Sumber dana partai menjadi wilayah rawan. Tidak heran kalau banyak politikus yang berupaya membangun benteng agar terhindar dari jerat hukum. Melalui kewenangan politik, intervensi pada penegak hukum menjadi hal yang biasa.
“Sudah pasti para kader itu menjaga dengan membela dan mempertahankan diri dengan melalui UU dan intervensi hukum. Di Indonesia ini hal yang biasa,” kata pengamat politik Arbi Sanit saat dihubungi wartawan, Jumat (29/7/2011).
Jadi, lanjut Arbi, seandainya ada partai yang mengumbar janji untuk mendukung dan pro pemberantasan korupsi, itu cuma janji-janji saja. “Lihat saja, tidak akan ada partai yang mau memberikan hasil audit dana partai mereka. Itu hal yang mustahil,” ujarnya.
Politik di Indonesia masih membutuhkan biaya yang tinggi. Mulai dari kegiatan untuk elite partai hingga kegiatan yang katanya untuk konstituen. “Banyak elite partai yang secara ekonomi sebenarnya tidak pantas untuk menjadi elite sehingga ketika duduk menjadi elite, muncul motif pribadi dan juga melakukan korupsi politik. Salah satu caranya dengan mengaduk-aduk anggaran negara,” terang Arbi.
Sebelumnya sejumlah pimpinan KPK mengaku ditemui Nazaruddin beberapa waktu lalu, sebelum kasus suap wisma atlet muncul. Dalam kesempatan itu, Nazaruddin yang didampingi sejumlah politikus PD meminta pengamanan sejumlah kasus. Namun KPK menolak.
Selain itu juga ICW telah mengajukan permintaan kepada 9 partai politik mengenai asal usul dana partai mereka, termasuk PD. Namun hingga kini tak kunjung ada jawaban dari partai-partai itu. |dtc|
