Komisi I DPR bereaksi terkait informasi pencaplokan wilayah RI di Kalimantan Barat oleh Malaysia. Besok, Komisi Pertahanan dan Luar Negeri ini akan memanggil menteri luar negeri, menteri pertahanan, panglima TNI dan kepala badan nasional pengelolaan perbatasan (BNPP) yang dijabat menteri dalam negeri.
Demikian disampaikan Pimpinan Komisi I DPR dalam jumpa pers di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/10/2011). “Kita jadwalkan besok, sekarang masih dalam proses komunikasi,” ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq.
Mahfudz mengatakan, kasus perbatasan di Camar Bulan dan Tanjung Datu di Kalbar, hanyalah satu dari sekian masalah perbatasan yang akan dibahas besok. Komisi juga mengindikasikan kasus serupa terjadi di sejumlah daerah di tanah air.
“Saya menyebutnya pendudukan diam-diam sebagian wilayah NKRI, ini secara umum banyak terindikasi terjadi di sejumlah wilayah dan berlangsung lama,” kata Mahfudz. Politikus PKS ini menjelaskan, panggilan komisi kepada menhan akan mempertanyakan lemahnya kontrol keamanan di daerah perbatasan. Hal ini tampak dari sedikitnya aparat dan sarana serta prasarana.
“Bahkan alat komunikasi tentara kita, kita mendapat informasi itu pakai HP, dan providernya dari Malaysia,” kata Mahfudz disambut gelak tawa para wartawan. Ditanya siapa yang paling bertanggung jawab soal pencaplokan wilayah RI tersebut, Wakil Ketua Komisi TB Hasanuddin menyatakan pihaknya masih akan menunggu penjelasan dari kementerian terkait.
“Untuk itu kita akan memanggil mereka supaya tahu siapa yang harus bertanggung jawab,” ujarnya. |dtc|
