Badan Intelijen Nasional (BIN) menuding Organisasi Papua Merdeka (OPM) berada di balik penembakan di provinsi paling timur itu, baru-baru ini.
Kepala BIN Letnan Jenderal Marciano Norman mengatakan bahwa anggota OPM, yang biasanya beroperasi di daerah pedesaan, kini telah berani untuk menjalankan operasi bersenjata di dalam batas kota.
“Mereka ingin memastikan masyarakat dan pemerintah bahwa mereka ada dan mampu mengendalikan provinsi tersebut. Mereka menggunakan perhatian internasional, serta laporan internasional tentang negeri itu, untuk menarik empati dari masyarakat internasional untuk mendukung gerakan mereka , “kata Marciano wartawan di sela-sela pertemuan tertutup dengan DPR Komisi I mengawasi pertahanan dan urusan luar negeri, Senin.
Selain itu, BIN menyinyalir ada aliran dana untuk kelompok-kelompok yang selama ini membuat kekacauan di Papua. BIN kini tengah menelusuri aliran dana itu.
“Kami menemukan bahwa OPM dibagi dalam dua kelompok: mereka yang fokus pada politik dan mereka yang menjalankan operasi bersenjata. Kedua kelompok telah melakukan kontak konstan hari ini. Mereka juga melakukan kontak dengan kolega di luar negeri. Kami masih menyelidiki untuk mencari… untuk rincian lebih lanjut tentang ini, “katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mencium adanya campur tangan asing terhadap situasi keamanan di Papua. Indikasinya, ada penduduk lokal di sana yang dididik pihak asing untuk menjalankan agenda tertentu dengan maksud dan tujuan tertentu di Papua.
“Saya sudah menyampaikan beberapa nama yang ditengarai berada di balik aksi gangguan keamanan. Dan, itu seharusnya di-TO (target operasi) saja,” katanya. Ia yakin, dugaan campur tangan pihak asing itu telah diketahui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menilai, kekerasan yang berlangsung di Papua dalam dua bulan terakhir berlangsung masif. Dari 24 kasus yang ada, timbul 14 korban tewas dan luka.
Mahfudz berpendapat, ada pengondisian yang sengaja dilakukan dalam kasus-kasus kekerasan di Papua. Sebab, pada 1 Juli nanti ada momentum ulang tahun OPM dan 3 Juli Presiden SBY berkunjung ke Papua.
Karena itu, Mahfudz meminta aparat Polri dan TNI untuk bersinergi mengatasi gejolak Papua. Pasalnya, Polri terkesan ragu dalam menindak pelaku teror penembakan di Papua. (sol/jp/sk)
