MAKASSAR, BKM – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar meminta Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Hamzah Ahmad, tidak lagi mangkir memberi penjelasan, Senin (27/6) hari ini. Hamzah diminta memberi penjelasan dan membuka data soal kemungkinan terlibatnya sejumlah hotel dan restoran dalam kasus pencurian air (illegal cennection).
“Wajib hadir. Kita mau mendengarkan langsung persoalan-persoalan yang melilit PDAM pascapergantian direksi. Data soal pelaku-pelaku illegal connection juga harus dibuka,” ujar Ketua Komisi B DPRD Makassar Irwan ST, Minggu (26/6).
Jumat pekan lalu, Komisi B menjadwalkan pertemuan dengan direksi PDAM. Hanya saja, pertemuan itu batal karena Dirut Hamzah Ahmad sedang berada di luar kota.
Menurut Irwan, ketidakhadiran dirut pekan lalu masih bisa ditoleransi. Tapi untuk kali ini pihaknya berharap tidak ada lagi alasan ketidakhadirannya, karena penjelasannya sangat dibutuhkan.
“Utamanya illegal connection yang kini sedang dalam proses hukum. Prinsipnya kami dukung langkah PDAM, tapi harus ada penjelasan, seperti apa kondisi di lapangan saat ini,” papar Irwan.
Irwan mengatakan, PDAM harus serius dengan pemanggilan Dewan. “Ini masalah kepercayaan. PDAM jangan sampai mencederai kepercayaan Dewan,” katanya.
“Jika Dirut PDAM berhalangan hadir lagi dengan perihal sepele, tindakannya bisa dianggap melecehkan Dewan,” terangnya.
Perusda tersebut, menyanggupi akan hadir pada rapat yang digelar pada Senin 27 Juni, sehingga Dewan menggeser jadwal yang semula digelar pada Jumat kemarin.
Dalam rapat evaluasi nantinya, pihak Komisi B akan meminta keterangan dan klarifikasi dari Dirut PDAM, terkait penanganan sejumlah kasus pencuriaan air yang terjadi di sejumlah tempat yang dilakukan sejumlah tempat usaha.
Dua pekan lalu, PDAM memproses hukum tiga tempat usaha yang kedapatan mencuri air dan telah merugikan PDAM hampir Rp 300 juta rupiah. Ketiga tempat usaha itu adalah Showroom Daihatsu, Pizza Ria Cafe dan RM Koang. Ketiganya berlokasi di Panakkukang.
Kewajiban Direksi PDAM Makassar untuk hadir pada rapat yang digelar oleh Komisi B, juga dikatakan anggota Komisi B, Sri Rahmi. Menurutnya, kehadiran direksi PDAM untuk memberikan klarifikasi terkait kasus illegal connection dan tingkat kerugian yang dialami perusda ini.
“Wajib hukumnya Direksi PDAM hadir dalam rapat besok (hari ini, red) untuk memberikan keterangan di hadapan Dewan, soal kasus pencuriaan yang diduga dilakukan sejumlah rumah makan dan hotel di Makassar,” ujarnya.
Apalagi kata Sri, PDAM tengah membidik sejumlah obyek usaha lain yang melakukan tindakan yang sama, illegal connection. “Kita juga perlu tahu siapa-siapa mereka yang terlibat,” ujarnya.
Anggota Komisi B Haeruddin Hafied menjelaskan, kehadiran direksi PDAM sangat dibutuhkan, guna meminta data soal pencurian air yang turut melibatkan sejumlah hotel berbintang, rumah makan dan restoran.
“Kita berharap rapat dengan pihak Direski PDAM bisa diselenggarakan pada hari ini, untuk meminta sejumlah data yang valid. Ini kasus besar, karena disinyalir melibatkan hotel-hotel dan restoran. Bayangkan kalau hotel dan restoran juga mencuri air, nilainya bisa sangat besar,” ujarnya.
Sumber: beritakotamakassar.com
