Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) dan mantan Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN), ini seorang ekonom, politisi dan aktivis LSM yang teguh pada prinsip. Pria kelahiran Bandung, 6 November 1959, ini memperoleh gelar Master of Arts (MA) dalam bidang ekonomi dari Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, Amerika (1988). Kesibukan riset, mengajar dan juga aktivis politik yang ditekuninya, menyebabkan kuliahnya di program doktor Ilmu Politik UI terbelengkalai.
Seusai kejatuhan Soeharto, ia turut mendirikan Majelis Amanat Rakyat (MARA) yang menjadi cikal bakal Partai Amanat Nasional. Di partai inilah, ia sempat menjabat sebagai Sekjen dan kemudian salah satu ketua. Hanya tiga tahun Faisal bertahan di partai yang ikut didirikannya itu. Keluar dari hiruk-pikuk partai politik, Faisal nyatanya tidak bisa benar-benar lepas dari aktivitas politik. Bersama sejumlah kalangan muda belia, Faisal mendirikan sebuah ormas, Pergerakan Indonesia. Melalui PI-lah Faisal berupaya menyemai benih-benih kebangsaan, keberagaman dan solidaritas.
Bersama sejumlah aktivis sosial lainnya, Faisal ikut menyemplungkan diri dalam sejumlah organisasi seperti Forum Indonesia Damai, Komisi Darurat Kemanusiaan, Dewan Tani Indonesia, dan beberapa organisasi antikorupsi. Dengan sejumlah aktivis LSM, Faisal ikut mendirikan beberapa ornop seperti Yayasan Harkat Bangsa, Global Rescue Network, dan Yayasan Pencerahan Indonesia. Di luar aktivitas sosial itu, sejak tahun 2000 Faisal diangkat sebagai salah seorang Anggota Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).
Titik-Titik Perjalanan Kehidupan
“Seandainya baru dilahirkan saat ini, saya rasanya tidak mungkin bisa mengecap pendidikan hingga jenjang S2. Tak mampu orang tua saya untuk membiayai ongkos pendidikan yang selangit seperti sekarang.”
Bukan satu-dua kali saja Faisal Basri melontarkan pernyataan ini. Ia mengaku di satu sisi, merasa bersyukur karena masih ada segelintir lapisan masyarakat yang mampu memilih pendidikan terbaik bagi putera-puteri mereka. Tapi, di sisi lain, ia merasa amat masygul karena banyak sekali orang tua yang harus pontang-panting membiayai pendidikan anak-anaknya. Celakanya, kata Faisal, “Walaupun bisa bersekolah, anak-anak itu harus rela mengecap fasilitas dan pengajaran yang seadanya.”
Ketimpangan dalam pendidikan, dalam pandangannya, merupakan contoh nyata mengenai tidak disatukannya pendekatan ekonomi dengan politik dalam penyusunan kebijakan publik. Katanya, “Ekonomi pada akhirnya berurusan tentang pencapaian kemakmuran. Politik pada intinya bersoal tentang keadilan. Tugas negara adalah mempertautkan keduanya.” Faisal punya ungkapan favorit mengenai salah satu tugas pokok seorang pemimpin, “Menarik mereka yang di pinggir ke tengah, menguatkan mereka yang lemah.”
Ketertarikannya pada hal-ikhwal ekonomi-politik itulah yang mendorongnya bersikeras memilih berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, dan bukannya Sekolah Tinggi akuntansi Negara (STAN) ataupun di Akademi Ilmu Statistik (AIS). Di ketiga lembaga pendidikan tersebut Faisal lulus ujian seleksi. Jika memilih STAN atau AIS, selain ada kepastian bekerja, saya juga dapat uang saku dan jatah beras selama kuliah.”
Sejatinya itu bukan pilihan yang mudah bagi Faisal, terutama jika mengingat kondisi ekonomi keluarganya yang pas-pasan. “Sewaktu kecil, kami tidak diperbolehkan jajan. Kecuali ketika ada tante yang sedang berkunjung. Barangkali alasan utamanya bukan soal kesehatan, tapi karena memang tak bisa beli saja,” katanya sambil setengah tertawa mengenang masa kanak-kanaknya.
Meski begitu, ia mengaku sudah berpiyama pada zaman serba sulit itu. “Itu pemberian paman. Saya itu cucu dan cicit pertama dari pihak Ibu. Jadi banyak dapat limpahan kasih sayang.” Limpahan kasih sayang itu pula yang mengantarkannya sewaktu muda sudah berumroh. “Tatkala ayah wafat, Nenek Bung (begitu ia biasa menyapa Adam Malik, kakak nenek di pihak Ibu) yang mengajak agar bisa mendoakan ayah.” Ajakan itu membuat paman-tantenya jadi ikutan sibuk. “Ada yang belikan saya sepatu, belikan baju dan dasi, serta menjahitkan jas.”
Jas itu dibutuhkan karena Faisal ikut dalam rombongan kenegaraan yang akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Organissi Konferensi Islam (KTT OKI) di Thaif, Saudi Arabia. Ketika itu, sebagai Wakil Presiden, Adam Malik menjadi pemimpin Delegasi pemerintah RI. Ia amat mengenang perjalanan pertamanya ke luar negeri itu.
Bagaimana tidak, sewaktu melakukan umroh, ia berkesempatan mencium Hajar Aswad, masuk ke makam Rasulullah di dalam Masjid Nabawi, Madinah, dan berfoto-foto pula.” Maklum, waktu itu kita merupakan rombongan Kepala Negara. Jadi, ke mana-mana dikawal dan dapat privelege.” Saat berumroh, Faisal bersama putra tertua Adam Malik dan seorang guru mengaji keluarga Adam Malik.” Waktu rombongan turun di Thaif, tinggal kami bertiga, plus pilot dan awak kabin tentunya, yang di pesawat menuju Jeddah.”
Faisal lahir di Bandung, 6 November 1959 dari pasangan Hasan Basri dan Saidah Nasution. Semasa Faisal kanak-kanak, Ayahnya bekerja di sebuah perusahaan percetakan di Jakarta. Keluarganya baru boyongan ke Jakarta pada tahun 1966 setelah ayahnya mendapat semacam rumah dinas di Gg. Eddy, dekat kawasan Setiabudi.
Meski kondisi ekonomi keluarganya terbilang pas-pasan, Faisal mengaku menikmati masa kanak-kanak dan remajanya. Salah satunya karena kedua orang tuanya menanamkan benih-benih bagi dirinya untuk bersikap toleran dan menghargai kebebasan. Dan, ini tak sekadar mereka ucapkan. Meski kedua orangnya secara kultural dari kalangan Nahdliyin, mereka memasukkan Faisal di madrasah Muhammadiyah. Tak sekadar itu, ketika Faisal muda tidak membaca qunut dalam shalat subuh atau tarawih sebelas rakaat, ayahnya sama sekali tidak keberatan.
“Rasa-rasanya, kebebasan yang diberikan ayah saya itu dibarengi pula dengan cara memberikan landasan sebagai bekal hidup. Saya disuruh belajar mengaji siang hingga sore hari, dan juga malam. Malam-malam, saya mengaji di rumah tetangga, membaca Al-Quran sampai khatam. Jadi landasan awalnya diberikan. Tapi ihwal school of thought atau mazhab berpikir, ayah saya tidak pernah mendikte agar mengikut Syafi’i, Maliki atau madzab lainnya. Tidak! Tapi dilakukan dengan mengenalkan anak-anaknya pada berbagai sumber yang tentu saja hanya bisa diserap kalau anak-anaknya bisa membaca, pandai dan cinta membaca,” tutur Faisal sebagaimana diutarakannya dalam sebuah kesempatan wawancara.
Seusai menamatkan pendidikan dasar di SD Negeri Halimun I Pagi, ia melanjutkan di SMP Negeri 67 dan akhirnya masuk SMA Negeri 3 Setiabudi. “Ini masa bandel-bandelnya. Suka bolos. Rapor saya banyak merahnya,” akunya. Tapi pada masa ini pula ia mulai membaca majalah Prisma yang menjadi pemicu ketertarikannya pada masalah ekonomi-politik. “Waktu itu kan sedang kuat-kuatnya polemik. Salah satunya tentang (teori) dependensia,” tuturnya di sebuah kesempatan.
Sewaktu mulai berkuliah pada tahun 1978, Faisal langsung mengalami masa-masa penuh ketegangan. Ketika itu, perlawanan mahasiswa terhadap rejim Orde Baru kembali memuncak setelah sempat meredup seusai Malari 1974. “Dulu kita mogok kuliah, yang masuk ke kelas langsung ditarikin oleh para senior.” Kampus dijaga. Akibatnya ia lebih banyak berdiam diri di kampus ketimbang di rumah.
Hal ini berlanjut setelah perlawanan mahasiswa berhasil diberangus. Selain untuk menghemat ongkos, ia mengaku merasa lebih nyaman belajar di kampus. Tempat pertama yang jadi markasnya adalah Mesjid Arief Rahman Hakim, di dalam Kampus UI Salemba. “Ada listrik. Rumah kami waktu itu masih pakai petromak,” katanya menjelaskan.
Rumah yang dimaksud itu adalah rumah di Kebon Baru, Tebet. pemberian dari keluarga besarnya. Ia masih mengingat dengan jelas sosok rumah setengah jadi itu. “Di lantai bawah ada 1 kamar dan ruang tamu. Atasnya berlantai kayu yang belum berserut. Atapnya seng.”
Semasa kuliah, ia sempat aktif mengelola majalah kampus, Berita Mahasiswa dan juga menjadi anggotan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM). Aktivitas kemahasiswaannya langsung berhenti setelah ia menginjak tingkat tiga, tepatnya setelah diterima bekerja sebagai asisten peneliti dengan pangkat terendah di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEUI. “Saya harus mengongkosi kuliah sendiri, ayah sudah wafat,” katanya menjelaskan alasannya nyambi kerja sambil kuliah.
Peluang bekerja tersebut tak lepas dari eksodus besar-besaran civitas akademika UI ke luar kampus. Ini disebabkan lantaran mereka yang hengkang itu dipastikan tak akan memperoleh status pegawai negeri dan atau tidak mungkin melanjutkan sekolah menyusul keterlibatannya dalam aksi menentang NKK/BKK.
Dan, Faisal pun secara tak terduga menapaki jalan hidup yang tak pernah dicita-citakannya, menjadi dosen. Pasalnya, kewajiban mengajar/menjadi asisten dosen merupakan peraturan yang berlaku di LPEM. Ia mengaku kerap berkeringat-dingin ketika harus mengisi kuliah karena dosen yang ia asisteni berhalangan hadir. Apalagi mata kuliah yang ia asuh adalah Ekonomi Internasional. “Bagaimana tidak,” katanya, “Saya lulus mata kuliah ini setelah empat kali ujian. Yang saya ajar itu tidak hanya mahasiswa di bawah saya, tetapi juga mereka yang jauh lebih senior.”
Jalan hidupnya sebagai peneliti membuka kesempatan bagi dirinya untuk mengunjungi seluruh pelosok tanah air, kecuali Timor Timor yang baru ia kunjungi setelah lepas dari Indonesia. Sebuah karunia yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Tapi, ia mengakui, jalan hidup sebagai peneliti bukan tanpa rintangan. Salah satunya ketika LPEM diminta untuk meneliti tentang tata niaga cengkeh.
Penelitian ini lebih mirip sensus karena mendata produksi di seluruh daerah penghasil cengkeh di tanah air. Ketika timnya turun ke lapangan, di beberapa lokasi suasananya cukup tegang. Pasalnya, mereka dicurigai oleh petani sebagai antek-antek-nya BPPC. Ketika itu, harga cengkeh sedang amblas menjadi sekitar Rp 2.500/kg dari sebelumnya pada kisaran Rp 25 ribu – Rp 30 ribu/kg-nya.
Masalah timbul lantaran pemesan riset, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, meminta LPEM untuk mengubah data persediaan. Tujuannya jelas untuk memberikan legitimasi keberadaan lembaga penyangga (baca: BPPC). “Kami menolak permintaan itu. “Tak ada kompromi untuk hal seperti ini,” katanya. Hingga hari ini, Laporan penelitian tersebut masih tersimpan dalam gudang (LPEM)” . Kala itu ia menjabat sebgai Wakil Kepala yang membidangi penelitian.
Seusai lulus kuliah, dirinya kerap menjadi asisten peneliti dari DR. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, mantan Menko Perekonomian di era Presiden Megawati. Selama menjadi asisten dari dosen yang paling dikaguminya ini, rejekinya juga mengalir. “Sekali waktu, saya sampai pernah menangani empat penelitian sekaligus.”
Ketika tiba waktunya melanjutkan studi, Faisal disergap kebingungan. Di satu sisi, ia sudah memperoleh beasiswa. Tapi, di sisi lain, ia juga punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Terpaksalah ia menghadap ketua jurusan, saat itu dijabat oleh DR. Iwan Jaya Azis, meminta penundaan. ”Mas, saya masih harus mencari uang, masih ada adik yang harus disekolahkan.” Permintaannya ini dikabulkan. Tapi, tahun berikutnya, Iwan langsung memberi ultimatum yang memaksanya melanjutkan kuliah.
Ia meraih Master of Arts di bidang ekonomi dari Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, Amerika Serikat pada tahun 1988. Ketika itu, ia berencana melanjutkan studi. Tapi, minatnya bukan lagi ekonomi, melainkan politik. Niatnya itu kurang memperoleh respons dari pimpinan Fakultas kala itu. Faisal kembali ke tanah air dan melanjutkan tugas sebagai pengajar dan peneliti. Pada tahun 1993, ia dipercaya menduduki posisi Kepala LPEM. Baginya ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Ketika pertama kali bergabung, ia memulai dari pangkat terendah yang ada, Junior Research Assistant A. Sebelumnya (1991-93) ia dipercaya sebagai Wakil Kepala yang membidangi penelitian.
Kesibukan riset, mengajar dan juga aktivis politik yang ditekuninya, menyebabkan kuliahnya di program doktor Ilmu Politik UI terbelengkalai. Pada tahun 1998, ia sudah menempuh 6 semester. Masih ada 4 kuliah lagi yang belum diambilnya. Padahal, jatah waktunya hanya 4 semester lagi, termasuk untuk penulisan disertasi. “Waktu mengambil (doktor), Pak Djatun yang mendorong. Karena tak mungkin selesai, ya, saya putuskan untuk mengundurkan diri.”
Keterlibatannya dalam aktivitas politik itu dimulai ketika ia menjalin interaksi yang intensif dengan para mahasiswa UI yang menjadi demonstran, saat krisis ekonomi mulai meledak di negeri ini tahun 1997. Para mahasiswa kerap berdiskusi di rumahnya di bilangan Kalisari, Pasar Rebo dan di Gedung Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, karena waktu itu ia menjabat sebagai ketua jurusan. Ia pun mulai berorasi di panggung-panggung demonstrasi yang digelar di kampus UI.
Seusai kejatuhan Soeharto, ia turut mendirikan Majelis Amanat Rakyat (MARA) yang menjadi cikal bakal Partai Amanat Nasional. Di partai inilah, ia sempat menjabat sebagai Sekjen dan kemudian salah satu ketua. Hanya tiga tahun Faisal bertahan di partai yang ikut didirikannya itu.
Sejatinya, sudah setahun sebelumnya (tahun 2000) Faisal berencana mengundurkan diri. Tapi, sejumlah rekan dan koleganya memintanya untuk terus bertahan. Tapi, pada akhirnya keputusan pahit itu harus diambilnya. “Demi kebaikan bagi PAN dan bagi saya sendiri, saya rasanya lebih baik mundur,” ujarnya dengan nada sedih.
Keluar dari hiruk-pikuk partai politik, Faisal nyatanya tidak bisa benar-benar lepas dari aktivitas politik. Bersama sejumlah kalangan muda belia, Faisal mendirikan sebuah ormas, Pergerakan Indonesia, namanya. Melalui PI-lah Faisal berupaya menyemai benih-benih kebangsaan, keberagaman dan solidaritas. Bersama sejumlah aktivis sosial lainnya, Faisal ikut menyemplungkan diri dalam sejumlah organisasi seperti Forum Indonesia Damai, Komisi Darurat Kemanusiaan, Dewan Tani Indonesia, dan beberapa organisasi antikorupsi. Dengan sejumlah aktivis LSM, Faisal ikut mendirikan beberapa ornop seperti Yayasan Harkat Bangsa, Global Rescue Network, dan Yayasan Pencerahan Indonesia.
Di luar aktivitas sosial itu, sejak tahun 2000 Faisal diangkat sebagai salah seorang Anggota Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Salah satu tugas pokok komisi ini adalah memastikan adanya perlakuan sama terhadap semua pihak yang menjalankan usaha dan memerangi persaingan usaha tak sehat. Jadi, “Isunya bukan apakah anak pejabat boleh berbisinis atau tidak, tetapi apakah mereka mendapat perlakuan khusus atau tidak,” katanya mengilustrasikan fungsi komisi ini dengan mengaitkannya dengan pernyataan SBY beberapa waktu silam.
Meski bertujuan baik, tak selamanya keputusan KPPU bisa dijalankan. Ini, umpamanya, terjadi pada kasus jaringan minimarket Indomaret. Menurutnya, KPPU telah mengeluarkan keputusan yang pada intinya melarang jaringan mini market ini melakukan ekspansi ke segala penjuru dan membuka gerai di daerah pemukiman. Keberadaannya telah mematikan toko/warung di wilayah dimana ia membuka gerai. Pasalnya, jaringan minimarket ini memperoleh harga pembelian yang lebih rendah sehingga toko/warung akhirnya banyak yang bangkrut karena kalah bersaing akibat perlakuan yang diskriminatif dari pihak pabrikan.
“Sayangnya, keputusan ini tak bisa dieksekusi. Soalnya, yang memiliki hak untuk mengeluarkan ijin usaha adalah pemda. Jadi, kalau pemdanya tidak peduli dengan usaha kecil, ia abaikan saja (keputusan KPPU) itu,” jelasnya.
Masa tugasnya sebenarnya sudah berakhir pada tahun 2005 lalu. Tapi, kemudian terus diperpanjang karena pemerintah belum berhasil menetapkan nama-nama anggota baru. Faisal berharap akhir tahun ini (2006) ia sudah terbebas dari kewajibannya sebagai anggota KPPU.
Kini dirinya lebih dikenal sebagai pengamat ekonomi. Namun, Faisal sendiri lebih suka menamakan dirinya “analis ekonomi”, karena biasanya yang dilakukannya memang tak sekadar mengamati, juga memberikan analisis-analisis. Yang menarik, meski dalam berbagai tulisan dan makalahnya di berbagai forum begitu gamblang tergambar keberpihakannya kepada mereka yang lemah, dirinya tak urung justru dituduh sebaliknya. Julukan ekonom neolib dan antek IMF silih berganti diarahkan kepada dirinya.
Seorang sejawatnya di Pergerakan Indonesia memberikan ilustrasi menarik tentang tudingan ini. Katanya, ”Sebagai ekonom, Faisal dituding sebagai neolib. Sewaktu jadi politisi di PAN, ia dituding sebagai representasi kaum Sosial Demokrat. Tidak mungkin kedua-duanya benar. Salah satunya harus salah atau dua-duanya salah!”
Faisal mengaku tak terganggu dengan tudingan tak berdasar itu. ”Cermati saja tulisan-tulisan saya,” begitu ia menjawab setiap kali ditanya soal ini. Sekali waktu, Faisal pernah berujar, ”Begini-gini, kakek saya itu salah satu pendiri Partindo, loh, sedangkan Kakek paman merupakan salah satu pendiri Partai Murba.”
Pandangannya tentang peran negara bisa mengilustrasikan di posisi mana sebenarnya Faisal berpijak. ”Pemerintah,” katanya,” dengan berbagai alasan sudah seharusnya semakin ikut turun tangan dalam masalah ekonomi. Tidak bisa lagi berpangku tangan membiarkan mekanisme pasar mendiktekan segala sesuatunya. Jika dibiarkan, ketimpangan akan semakin dalam saja. Jika begitu, apa gunanya kita bernegara dan berbangsa?”
Sebagai individu, Faisal kerap pula disalahdugai. Dalam sebuah diskusi dengan kalangan wartawan, Wapemred Detik.com, Didik Supriyanto, mempertanyakan apakah Faisal dapat bersikap tegas untuk memimpin warga Jakarta yang dikenal keras, majemuk dan susah diatur. Sebaliknya, sejumlah kolega politiknya bukan sekali-dua menasehati agar dirinya lebih kompromistis dan tak mengeluarkan pernyataan tajam yang bisa bikin beberapa orang marah. Apalagi, kalau itu menyinggung kepentingan pemilik modal besar dan atau petinggi negeri.
Ungkapan ”keprihatinan” itu, umpamanya, banyak diterimanya seusai melontarkan pernyataan bahwa dirinya bercita-cita satu saat kelak, tidak ada lagi iklan rokok bertebaran di ruas-ruas jalan di Jakarta. Pasalnya sederhana saja, Menurut perhitungannya, jumlah pemasukan yang disetor dari industri rokok ke kas negara nilainya jauh lebih rendah ketimbang biaya yang harus ditanggung masyarakat secara keseluruhan. ”Kita saja yang terilusi bahwa cukai dari rokok dan tenaga kerja yang mereka serap sebegitu signifikan sehingga (pemerintah) dibuat takut untuk membuat keputusan yang bisa membuat produsen rokok tak senang.”
Ketika disinggung dirinya juga perokok, ia berkata, ”Tiap hari habis satu pak lebih, namun saya akan memastikan Perda Kawasan Bebas Rokok benar-benar dijalankan, tidak seperti sekarang jadi ‘macan kertas’ saja.”
Bersikap hitam–putih, apa adanya, dasarnya sederhana saja. Katanya, “Kalau kita ingin disukai semua orang, pada akhirnya kita akan dibenci semua orang!” |sumber: asrofi.web.id|
