SETELAH terbengkalai selama tiga tahun tanpa kejelasan, perundingan damai antara Palestina dan Israel kembali digelar.
Kemarin pagi WIB, delegasi kedua negara bertolak ke Washington DC, Amerika Serikat, yang menjadi tempat perundingan diselenggarakan.
Delegasi negosiasi dari Israel akan dipimpin Menteri Kehakiman Tzipi Livni dan juru runding Yitzhak Molcho. Adapun pihak Palestina akan diwakili Saeb Erekat dan Mohammad Shtayyeh. Palestina bersedia hadir dalam perundingan yang diupayakan Menteri Luar Negeri AS John Kerry itu setelah Israel setuju memenuhi tuntutan membebaskan 104 tahanan Palestina.
Menteri Kehakiman Israel Tzipi Livni, dalam perjalanan ke Washington DC, mengakui akan ada banyak kendala di antara kedua belah pihak. Walau demikian, perempuan itu berharap ada kemajuan dari perundingan tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Jen Psaki mengatakan perundingan akan digelar selama dua hari, mulai Senin malam hingga Selasa waktu setempat. Perundingan yang akan difasilitasi Kerry di kantornya itu, kata Psaki, akan dimulai setelah buka puasa, yaitu Senin pukul 20.00 waktu setempat atau hari ini pukul 08.00 WIB.
Psaki menerangkan atasannya bahagia atas kemauan pemimpin Israel dan Palestina untuk membuka kembali perundingan. “Pertemuan di Washington akan menjadi tanda dimulainya kembali perundingan-perundingan (damai). Mereka akan membuka sebuah peluang untuk membangun kerangka kerja bagi para pihak guna memproses negosiasi-negosiasi lain di bulan-bulan mendatang,” tukas Kerry dalam pernyataan resmi.
Sebelumnya, dalam kunjungannya ke Yordania pada 19 Juli lalu, Kerry mengumumkan kemungkinan dibukanya kembali perundingan di Washington DC. Janji Kerry itu telah maju satu langkah. Berikutnya, ia memastikan perundingan yang digagas lima tahun lalu itu berjalan konstruktif. Salah satu yang selama ini menjadi penghambat ialah ‘solusi dua negara’, yakni negara Palestina yang merdeka berada di dalam wilayah Israel.
Erekat mengatakan pihaknya akan kembali meminta Israel untuk mengakhiri dekade-dekade pencaplokan wilayah dan pengusiran. “Memulai sebuah panggung baru yang bebas dan adil serta damai bagi Israel, Palestina, dan seluruh kawasan,“ kata Erekat.
Seorang sumber di Kemenlu AS mengatakan pertemuan yang dimulai hari ini akan lebih fokus membahas persoalan-persoalan prosedural seperti lokasi, jadwal, dan format sesi negosiasi. Hal itu dilakukan sebelum melakukan perbincangan inti mengenai konflik Palestina-Israel. Kemudian pertemuan hari kedua akan difasilitasi mantan Duta Besar AS di Israel, Martin Indyk. Indyk, akhir pekan lalu, telah didaulat Kerry untuk mengelola perundingan perdamaian di Timur Tengah.
Sementara itu, beberapa analis Timur Tengah mengaku skeptis perundingan itu akan konstruktif dan menghasilkan perjanjian damai yang mengakhiri konflik lebih dari enam dekade tersebut.
Di sisi lain, dibukanya kembali perundingan itu disebut sebagai kabar baik untuk kabinet di bawah pimpinan Presiden AS Barack Obama, yang telah berjuang mengakhiri konflik di Timur Tengah, terutama Palestina-Israel.
Perundingan Palestina-Israel yang difasilitasi AS terhenti setelah Israel meneruskan pembangunan di wilayah yang disengketakan di Tepi Barat dan Jerusalem Barat serta membombardir kawasan Gaza pada akhir 2010 lalu.
Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan keputusan melepaskan tahanan Palestina dan memulai kembali perundingan merupakan hal yang tidak mudah baginya dan pemerintahan serta warga Israel.
“Namun, ada saat-saat keputusankeputusan sulit harus dibuat untuk kebaikan negeri, dan ini salah satunya,“ kata Netanyahu.
Israel harus hengkang.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas menegaskan bahwa dalam perundingan itu mereka tetap akan menuntut Israel hengkang dari tanah Palestina.
Diberitakan Reuters, Senin 29 Juli 2013, hal ini disampaikan Abbas dalam kunjungannya ke Mesir. Seharusnya agenda perundingan Israel-Palestina dirahasiakan, seperti yang diharapkan Menteri Luar Negeri AS John Kerry, namun Abbas mengungkapkannya ke para wartawan di Kairo.
Dalam pernyataannya, Abbas mengatakan bahwa dalam perundingan nanti mereka tetap akan mendesak dikembalikannya wilayah yang dicaplok Israel pada perang tahun 1967. Wilayah yang terbentang dari Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Jalur Gaza itu akan jadi wilayah otoritas negara Palestina.
Abbas menegaskan, tidak boleh ada permukiman Yahudi ataupun tentara Israel di wilayah negara mereka itu. Dia juga mengatakan bahwa seluruh permukiman Yahudi yang dibangun setelah tahun 1967 seluruhnya ilegal.
“Dalam resolusi akhir, kami tidak ingin melihat kehadiran seorang Israel pun – sipil atau tentara – di tanah kami,” ujarnya.
“Kecuali kehadiran internasional dan multinasional di Sinai, Lebanon dan Suriah, kami bersama mereka,” lanjutnya lagi, merujuk pada operasi pasukan perdamaian PBB di wilayah itu.
Komentar Abbas ini sekaligus juga bantahan atas pernyataan Israel sebelumnya yang ingin mempertahankan militernya di Tepi Barat. Israel berdalih, tentara mereka tetap ditempatkan untuk mencegah aliran senjata dari Yordania yang bisa membahayakan warga Yahudi.(lian/mi/viva)
