Sekitar 12 juta orang di seluruh dunia kini tidak mempunyai status kewarganegaraan, dan karena itu mengalami pelanggaran HAM, kata PBB. Perserikatan bangsa-bangsa menyerukan agar makin banyak negara meneken konvensi tentang kenirwarganegaraan. Menurut PBB masalah ini makin memburuk karena anak-anak yang lahir dari orangtua tanpa warga negara juga akan jadi anak tanpa warga negara.
Persoalan ini dinilai paling parah terjadi di Asia Tenggara, Asia Tengah, Eropa Timur, dan Timur Tengah serta Afrika. “Orang-orang ini sangat membutuhkan bantuan karena mereka hidup ditengah ketidakpastian status hukum,” kata Antonio Guterres, dari Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR). “Selain dari penderitaan karena terusir dari negaranya, dampak peminggiran sekelompok orang dari beberapa generasi juga menciptakan stres besar pada masyarakat dimana mereka mengungsi dan kadang menjadi problem konflik baru.”
Karena tak punya kebangsaan, orang tanpa kewarganegaraan bisa menghadapi berbagai masalah termasuk kesulitan memiliki rumah, rekening bank, menikah secara resmi atau mendaftarkan kelahiran seorang anak untuk dicatat secara hukum. Sebagian lagi menghadapi masa tahanan yang sangat panjang, karena mereka tak bisa membuktikan siapa mereka dan dari mana berasal. Sangat sedikit negara yang bersedia membantu orang tanpa kewarganegaraan.
Baru 66 negara yang sudah menandatangani Konvensi 1954 tentang orang tanpa kewarganegaraan agar bisa mendapat perlakuan dengan standar minimum sementara baru 38 negara yang meneken Konvensi 1961 tentang pemberian kerangka hukum untuk membantu orang-orang malang ini mengurangi status nir-warganegaranya.
“Setelah 50 tahun, dua konvensi ini baru bisa menarik sejumlah kecil negara (untuk menekennya) kata Guterres. “Memalukan bahwa jutaan orang hidup tanpa status kebangsaan, sebuah hak dasar asasi manusia.” Meski demikian dalam beberapa bulan ini Kroasia, Panama, Filipina dan Turkmenistan telah meneken satu atau kedua konvensi itu, tambah UNHCR.
Orang bisa terjerat status tanpa kewarganegaraan karena berbagai alasan misalnya pecahnya satu negara seperti yang terjadi pada Uni Soviet dan Yugoslavia, atau akibat pembentukan satu negara baru setelah era penjajahan berakhir, seperti yang terjadi di sebagian Afrika dan Asia.
Termasuk diantara kelompok ini adalah warga suku Rohingya di Burma, sekelompok warga suku di pegunungan di Thailand, kelompok Roma di Eropa serta warga suku Bidoon di negara-negara Teluk. |dtc|
