Dewan Pers menilai sumber berita dari pesan BlackBerry Messenger (BBM) dan SMS sah untuk dijadikan berita. Termasuk dalam kasus Nazaruddin, fakta yang terjadi ada keterangan yang disampaikan melalui pesan tersebut.
“Kalau memang ada BBM yang ngomongnya gitu ya itu fakta. Itu saya anggap sepanjang ditulis berdasarkan itu, ya masih dalam fungsi jurnalistik,” Ketua Dewan Pers Bagir Manan dalam jumpa pers di kantor Dewan Pers, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (12/7/2011).
Bagir menjelaskan, berita jelas didasarkan fakta. Namun memang, barangkali ada perbedaan persepsi mengenai pengertian fakta tersebut. Jelas fakta jurnalistik berbeda dengan fakta hukum.
“Fakta jurnalistik tidak harus dibuktikan kebenarannya, tapi apa adanya. Tapi fakta BBM itu ada, tapi apakah isinya kebohongan Nazaruddin atau orang yang buat, bukan lagi tugas jurnalistik untuk cek kebohongan dan sebagainya,” terangnya.
Langkah pers yang mengangkat BBM itu sebagai berita dinilai Bagir pun bisa dibenarkan sepanjang dilakukan langkah klarifikasi dan menumbuhkan keyakinan bahwa itu berita yang benar dari orang yang benar.
“Kalau memang ada yang merasa itu salah, buktikan saja. Jangan bebani kita untuk buktikan, bukan tugas kita,” tegas Bagir.
Sebelumnya dalam jumpa pers di Cikeas, Senin (11/7) malam SBY menyayangkan sikap media dalam pemberitaan Nazaruddin. Dia menilai SMS maupun BBM dari orang yang mengaku Nazaruddin dijadikan judul dan headline di media massa, sehingga menohok Partai Demokrat.
“Banyak pemberitaan media massa, termasuk media massa yang selama ini memiliki kredibilitas dan reputasi yang baik, yang terus juga mendiskreditkan Partai Demokrat, yang hanya bersumber pada SMS atau BBM. Yang saya tidak pernah paham dengan akal dan logika saya, justru berita yang bersumber dari SMS dan BBM dijadikan judul besar, tema utama, dan headline yang menyolok. Yang saya maksudkan saya kira saudara sudah tahu adalah apa yang dikirim oleh yang mengaku sebagai Nazaruddin, eks bendahara umum Partai Demokrat, yang sekarang pun yang bersangkutan masih buron. Tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya, kemudian dianggap sebagai sebuah kebenaran, dan dijadikan alat untuk menghakimi Partai Demokrat,” kata SBY. |dtc|
