Aktivis Anna Hazare diminta untuk mengakhiri mogok makannya, dan pemerintah India berjanji akan mengupayakan undang-undang anti korupsi yang lebih keras. Demikian himbauan Perdana Menteri India Manmohan Singh.
Dalam surat kepada Hazare yang dikeluarkan hari Selasa, Singh mengatakan akan meminta rancangan UU anti korupsi Hazare dipertimbangkan di parlemen bersama RUU yang didukung pemerintah.
Perdana menteri itu menyampaikan keprihatinan akan kesehatan Hazare. Aktivis yang berusia 74 tahun itu kini pada hari kedelapan hanya minum air dan telah turun beratnya enam kilogram, namun mengatakan ia dalam keadaan baik. Singh mengatakan dalam surat itu pemerintahannya memerlukan pandangan dan tindakan Hazare “untuk mengabdi pada negara dengan kondisi fisik yang baik bukan dengan kesehatan yang lemah”.
Protes mogok makan Hazare yang dilakukan di muka umum di pusat New Delhi telah memicu protes anti korupsi di seluruh India.
Pejabat pemerintah merencanakan pertemuan seluruh partai, Rabu (24/08) hari ini, untuk membicarakan kebuntuan itu. Parlemen ditutup lebih awal hari Selasa setelah perdebatan sengit pecah mengenai isu itu.
Hazare menghendaki pemerintah mencabut UU anti-korupsi yang diajukan ke parlemen dan meloloskan UU versi aktivis LSM menjelang tanggal 30 Agustus ini.
Di tengah memuncaknya tekanan dari aksi-aksi protes itu, PM India Manmohan Singh mengatakan UU anti-korupsi versi pemerintah yang disebut Lokpal adalah “naskah sementara” yang bisa diubah. Singh mengatakan mereka yang berbeda pendapat mengenai RUU itu harus mengikuti prosedur parlemen.
“Kami telah menegaskan bahwa siapa saja yang prihatin harus menyampaikan keprihatinan mereka mengenai berbagai aspek UU itu kepada perwakilan mereka di parlemen dan kepada Komite Tetap. Komite Tetap berwewenang untuk mengajukan amandemen apa saja. Kami membuka kesempatan untuk berdebat mengenai semua isu ini,” ujar PM Singh.
Singh juga mengatakan meskipun lembaga pengawas korupsi mungkin bisa membantu, tapi itu saja tidak akan menyelesaikan masalah. Ia mengatakan korupsi tidak bisa dihilangkan begitu saja dan kerumitan upaya menghilangkan korupsi tidak banyak diketahui orang.
Tetapi, aktivis-aktivis LSM yang bersemangat karena dukungan luas yang mereka terima dalam minggu-minggu ini tidak bergeming dari tuntutan mereka supaya ditunjuk seorang ombudsman atau penengah yang independen. Mereka menegaskan perdana menteri, pengadilan dan pejabat menengah, yang tidak tercakup dalam RUU itu harus diikutsertakan.
Seorang aktivis LSM di garis depan kampanye, Arvibd Kejriwal, menjelaskan kepada kerumunan masa mengapa RUU buatan pemerintah itu tidak akan menghilangkan korupsi kecil-kecilan yang merugikan warga biasa.
Ia mengatakan orang yang berurusan dengan kantor pemerintah, mereka harus menyogok kalau tidak mereka akan menghadapi berbagai hambatan. Ia mengatakan pekerjaan seperti mengeluarkan kartu pembagian, mengambil uang pensiun, akte kelahiran dan lainnya harus diselesaikan dalam tenggat waktu tertentu kalau tidak petugasnya bisa dikenai sanksi.
Pemerintah tidak setuju melibatkan semua pejabat dan pegawai dalam pengawasan itu dengan mengatakan ini membutuhkan sistim baru yang luas. Pemerintah juga menekankan bahwa perdana menteri dan hakim yang bertugas saat ini kebal dari tuntutan apapun di negara-negara demokrasi Barat supaya mereka terperangkap dalam tuntutan hukum yang diajukan lawan-lawan politik mereka.
Kedua pihak telah mengatakan mereka mau berunding tetapi belum ada tanda-tanda untuk memulai perundingan resmi.|VOA|SWATT-Online|
Foto : Reuters via VOA
