Dalam Resolusi Sidang Umum PBB nomor 59/276, bagian XI pada tanggal 23 Desember 2004, menyetujui pendirian Departemen Keselamatan dan Keamanan (UNDSS) dalam organisasi PBB. Kemudian pada Januari 2005, UNDSS didirikan resmi untuk menyediakan kebijakan dan memfasilitasi manajemen pengamanan untuk setiap wilayah operasi PBB di seluruh dunia.
Fungsi utamanya adalah untuk memungkinkan setiap operasional PBB tetap dapat berlanjut, dan pada waktu bersamaan memberikan prioritas tertinggi pada keselamatan dan keamanan staf PBB dan keluarganya. Untuk mencapai ini, UNDSS menempatkan Security Advisors (Para Penasehat Keamanan) untuk membantu pejabat yang ditunjuk melaksanakan tugas di setiap Negara yang memiliki kantor perwakilan PBB.
Untuk mengetahui lebih dalam tentang UNDSS, Hakim Faturachman , Expert Editor dan Heru Lianto dari Majalah SWATT-Online mewawancarai langsung Graeme Membrey (Chief Security Advisor) untuk UNDSS yang berada di kantor perwakilan PBB di Jakarta. Berikut petikan wawancaranya
Bagaimana perjalanan karir anda sampai saat inI?
Saya datang dari Australia, saya mantan Perwira Militer dan menghabiskan 17 tahun karir militer saya sebagai Combat Engineer. Di tahun 1991 saya ditugaskan ke Afghanistan, disitulah untuk pertama kalinya saya berafiliasi dengan UN (PBB). Saya juga pernah di tempatkan di Sierra Leone sekitar 1997, kemudian di Srilangka. Kemudian saya ditempatkan di Kantor UN (PBB) Pusat New York selama 4 tahun. Berikutnya saya ditempatkan di Irak selama 3 tahun.
Kenapa anda begitu berminat pada bidang security, terlepas dari latar belakang anda sebagai mantan militer?
Saya menyelesaikan MSC (Master of Science) in Risks, Crisis and Disaster Management di Universitas Leicester. Selama hidup saya, saya sangat menyukai hal-hal yang menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik juga merupakan hal yang harus dikuasai oleh setiap personil militer. Di dalam setiap komunitas di muka bumi ini, selalu ada konflik, sekalipun pada masyarakat yang sudah tertata dan sejahtera kehidupannya.
Apa tantangan kunci (Key-challenges) bagi anda (UNDSS) dalam melindungi asset UN (PBB)?
Tantangan kunci yang paling signifikan adalah meraih kembali kepercayaan dari Manajemen Senior dari seluruh organisasi agensi yang berada di bawah bendera UN (PBB). Salah satu yang saya lakukan untuk mendapatkan hal itu adalah dengan merestrukturisasi UNDSS (United Nation Department of Safety and Security), menempatkan personil staf yang tepat pada setiap posisi yang sesuai. Tantangan berikutnya yang saat ini terus dilakukan adalah untuk mendapatkan kepercayaan penuh dari pemerintah dan mitra kerja di setiap negara dimana UN (PBB) beroperasi. Ada beberapa tahapan tantangan yang kami terus belajar, yang pertama adalah meraih kepercayaan dari sesama staf UN (PBB) , kedua, adalah juga meraih kepercayaan dari seluruh mitra kerja UN (PBB), ketiga, saya, deputi saya, dan seluruh staf UNDSS secara kontinyu terus mempelajari dan memahami budaya, sosial, dan tradisi yang sangat beragam di Indonesia.
Apakah anda juga in-charge untuk operasional security bagi NGO(LSM) yang didanai oleh UN (PBB)?
Salah satu fungsi kami (UNDSS) adalah juga sebagai konsultan permasalahan security. Bila kontrak kerja antara NGO (LSM) dengan UN (PBB) mewajibkan untuk mencantumkan logo/badgenya (lambing) UN (PBB), mereka (NGO/LSM) tersebut secara otomatis juga masuk dalam yuridiksi (pengawasan) kami (UNDSS). Pada dasarnya, kepada seluruh NGO/LSM yang memiliki kerjasama dengan UN, kami (UNDSS) juga mendapatkan mandat untuk selalu siap dimintakan mengawasi, mendukung dan asistensinya.
Apakah anda menetapkan kategorisasi security untuk setiap fasilitas dan kantor yang dimiliki oleh Un (PBB) khususnya yang berada di daerah yang berpotensi konflik?
Ya, kami memiliki dan sesungguhnya, hal itu baru saja kami modifikasi. UN (PBB) memiliki sistim 5 fase pengamanan, Fase Zero berarti keadaan aman, normal, terkendali. Fase Satu, adalah peningkatan kewaspadaan (dimana kami harus mampu mengetahui setiap staf UN), Fase Dua adalah Restricted Movement (Pembatasan Ruang Gerak), dalam fase ini biasanya kami selalu menahan nafas dan berharap keadaan menjadi lebih baik, Fase Tiga, dimana seluruh staf Internasional (Non-Local) UN (PBB) berikut anggota keluarganya diminta untuk meninggalkan negara menuju ke tempat (negara) lain yang terdekat dan lebih aman. Fase Empat, adalah Emergency Operation (Operasi Emergensi), dimana dalam fase ini yang berfungsi hanya operasi emergensi, penyelamatan kemanusiaan (humanitarian), dan security. Kami sangat tidak berharap di wilayah Indonesia manapun untuk mengalami eskalasi diatas Fase 1 apalagi 2. Fase Lima, adalah Total Evakuasi.
Peristiwa Bom Marriot 17 Juli lalu, bagaimana anda mengkategorikan situasinya pada saat itu?
Masing – masing fase dari 5 fase kategori security yang berlaku di UN (PBB) juga dibekali dengan ‘mitigation measures’ (penanganan mitigasi) yang sesuai dengan status tingkat ancamannya.
Bagaimana anda menjalankan Program Security yang berlaku dalam lingkungan fasilitas UN (PBB)?
Pada kenyataannya, kami menjalankan seluruh urusan security melewati Security Risk Management Model yang formal (Model Manajemen Resiko & Pengamanan) dan juga kami melaksanakan Security Risk Assessment (Asesmen Resiko & Security). Kami memiliki Security Management Team yang terdiri dari kepala perwakilan setiap badan UN (PBB) dengan masing-masing Security Managernya, saya bertindak sebagai Penasehat Teknis (Technical Advisor) untuk mereka.
Apakah anda dapat menjelaskan lebih detail lagi tentang tugas pokok dan fungsi anda dan departemen anda?
Saya adalah satu-satunya Profesional Security dan juga paling senior untuk UN (PBB)wilayah Indonesia dan Sub-Region, Asia Tenggara. Saya juga memiliki tanggung jawab mengawasi secara regional, tetapi fokus tugas saya adalah Indonesia. Sehari-harinya, atasan saya langsung adalah Duta Besar UN (PBB) yang berada di Indonesia, Bapak El-Mostafa Benlamlih. Beliau berkebangsaan Moroko dan seorang diplomat. Beliau ditunjuk resmi oleh Sekretaris Jenderal UN (PBB) sebagai Designated Officials untuk urusan security. Beliau sebenarnya yang bertanggungjawab penuh untuk safety dan security seluruh staf UN(PBB) di Indonesia. Intinya, beliau bertanggungjawab bagi setiap orang yang bekerja di UN(PBB), dan saya adalah Chief Security Advisor (Kepala Penasehat Keamanan) untuk beliau. Sebagai pemimpin tertinggi, beliau sangat memahami benar manfaat dari security di seluruh badan dibawah UN(PBB), dan beliau sangat mendukung dan suportif sekali pada setiap pelaksanaan program security. Dalam pembuatan keputusan (decision making), kami memiliki dewan yang disebut Country Team, terdiri dari seluruh kepala badan-badan yang berada dibawah UN (PBB) Indonesia. Country Team ini bertemu paling sedikit satu kali dalam sebulan, dimana pada setiap pertemuan, saya dan tim saya menjelaskan seluruh permasalahan security yang mereka harus ketahui dan memberikan data-data mutakhir tentang situasi keamanan nasional Indonesia. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh DO (Designated Officials) untuk security , yaitu Duta Besar UN(PBB).
Anda baru bertugas kurang lebih 18 bulan sejak Juli 2008, bagaimana pendapat anda tentang security secara umum di Indonesia?
Saya rasa tantangan yang dihadapi setiap security professional dalam menjalankan tugasnya, dimanapun dia ditugaskan, adalah kurang lebih sama. Selalu harus menjelaskan kepada staf yang non-security, apa fungsi dan manfaat dari security. Seringkali, terciptanya kondisi aman dan nyaman pada satu wilayah, kurang dihargai sebagai bentuk peran dari security. Kebanyakan orang hanya mengetahui security pada sisi permukaannya saja, dan sebagian besar masih menganggap security adalah physical security (pengamanan fisik) saja. Padahal keilmuan security sudah berkembang sedemikian jauhnya. Saya sering mendengar dari teman-teman yang berprofesi sebagai security di tempat lain, mengeluhkan bahwa budget security adalah anggaran yang selalu menjadi incaran pertama untuk dipotong, manakala perusahaan mengadakan penghematan. Menurut saya, perusahaan atau institusi yang mengadakan pemotongan anggaran untuk securitynya departmentnya, justeru lebih membuat posisi perusahaan/institusi dan stafnya dalam keadaan yang lebih vulnerable(rentan) dan mudah untuk terekspos pada situasi dan keadaan yang memancing krisis.
Selama anda bertugas di Indonesia, bagaimana anda menilai kerjasama dan koordinasi yang anda rasakan dari pemerintah tuan rumah(Pemerintah Indonesia)?
Saya atas nama UNDSS sangat berterima kasih sekali dan menghargai seluruh hubungan kerjasama yang erat dan terjalin antara kami dengan POLRI, Tim Densus 88, Tim Gegana, TNI, dan lembaga negara lainnya. Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan kerjasama ini pada tataran yang lebih luas lagi
Sebagai nasehat terakhir, apa pesan anda kepada para pemimpin perusahaan, khususnya Profesional Security pembaca majalah SWATT dalam peningkatan kinerjanya mereka dan pengakuan profesinya mereka dalam industri?
Tidak ada cara lain, selain harus terus-menerus mensosialisasikan tugas pokok, peran, fungsi, dan manfaat dari Security bagi perusahaan. Buatlah KPI (Key Performance Indicator) Tugas Security secara lebih measurable (Terukur), dan jangan lupa harus tetap mengedepankan kualitas kinerja security yang handal. Hal lain yang paling penting, adalah jalankan program Security dan Risk Assessment (Asesmen Pengamanan dan Risiko) secara regular dan berkesinambungan. Hasil dari assessment harus dijadikan Executive Summary dan Recommendation yang dibagikan kepada seluruh senior manajemen perusahaan. Perjuangkan setiap rekomendasi anda dari assessment kepada pimpinan perusahaan. Karena, nantinya bila pada suatu saat perusahaan mengalami kendala atau krisis, sebagai akibat karena perusahaan tidak menjalankan rekomendasi anda; anda tetap akan selamat, karena anda pernah merekomendasikan solusi pencegahannya.
Ayo! Jadikan Security dan Risk Assessment (Asesmen Pengamanan dan Risiko), sebagai bagian rutin departemen security anda.
