Tawuran antar pelajar di kawasan Jl Mahakam dan Jl Bulungan, Jakarta Selatan, sudah terjadi sejak tahun 1970an. Untuk mengatasinya, Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta saat itu membangun Gelanggang Remaja Bulungan. Diharapkan adanya tempat olahraga bisa mengalihkan minat para siswa dari tawuran menjadi olahraga dan berkesenian.
“Sebenarnya didirikannya Gelanggang Remaja Bulungan tahun 1970 yang lalu adalah dalam rangka mengatasi terjadinya tawuran para pelajar. Saya menjadi Ketua Umum Panitia Peresmian Gelanggang Remaja ini waktu itu sebaga wakil Siswa SMA 6 Jakarta,” ujar anggota Komisi III, Martin Hutabarat, kepada wartawan, Selasa (20/9/2011).
Martin yang alumnus SMA 6 Jakarta ini menceritakan saat itu siswa di sekolahnya kerap berkelahi dengan siswa STM Penerbangan. Begitu pula dengan siswa SMA 9 dan 11 yang letaknya dulu berdekatan dengan SMA 6. Karena kerap tawuran pula, maka SMA 9 dan SMA 11 dilebur menjadi satu sekolah dengan nama baru, SMA 70.
“Dulu pun siswa-siwa SMA 6 sudah dikenal di Kebayoran sebagai siswa yang sering berkelahi. Tapi seingat saya tidak pernah siswa-siswa itu sampai tega dan berani menganiaya wartawan,” jelasnya. Nah, sosok Bang Ali sendiri sangat dekat dengan para pelajar. Martin mengingat Bang Ali sering mendatangi Gelanggang Remaja Bulungan tanpa protokoler. Gubernur legendaris itu datang hanya sekadar untuk berbincang-bincang dengan para pelajar yang sering berkegiatan di sana.
“Bang Ali sebagai Gubernur DKI waktu itu sangat dekat dengan para siswa dan remaja,” kisah Martin. Sayang belakangan, keberadaan gelanggang remaja itu lebih sering digunakan untuk nongkrong para pelajar. Tawuran pun kembali marak terjadi. Lokasi gelanggang remaja di Jl Bulungan justru memicu terjadinya tawuran.
“Mungkin ada baiknya mereposisi kembali fungsi dan peranan Gelanggang Remaja ini dalam meredam tawuran antar pelajar yg sering terjadi,” harap politisi Gerindra ini. Terkait pengeroyokan pada wartawan yang berujung tawuran di SMA 6, Martin berharap ada langkah bijak untuk menyelesaikan kasus ini. Menurutnya kepala sekolah harus bertanggung jawab atas perbuatan anak didiknya tersebut.
“Tindakan anarkis itu harus disikapi dengan tegas dan bijak oleh aparat penegak hukum. Namun Kepala Sekolah SMA 6 tidak boleh lepas tangan seolah-olah tidak ikut bertanggung jawab terhadap kejadian ini. Wajar orang mempertanyakan bagaimana hasil disiplin dan pendidikan yang ditanamkannya kepada anak-anak didiknya selama ini,” tutupnya. |dtc|
