Jakarta – Pemerintah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Sebagai kompensasi kenaikan harga BBM ini, seperti yang sudah-sudah akan diberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada wong cilik. Namun pemberian BLT ini dinilai bukan solusi yang baik.
“Itu bukan solusi. Mana ada harga barang-barang atau yang lainnya yang turun setelah kenaikan harga BBM. Padahal BLT itu sifatnya sementara. Lalu bisa tidak pemerintah menjamin adanya kenaikan pendapatan masyarakat. Siapa yang bertanggung jawab? Ini yang seharusnya diperhitungkan oleh pemerintah,” ujar politikus PDI Perjuangan, Arif Budimanta.
Berikut ini wawancara wartawan dengan Arif, Rabu (14/3/2012) :
Alasan PDI Perjuangan menolak kenaikan BBM?
Secara konstitusi subsidi itu merupakan hak rakyat. Kemudian sumber daya alam itu seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kemudian kita juga dapat penghasilan dari minyak. Makanya dipergunakanlah kembali untuk rakyat. Kemudian APBN itu dilaksanakan secara bertanggung jawab terkait dengan itu harusnya ada akuntabilitas dan transparansi.
Kita lihat dari sisi teknis ada persoalan akuntabilitas dan transparansi. Yang pertama soal besaran subsidi BBM itu. Di mana tidak mencerminkan realitas ataupun fakta. Kemudian pemerintah belum dapat menjelaskan secara transparan mengenai mekanisme dan harga produksi minyak nasional kita secara keseluruhan.
Secara sederhana apabila asumsi dari ICP (harga minyak Indonesia) ditingkatkan US$ 105 kita sudah mendapat tambahan pendapatan menurut pemerintah sekitar Rp 34 triliun. Ditambah penghematan sebesar Rp 18 triliun misalnya itu sudah mencapai Rp 52 triliun. Itu sudah sangat cukup bahkan lebih dari cukup untuk menjaga harga BBM. Kemudian persoalan tata kelola dalam pengadaan BBM bersubsidi masih belum bagus. Ini yang harus dijelaskan pemerintah.
Apa konsekuensi dari kebijakan menaikan BBM subsidi ini?
Yang pasti daya beli rakyat menurun karena pengeluaran bertambah. Kenapa? Karena harga kebutuhan bahan pokok akan meningkat. Dan perlu diketahui bahan bakar itu salah satu komponen biaya produksi yang pastinya akan meningkatkan harga.
Pemerintah kan memberi Bantuan Langsung Tunai (BLT)?
Itu bukan solusi. Mana ada harga barang-barang atau yang lainnya yang turun setelah kenaikan harga BBM. Padahal BLT itu sifatnya sementara. Lalu bisa tidak pemerintah menjamin adanya kenaikan pendapatan masyarakat. Siapa yang bertanggung jawab? Ini yang seharusnya diperhitungkan oleh pemerintah.
Apa sudah ada fraksi yang mendukung PDI Perjuangan?
Kita membangun solidaritas yang rasional dan membangun komuniksai dengan kawan-kawan lain termasuk ke seluruh fraksi untuk mempertanyakan kenaikan BBM ini secara lebih transparan dan berbasis pada konstitusi. Kita lakukan ini dalam rangka mempertahankan stabilitas dan perekonomian. Ekonomi bukan hanya perspektif keuangan tetapi juga dalam bidang sosial.
Sekretariat Gabungan Koalisi merapatkan barisan di Cikeas mendukung BBM?
Tidak apa-apa. Kenaikan BBM ini bukan hal yang biasa. Dari sini akan dapat terlihat siapa yang pro pada rakyat. |dtc|
