Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengimbau Badan Kehormatan DPR untuk makin tegas terhadap anggota DPR bermasalah hukum. BK juga harus proaktif menjadikan DPR menjadi etalase terbuka bagi penegakan hukum, demi perbaikan citra DPR. “Yang paling utama BK DPR harus proaktif menyikapi perkembangan yang ada. Kalau memang bersungguh-sungguh, harus menjadikan DPR etalase terbuka bagi penegak hukum,” tutur Pramono.
Hal ini disampaikan Pramono Anung berbagi pikiran seputar pembersihan DPR dari anggota bermasalah hukum. Hal ini disampaikan Pramono kepada wartawan, Rabu (27/7/2011). BK DPR dapat membantu segala upaya penegakan hukum terhadap anggota DPR. Sehingga tidak membiarkan citra DPR seolah sebagai tempat yang aman untuk anggota DPR yang bermasalah hukum.
“Kalau memang sudah terbukti melakukan tindakan pelanggaran hukum kemudian diproses hukumnya dengan kekuatan hukum yang tetap, harus ditentukan keputusannya tanpa pandang bulu,” tuturnya. Dengan demikian lambat laun citra DPR semakin bersih. DPR pun menjadi lembaga legislatif yang dipercayai rakyat.
“Supaya lebih transparan. Kalau memang sungguh-sungguh ingin menegakkan hukum itu harus ada political will dan itu datangnya dari DPR,” tegasnya. |dtc|
