Dua kelompok massa dengan tuntutan berbeda melakukan aksi demo di halaman gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (28/6).
Aksi duduk dan jahit mulut oleh Petani Padang Lawas berencan akan memindahkaa tenda tempat mereka berteduh melakukan aksi mogok makan selama ini dari depan pagar gedung ke halaman gedung DPRD Sumut.
Pernyataan ini disampaikan massa karena sudah terlalu lama menunggu janji-janji DPRD Sumut untuk segera menyelesaikan persoalan sengketa lahan di Padang Lawas dengan PT Sumatera Riang Lestari (SRL) dan PT Sumatera Silva Lestari (SSL) tak juga selesai.
Penyampai aspirasi, Irma Br Sitorus menyerukan bahwa rumah mereka di Padang Lawas terus dibakar. Lahan diambil alih oleh PT SRL dan SSL. Aksi kami di gedung dewan ini agar anggota dewan mau mendengar dan mencarikan jalan keluar bagi kami. Kalau tidak juga ada realisasinya, kami akan pindahkan tenda yang diluar ke dalam areal gedung dewan.
Setelah duduk dan menyampaikan aspirasinya, jawaban dewan tetap akan menanggapi tanpa ada realisasi. Para petani yang tergabung dalam kelompok Tani Torang Jaya Mandiri akhirnya merasa kesal karena selama 22 hari melakukan aksi mogok makan dan menjahit mulut, tidak juga ada respon dari anggota dewan.
Beberapa dari massa petani ini menyelusup masuk dan melakukan sweeping anggota dewan agar mau mendengar dan mencarikan jalan keluar persoalan masyarakat petani Padang Lawas.
Aksi lainnya dari Jaringan Keadilan Nusantara (Jaksa) dan Lembaga Pemuda Kreatif (Lapak) mendatangi gedung dewan dalam waktu yang hampir bersamaan. Seruan aksi ini adalah agar kasus-kasus korupsi di negeri ini segera dituntaskan.
Koordinator Aksi Syawaluddin Harahap dalam orasinya menyampaikan agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) membatalkan SP3 Rahudman Harahap (sekarang jadi Walikota Medan), meminta kepada KPK agar segera mengambil alih penyelidikan kasus dugaan korupsi Rahudman Harahap sewaktu menjabat Sekda Kabupaten Tapanuli Selatan.
“Korupsi, kolusi dan nepotisme di negara ini sudah menjadi penyakit komplikasi, mewabah dan tersebar tidak hanya di jajaran elit pemerintahan pusat tapi juga di daerah. KPK harus benar-benar menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi yang selama ini sudah memiliki bukti-bukti kuat,” tegasnya.
Kedua aksi ini berjalan dengan tertib dan aman serta dijaga oleh beberapa aparat kepolisian dan satuan pengamanan gedung DPRD Sumut. (mes/sol)
