Pemerintah akan kembali menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada Febuari 2015. Hal ini terkait imbas terus turunnya harga minyak dunia.
” Februari, kemungkinan kita akan turunkan lagi harga BBM,” kata Menko Perekonomian Sofyan Djalil di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan bahwa pemerintah masih menghitung harga yang tepat karena masih ditentukan berdasarkan harga rata-rata pada 25 Desember 2014 sampai 24 Januari 2015 serta kurs mata uang.
Sebelumnya, Pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak jenis premium dan solar mulai 1 Januari 2015 pukul 00.00 WIB menyusul penurunan harga minyak dunia.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan sesuai kebijakan yang tertuang dalam peraturan pemerintah tersebut juga diputuskan harga BBM akan dievaluasi setiap bulan.
Harga BBM 1 Januari 2015, asumsi yang dipakai adalah harga minyak 60 dolar AS per barel dan kurs Rp12.380 per dolar. Asumsi tersebut berdasarkan perhitungan periode 25 November 2014 hingga 24 Desember 2014.
Jangan senang dulu.
Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara, mengatakan langkah pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) masyarakat diminta jangan senang dulu. Pasalnya, penurunan harga premium yang dilakukan sejak 1 Januari 2015 itu diiringi dengan pencabutan subsidi.
Marwan menilai, pemerintah telah memasang perangkap untuk rakyat. Pencabutan subsidi premium tidak menjadi masalah saat ini karena harga minyak dunia sedang anjlok di bawah 60 dolar AS per barel.
“Tapi rakyat harus siap-siap sengsara karena tren penurunan harga minyak tidak pernah bertahan lama,” kata Marwan melalui pesan singkat kepada Republika, Sabtu (3/1).
Marwan memprediksi harga minyak dunia akan rebound pada pertengahan tahun. Jika harga minyak dunia kembali ke kisaran 90-100 dolar AS per barel, maka harga premium akan naik menjadi Rp 10.500-Rp 11.000 per liter karena pemerintah sudah tidak lagi memberikan subsidi.
“Karena kebijakan penghapusan subsidi sudah ditetapkan dan dibungkus dengan penurunan harga BBM, maka pemerintahan Jokowi sudah memerangkap rakyat dalam ‘jebakan batman’, yang kelak akan dirasakan akibat buruknya setelah harga bbm kembali normal,” ketus Marwan.
Dia mengatakan, pemerintah seharusnya menyiapkan terlebih dahulu program perlindungan sosial sebelum kebijakan penghapusan subsidi dijalankan. Termasuk peningkatan kualitas transportasi massal dan energi alternatif, seperti konversi ke BBG.(sol/ant/rol)
