Tender label mikol yang bermasalah akhirnya ditindaklanjuti dewan. Semua pihak yang terlibat atas kisruh tender Rp 6 miliar lebih itu dipanggil untuk hadir di dewan kemarin (20/8).
Dalam pertemuan kemarin posisi Kadispenda Bali Gusti Made Supartha terpojok atas langkahnya membuat tender ulang. Bahkan sampai tidak bisa berkutik ”dikuliti” oleh semua dewan.
Pertemuan kemarin dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Bali Tutik Kusuma Wardani. Melibatkan Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya, anggota Komisi I Cok Budi Suryawan (CBS), Nova Dewi Putra, Ngakan Samudra dan lainnya. Anggota Komisi II seperti Nengah Tamba dan lainnya juga ikut.
Sedangkan pihak yang ”diadili” adalah Kadispenda Bali Gusti Made Supartha, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bali Jayadi Jaya, Kadisperindag Bali Gede Darmaja, Direktur PT Aria Multi Graphia (AMG) Feby Fauzan dan Perwakilan PT AMG Bali Victor Tanujaya.
Awal pertemuan diminta pihak terkait menjelaskan. Jayadi Jaya yang tampil kemarin menyebutkan proses dianggap sudah benar. Namun malah di Dispenda Bali mengumumkan tender baru dengan objek sama.
Akhirnya bidikan dewan mengarah ke Kadispenda Bali Gusti Made Supartha. Alhasil, Supartha dibikin mati kutu, tidak bisa menjawab banyak sodokan dewan.
“Saya lihat runutan dokumennya benar, ada apa ini kok bisa tender ulang. Kayaknya ini ada pesanan agar tender ulang,” sodok Arjaya vulgar di ruang rapat Panmus DPRD Bali.
Sodokan pertama ini membuat Supartha beragumen bahwa dilakukan tender ulang lantaran ada proses sistem yang bocor. Sehingga pihak PT Percetakan Bali melakukan hak sanggah atas kebocoran sistem tender. ”Ada sistem bocor yang membuat harus tender ulang,” sanggahnya.
Namun setelah itu argumennya mental semua. Semua alasan tidak masuk akal di mata dewan sehingga dia jadi bulan-bulanan dewan. Termasuk tender ulang juga tanpa pembatalan pemenang tender sebelumnya.
Yang dilakukan Kadispenda malah tender baru. Padahal sudah ada pemenang dari proses ULP. Akhirnya nyaris semua anggota dewan menyudutkan Supartha sampai di bucu mati (tersudut).
Termasuk anggota dewan yang baru terpilih sebagai ketua Baleg DPRD Bali Made Sudana angkat bicara. Dia mempertanyakan siapa yang membocorkan. ”Siapa yang membocorkan sistem itu, apakah bapak sendiri?” sentilnya, membuat tambah tak berkutik.
Anggota Komisi I Gusti Putu Widjera juga mensinyalir sama, tender ulang ini lantaran ada permintaan pihak tertentu. CBS lain lagi. Menurutnya, tambah janggal lagi lantaran sempat surat perintah kerja lengkap dengan nomornya sudah sempat dikeluarkan. Banyak pihak muncul pertanyaan, termasuk pertanyaan dari Ngakan Samudra yang menanyakan yang bertangungjawab atas sistem bocor ini.
Sehingga kemarin pertemuan belum bisa memberikan hasil yang maksimal. Kadispenda juga tidak bisa banyak menjawab, setelah ditumpahi kesalahan atas masalah ini.
Sedangkan Kepala ULP Jayadi Jaya yang kabarnya segera digeser oleh gubernur belum tersentuh dalam pertemuan dewan kemarin. Sehingga akan ada pertemuan lanjutan nanti.
Yang cukup menarik atas kondisi kisruh label edar, termasuk sudah direstui untuk tender ulang oleh gubernur, ternyata berbuah kerugian besar bagi Bali. Hitung-hitungan Kadisperindag Bali Gde Darmaja Bali sudah rugi Rp 10 miliar.
Mikol yang beredar di Bali tidak bisa dikenai cukai lewat label edar. Karena label edar habis, namun pengadaanya belum bisa dilaksanakan. Sehingga mikol beredar tanpa pungutan Pemprov Bali. ”Hitung-hitungan kami sudah rugi Rp 10 miliar,” sebut Darmaja.
Pria yang sempat menyebut anak gubernur minta izin miras ini, punya rumus setiap bulan pendapatan dari label edar mikol Rp 2 miliar. Saat ini mikol sudah tanpa label edar diberikan beredar di Bali, sehingga ada kerugian Rp 10 miliar.
Bahkan Darmaja pasang badan pada distributor mikol. Dia mengatakan tidak masalah walaupun tanpa label mikol dari Pemprov Bali. Jika tidak ada mikol malah bisa mempengaruhi pariwisata. Dia juga mengatakan jika ada yang disidak gara-gara tidak berisi lebel edar, bisa dilaporkan ke Disperindag. ”Sementara tidak masalah tanpa lebel edar mikol,” sebutnya.
Alasannya untuk menyelamatkan uang daerah Rp 1,2 miliar ini pun disodok oleh Arjaya. Sebelumnya gubernur mengatakan mendukung tender ulang lantaran ada selisih harga sangat tinggi antara PT AMG dengan PT Percetakan Bali yang lebih murah menawar lagi Rp 1,2 miliar. Namun malah dikalahkan, padahal sama-sama bisa mengerjakan label edar.
”Jangan gara-gara menyelamatkan duit Rp 1,2 miliar malah rugi seperti sekarang Rp 10 miliar. Pilih mana?” pungkas Arjaya.
Sumber: jawapos.com
