia Baru (PKBIB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Persatuan Nasional (PPN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Dengan banyaknya parpol itu otomatis, wacana pemerintah untuk menambahkan jumlah subsidi partai politik (Parpol) bermunculan. Dana yang ditaksir tak tanggung-tanggung sekitar Rp 5 s/d Rp10 triliun. Maka tak heran jika SBY menyebut tahun 2013 adalah “Tahun Politik.”
Negeri ini memang selalu disibukkan dengan suhu politik yang berkepanjangan alias tidak ada habis-habisnya. Harus diakui pula bahwa untuk menjadi lebih baik tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh proses yang sangat panjang bahkan perjuangan dan pengorbanan yang tidak sedikit.
Dalam hitungan hari kita akan memasuki Tahun Baru 2013, di mana masyarakat selalu menyambut datangnya tahun baru ini dengan berbagai perayaan. Meskipun masih banyak persoalan, mereka masih bisa diberi kesempatan umur yang panjang untuk memperbaiki diri. Merubah perilaku yang buruk menjadi baik, atau mempertahankan perilaku yang baik agar terus menjadi lebih baik. Tidak hanya perilaku, di tahun 2013 mereka juga berharap ada kehidupan yang lebih layak dan lebih sempurna.
Bisakah semua itu terjadi? Jawabannya tentu saja bisa. Karena Tuhan selalu memberi jalan bagi hambanya yang ditimpa kesulitan. Apalagi jika harapan itu disertai ikhtiar dan doa yang sungguh-sungguh. Maka tidak ada sesuatu yang mustahil ketika Tuhan berkehendak. Selamat Tahun Baru 2013.
Penulis adalah wartawan yang tinggal di Condet, dan belum menyelesaikan kuliahnya.
