BELUM lama ini Badan Kehormatan (BK) DPR mengumumkan sejumlah nama anggota dewan yang malas menghadiri rapat paripurna selama masa persidangan 2012-2013. Tentu saja publik yang mendengarnya menjadi geram, dan kritikan pun ditujukan kepada mereka (anggota dewan)
Namun di tengah suasana itu, nampaknya bukan menjadi persoalan bagi anggota dewan tersebut. Pasalnya, Komisi VII DPR justeru malah berencana melakukan kunjungan kerja ke tiga negara, yakni China, Norwegia, dan Selandia Baru, dalam rangka menyusun kebijakan energi nasional.
Kunjungan kerja yang akan diikuti 25 anggota Komisi VII itu dimulai pada 21 Mei 2013 mendatang.
Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana membenarkan hal ini. Sutan mengatakan alasan memilih ketiga negara itu karena terkait dengan penyusunan kebijakan energi nasional bersama dengan Dewan Energi Nasional.
“Kita memang ada rencana kunjungan ke tiga negara itu. Kalau ke China tentang kebijak an batu bara, Norwegia terkait kelistrikan dan hemat energi. Kalau Selandia Baru tentang panas bumi, di sana yang terbesar,“ jelasnya.
Diperoleh informasi bahwa dalam rombongan kunjungan kerja itu terdapat sejumlah anggota yang tingkat kehadiran mereka di rapat paripurna di bawah 50% berdasarkan data presensi yang dilansir BK DPR pada Selasa (15/5)) lalu.
Namun, Sutan tidak menganggap hal itu sebagai suatu masalah yang serius. Ia pun mendukung langkah BK un tuk membeberkan data absensi anggota dewan, tetapi harus dilengkapi dengan keterangan.
Lebih lanjut Sutan mengungkapkan 25 anggota yang mengikuti kunjungan kali ini merupakan perwakilan semua fraksi di Komisi VII. Rombongan akan dibagi tiga sesuai dengan negara yang dituju. Namun, saat ditanya siapa saja anggota komisi yang akan berangkat, Sutan enggan menyebutkannya.
Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronalf Rofiandri mengatakan kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri sebenarnya sudah lama bermasalah, terutama aspek transparansi perencanaan dan akuntabilitasnya.
“Sebelum belakangan ramai terkuak absensi anggota DPR pada rapat paripurna, kunjungan anggota DPR ke luar negeri sudah dipersoalkan lebih dulu. Dalam kondisi di saat parlemen mengalami erosi kredibilitas, anggota DPR seharusnya makin sensitif untuk berusaha menciptakan tren perbaikan,“ terangnya sebagaimana dikutip Media Indonesia, Jumat.
Menurut dia, kunjungan kerja yang dilakukan Komisi VII itu hanya mengulang problem klasik yang tidak berkesudahan. “Setahu saya, Marzuki Alie sudah mewantiwanti, kunjungan kerja hanya perlu untuk urusan legislasi. Ya, siapa tahu ketua Komisi VII lupa atau konsistensi pimpinan DPR yang sedang diuji,“ tandasnya. (sol/mi)
