Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menyetujui rencana pemerintah menerima hibah dua kapal patroli dari Brunei Darussalam.
“Dengan catatan, pelaksanaan hibah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme perundang-undangan,” ujar Wakil Ketua Komisi TB Hasanuddin saat membacakan kesimpulan di akhir rapat dengar pendapat Komisi Pertahanan dengan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono di DPR, Senin 4 April 2011 malam.
Sebelumnya, dalam rapat itu, sejumlah anggota Dewan mempertanyakan motif Brunei memberikan kapal. “Tidak ada makan siang yang gratis, jangan-jangan di akhir ada yang memberatkan,” kata TB Hasanuddin. Legislator lainnya khawatir kasus kapal bekas dari Jerman Timur di masa Orde Baru, yang ternyata malah lebih mahal ketimbang kapal baru.
Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya Soeparno meminta anggota parlemen tak berprasangka buruk. “Hibah ini sangat Islami, ikhlas, kalau berpikir yang tidak-tidak, kita seperti orang miskin yang sombong,” katanya sembari berkelakar. Hadirin rapat kontan terbahak mendengarnya.
Legislator juga mempertanyakan penerimaan hibah yang belum memenuhi prosedur lengkap. Sejauh ini, kata Hasanuddin, Komisi Pertahanan baru menerima surat mengenai hibah dari Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.
Seharusnya, ada pula surat pemberitahuan resmi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada pimpinan DPR. Meski Komisi Pertahanan telah menyetujui hibah, mereka meminta pemerintah tetap memenuhi prosedur tersebut.
Soeparno mengatakan yang satu unitnya bernilai sekitar Rp 50 miliar itu bakal diberangkatkan dari Brunei tanggal 28 April. Dua kapal sepanjang 44 meter itu dibuat tahun 1977-1978 oleh pabrikan Inggris, dan bakal dihibahkan beserta suku cadangnya yang diperkirakan cukup untuk waktu sepuluh tahun.
Hibah kapal lawas itu tak termasuk peluru kendali, karena stok peluru kendali yang ada sudah kadaluwarsa. Namun, Soeparno menyebutkan menambahkan peluru kendali adalah perkara mudah. “Gampang, beli (saja), tinggal masang,” ucapnya.
Ia menambahkan, biaya perjalanan, pelatihan awak, dan administrasi surat-surat semuanya diongkosi oleh pihak Brunei.
Pemerintah Brunei Darussalam menghibahkan ke Indonesia, dua kapal patroli KDB Waspada (P02) dan KDB Pejuang (P03) sebagai bagian dari upaya meningkatkan hubungan militer kedua negara. Pemberian itu diumumkan Wakil Menteri Pertahanan Brunei Darussalam Dato Paduka Hj Mustappa Hj Sirat saat Yudhoyono melakukan kunjungan kenegaraan ke Bandar Seri Begawan, Brunei, pada Februari lalu. |tempointeraktif.com|
