Politikus PDI Perjuangan, Effendy Simbolon mensinyalir adanya praktik permainan dibalik perseteruan polemik perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, yang sedang ramai bergulir di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
Ia menyayangkan polemik pencatutan nama pemimpin negara yang tengah menjadi sorotan saat ini, justru keluar jauh dari konteks prinsip negara yang sebenarnya, yakni terkait urusan konstitusi antara PT Freeport Indonesia dengan pemerintah.
“Semua ini karut marut yang tidak pada konteks yang sebenarnya. Masalah prinsipnya antara Indonesia dan Freeport itu tidak tersentuh. Freeport belum jalankan apa yang ada di kontrak karya, tapi masa sudah mau dialihkan ke bentuk kontrak lain,” kritik anggota Komisi I DPR itu, Senin (7/12/2015).
Sementara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, meminta agar publik tetap fokus menyoroti persoalan PT Freeport Indonesia yang tengah berproses persidangannya di MKD.
Ia menekankan, itu lantaran publik, khususnya perwakilan partai politik di parlemen belakangan malah sibuk mencari-cari dugaan pelanggaran etik Ketua DPR. “Ada upaya-upaya memperpanjang kontrak Freeport sebelum waktunya,” ungkap Hasto.
Hasto juga menyoroti motif di balik perekaman pembicaraan oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Syamsoeddin. Menurutnya, seseorang yang menjadi petinggi perusahaan asing melakukan tindakan perekaman sepihak sebagai preseden buruk.
“Mari kita percayakan ke MKD. Jangan biarkan bangsa ini terpecah-belah secara sepihak yang belum tentu juga dari aspek legalitasnya bisa diterima kita semua,” tutupnya.(OKZ)
