Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan mengevaluasi kementerian yang pejabatnya terlibat kasus-kasus korupsi. SBY meminta para menteri yang anak buahnya terlibat korupsi untuk menjelaskan dan bertanggung jawab atas kasus hukum di kementeriannya.
“Menterinya sendiri seyogyanya bisa memberikan klarifikasi terhadap apa yang terjadi di kementeriannya. Apa yang dilakukan oleh Menpora beberapa waktu lalu, terkait kasus di Kemenpora, itu proaktif dan melakukan klarifikasi sangat diapresiasi. Itu diharapkan menteri langsung memberikan penjelasan kepada publik terhadap apa yang terjadi,” ujar juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha.
Hal itu dikatakan Julian di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2011).
Berikut wawancara wartawan dengan Julian yang juga doktor bidang politik dari Universitas Hosei, Jepang, ini:
Soal evaluasi kementerian yang terlibat kasus korupsi bagaimana?
Konteksnya begini, setiap kementerian selalu ada evaluasi, khususnya kinerja kementerian. Itu dilakukan secara kontinyu terkait isu-isu yang muncul di masyarakat.
Mengenai isu suap, atau kasus hukum di kementerian, menterinya sendiri seyogyanya bisa memberikan klarifikasi terhadap apa yang terjadi di kementeriannya. Apa yang dilakukan oleh Menpora (Menpora Andi Mallarangeng-red) beberapa waktu lalu, terkait kasus di Kemenpora, itu proaktif dan melakukan klarifikasi sangat diapresiasi. Itu diharapkan menteri langsung memberikan penjelasan kepada publik terhadap apa yang terjadi.
Jadi ini instruksi Presiden SBY?
Seperti itu yang disampaikan Presiden.
SBY sudah minta konfirmasi kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar?
Saya telah bicara dengan Pak Menakertrans, dan meminta beliau utuk menjelaskan secara langsung hal ini kepada masyarakat sebagaimana yang dipesankan Pak Presiden, jadi bukan hanya kasus Pak Muhaimin. Dan Pak Muhaimin kemarin sudah menghadap kepada Presiden setelah sidang kabinet dan sebagaimana saya sampaikan, diminta Pak Menteri Muhaimin proaktif menjelaskan kepada masyarakat dan penegak hukum terkait apa yang terjadi sesungguhnya.
Apakah SBY marah dengan banyaknya kasus di kementerian?
Yang penting bisa dijelaskan. Kalau selanjutnya terbukti ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan ya dipertanggungjawabkan. Tidak boleh kita biarkan hal-hal yang tidak berdasar itu mengemuka dan menjadi fitnah.
Menakertrans Muhaimin dan kementeriannya menjadi salah satu yang dievaluasi?
Bukan hanya satu kementerian. Terkait kinerja program di kementerian selalu dikoreksi.
Kementerian yang dievaluasi yang ada catatan buruk?
Itu kan ada yang menilai.
Kalau koreksi yang keliru itu kan dicoret, apa dari hasil evaluasi ini ada momentum reshuffle?
Ada banyak hal yang tidak disampaikan kepada publik bahwa koreksi di dalam internal itu terus berlanjut. Selalu ada. Namun kita juga tahu, nggak semua disampaikan. Koreksi dari Presiden ada terkait hal-hal yang khusus maupun hal yang jadi sorotan di masyarakat. Namun yang pasti soal reshuffle bukan urusan kita, itu preogratif presiden.
Jadi evaluasi ini menjadi penilaian?
Tentu, semua orang berhak untuk menilai.
Apakah Presiden akan mengambil momentum dua tahun pemerintahannya untuk reshuffle?
Saya belum bisa sampai di sana. Saya kira tidak ada yang tahu itu.
Bagaimana dengan Menteri BUMN yang sakit?
Kita doakan segala yang terbaik untuk kesembuhan beliau. |dtc|
