Ikatan Penerbit Buku Indonesia (Ikapi) meminta agar pameran buku menjadi agenda resmi tahunan pemerintah. Selama ini, pameran kerap diselenggarakan oleh Ikapi, dan pemerintah hanya memberi dukungan moril saja.
“Sudah saatnya pemeran buku Ikapi atau Indonesian Book Fair itu menjadi agenda resmi pemerintah. Selama ini kan menjadi gaweannya Ikapi sendiri, dan paling pemerintah hanya dukungan moril. Sampai paling membuka pameran,” ujar Sekjen Ikapi, Husni Syawie, usai diterima Wapres Boediono di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (8/9/2011).
Menurut Ikapi, acara tahunan ini perlu ‘diambilalih’ pemerintah untuk meringankan beban penerbit. Selain itu, dengan dana yang dianggarkan khusus, pameran buku bisa digelar berkesinambungan tiap tahunnya.
“Kami tidak terlalu mengerti mekanisme anggaran, tapi ini anggaran dari negara,” ucap Husni.
Husni mengatakan, jika pameran buku jadi agenda pemerintah, maka Ikapi siap untuk menjadi pekerja kreatifnya. Mulai menyiapkan konsep hingga menarik minat para pengunjung untuk datang.
“Ikapi biarlah menjadi pekerja kreatifnya. Ikapi biarlah konsepnya dan mengadakan acara. Bagaimana caranya massa bisa datang, bagaimanana minat baca mau tumbuh, bagaimana orang mau menulis, dan seterusnya biarlah Ikapi yang menyelenggarakan,” terang Husni.
Ikapi juga meminta bila pemerintah jadi penyelenggara, untuk tidak memungut bayaran yang terlalu tinggi kepada penerbit yang jadi peserta pameran. Menanggapi usulan Ikapi, Boediono berjanji akan membicarakan hal itu dengan pihak-pihak terkait.
“Wapres tida kbisa mengambil keputusan, tapi ia akan mencatat semuanya, dan membicarakan dengan pihak-pihak terkait. Baik internal stafnya, maupun departemen-departemen yang berhubungan,” terang Husni. |dtc|
