Matahari pagi terasa panas dan menusuk ke pori-pori, pukul 09.00 WIB saya menyetop becak bermotor di Jalan HM Yamin Medan dan meminta tukang becak mengantarkan saya ke Jalan Bulan Medan, yang letaknya persis disamping gedung Olympia Plaza. Tak perlu tawar menawar, saya langsung saja naik ke dalam becak, dan becak pun melaju mengitari jalan-jalan berliku menghindari kemacetan lalulintas kota Medan.
Oleh : James P. Pardede
Selama di perjalanan, percakapan saya dengan si tukang becak mulai mengalir. Dari hasil bertanya ini dan itu, pria berkumis tipis itu namanya Marmi Lubis (38 tahun). Ia merantau ke kota Medan sejak puluhan tahun lalu dan mulai menekuni pekerjaannya sebagai tukang becak sejak 8 tahun lalu.
Sesekali ia menoleh dan tersenyum, barangkali yang ada dibenaknya adalah untuk apa orang ini mengajukan begitu banyak pertanyaan ? Walau dicurigai seperti itu, saya terus mengajukan pertanyaan dan dia menjawab dengan tenang seraya mengemudikan becaknya.
Keluhan-keluhannya tentang pemerintah, tentang pemilihan umum, tentang anak-anaknya dan tentang penghasilannya mengemuka. Marmi Lubis memaparkan, pada pemilu legislatif lalu ia tidak bisa ikut berpartisipasi menyalurkan suaranya karena tidak dikasih undangan C6. Upaya Marmi untuk mempertanyakan haknya memilih sudah dilakukan ke kantor kelurahan.
“Pemilu kemarin aku nggak ikut memilih. Tapi dalam pemilihan presiden 9 Juli nanti saya harus ikut memilih bersama keluarga,” tandasnya.
Marmi Lubis sepertinya memiliki keinginan besar untuk ikut berpartisipasi menyalurkan hak suaranya pada Pilpres nanti. Ia tidak mau suaranya disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Ia sangat optimis kalau calon presiden pilihannya bisa memenangkan perebukan kursi RI-1 pada 9 Juli nanti.
Ayah dari lima anak ini sehari-hari menarik becak dan penghasilannya berada di kisaran Rp. 20 ribu sampai Rp. 50 ribu. Kalau lagi hari baik, bisa mencapai Rp. 100 ribu. Tapi, pernah juga seharian menarik becak cuma dapat Rp. 13 ribu. Penghasilan yang didapat Marmi Lubis digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, sebagian ditabung untuk membayar rumah kontrakannya di bilangan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung. Setiap tahun ia harus merogoh kocek Rp. 2,7 juta untuk bayar kontrakan.
Belum lagi persaingan tukang becak di kota Medan yang semakin sengit, apalagi dengan bermnculannya becak bermotor yang menggunakan plat hitam. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Medan, jumlah becak bermotor di kota Medan mencapai 16.646 unit. Jumlah ini belum termasuk becak bermotor yang beroperasi secara liar di kota Medan.
Beban hidup Marmi Lubis yang beristeri boru Nasution ini tidak sedikit. Ia juga sangat mengeluh ketika akan berhadapan dengan masalah administrasi kependudukan. Keluhannya adalah terkait dengan masalah pelayanan apratur pemerintahan di kota Medan, ia sangat kesulitan ketika akan mengurus KTP dan memasukkan nama anak-anaknya ke kartu keluarga. Untuk memasukkan satu nama saja ke KK bisa mencapai Rp. 200 ribu.
Tak terasa perjalanan menuju Jalan Bulan hampir tiba, Marmi Lubis menyampaikan tentang harapannya ke depan. Menurutnya, siapa pun presiden yang terpilih, harapan kami penarik becak adalah pemerintah benar-benar serius dalam menangani permasalahan perekonomian di negeri ini, terutama perekonomian yang pro kepada rakyat kecil dan rakyat miskin.
Apa yang disampaikan Marmi Lubis tak jauh berbeda dengan Raston Sagala (63 tahun) yang sudah menggeluti profesi barunya sebagai penarik becak sejak 2 tahun lalu. Sebelumnya, ia bekerja selama 8 tahun sebagai operator alat-alat berat di Gungung Sitoli, Nias.
Saat bercerita banyak dengan ayah dari empat orang anak ini, sesekali saya menatap wajahnya yang sudah semakin renta. Isterinya yang selama ini berprofesi sebagai perawat Puskesmas sudah pensiun. Salah seorang dari anaknya sudah bekerja di kantor pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
“Saya malu kalau tidak punya penghasilan sejak berhenti ikut proyek. Uang pensiun isteri saya tidak cukup untuk kami berdua. Anak-anak saya pun tidak ada yang keberatan kalau saya memilih profesi sebagai tukang becak. Yang penting halal, itu kata anak-anak saya,” tuturnya.
Ketika disinggung tentang agenda Pilpres yang akan digelar 9 Juli nanti, dengan penuh semangat Raston Sagala mengatakan bahwa ia sudah punya pilihan. Menang atau kalah itu hal biasa. Waktu pemilihan legislatif 9 April lalu ia juga menyalurkan hak suaranya di TPS Perumnas Mandala Medan.
“Kami sangat mengharapkan presiden terpilih nanti benar-benar memperhatikan kesejahteraan masyarakat miskin dan memberikan kemudahan bagi rakyat saat berurusan dengan pemerintahan. Presiden terpilih juga harus benar-benar merakyat dan bisa memimpin rakyatnya dengan sepenuh hati,” katanya.
Selama menjalankan profesi sebagai tukang becak, Raston Sagala juga mengeluhkan jalan-jalan di kota Medan yang rusak. Padahal, ia sangat taat dalam membayar pajak becaknya. Raston merinci beberapa ruas jalan di kota Medan yang sudah rusak dan berlubang. Seperti Jalan Sutomo, Jalan Bintang, Jalan Dr Mansyur dan jalan lainnya.
Rasa Aman
Kelompok masyarakat miskin di perkotaan sering luput dari perhatian pemerintah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2014, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,28 juta orang, sekitar 11,25%. Menurut Kepala BPS Suryamin, jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 0,32 juta orang jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2013 sebesar 28,60 juta orang.
Selama periode September 2013-Maret 2014 jumlah penduduk miskin daerah perkotaan turun sebanyak 0,17 juta dari 10,68 juta pada September 2013 menjadi 10,51 juta pada Maret 2014. Sementara itu, di daerah pedesaan turun sebanyak 0,15 juta orang dari 17,92 orang pada September 2013 menjadi 17,77 juta pada Maret 2014.
Angka-angka ini mengisyaratkan bahwa masyarakat miskin di perkotaan masih sangat banyak. Pantauan untuk kota Medan saja, masih sangat banyak masyarakat kita yang kehidupannya jauh dari sejahtera, bahkan ada yang jauh dari cukup. Seperti pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Bulan Medan. Setiap hari mereka menjajakan dagangannya demi untuk mendapatkan kepingan rupiah. Di sepanjang jalan ini ada ratusan bahkan ribuan pedagang yang sehari-hari berjualan sayur, buah-buahan, rempah-rempah dan warung kopi serta warung makan.
Wardi (58 tahun) dan isterinya Zaharani (55 tahun), saat ditemui di warungnya d Jalan Bulan Medan sedang sibuk melayani pembeli yang meminta teh manis panas, kopi atau kue-kue serta gorengan. Suami isteri ini juga menjual nasi campur untuk lebih mendekatkan diri kepada pedagang yang ada di sana.
Zaharani mengisahkan, kalau usaha warungnya sudah digeluti sejak 1980 dan anak-anak mereka masih kecil. Ide membuka usaha warung sudah digeluti sang suami sejak masih lajang, dan setelah menikah usaha it uterus dikembangkan. Sehari-hari mereka harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam untuk sampai ke Medan. Karena, tempat tinggal mereka di Desa Sukaramai, Kecamatan Binjai Barat letaknya sekitar 25 kilometer dari kota Medan.
Percakapan dengan Zaharani terhenti sejenak, karena seorang pembeli datang. Ibu dari empat anak itu dengan sigap melayani pembeli dan membuatkan teh pesanannya. Ada juga yang datang hanya membeli 3 batang rokok.
Menurut Zaharani, satu hari mereka bisa mengantongi keuntungan Rp. 200 ribu sampai Rp. 300 ribu belum dipotong modal awal. Keuntungan yang diperoleh sehari-hari disisihkan untuk ditabung dan membeli kebutuhan hidup sehari-hari.
Uang yang diperoleh, kata Zaharani harus disisihkan Rp. 2 juta per tahun untuk membayar sewa kios tempatnya membuka warung. Belum lagi uang sampah, uang jaga malam dan kutipan-kutipan tak jelas dari preman.
Terkait dengan agenda pemilihan presiden, dengan bersemangat Zaharani menyampaikan bahwa ia dan suaminya sudah punya pilihan. Siapa pun yang nantinya terpilih, mereka hanya berharap agar keamanan dan kenamanan pedagang diperhatikan.
Ketua Forum Pedagang Kaki Lima AP Luat Siahaan saat dihubungi lewat selularnya menyampaikan bahwa ada sekitar 10 ribu pedagang kaki lima di Sumatera Utara, 3.000 pedagang terdata dan masuk dalam organisasi.
“Dari 3000 pedagang itu masih sebagian kecil yang memperoleh bantuan dar pemerintah untuk mengembangkan usahanya. Harapan kita, pemerintah memberikan bantuan kepada pedagang dengan merata kepada semua jenis UKM yang ada di Sumatera Utara, termasuk pedagang kaki lima,” paparnya.
Pedagang kaki lima, kata Luat Siahaan tak pernah berhara banyak pada pemerintah. Pada Pilpres 2014 nanti, pedagang kaki lima sudah memiliki pilihan masing-masing. Persoalannya ke depan adalah, apakah presiden terpilih benar-benar memiliki kepedulian terhadap nasib pedagang kaki lima ?
Tukang becak dan pedagang kaki lima memiliki harapan kepada presiden terpilih nanti. Kaum miskin di perkotaan pun memiliki harapan yang sama. Mereka sesungguhnya tak pernah berharap lebih kepada pemerintah. Mereka hanya ingin diberi kemudahan dan rasa aman dalam menjalankan usahanya.
* Tulisan ini hasil penugasan peliputan ke lapangan pada acara Pelatihan Penulisan Feature bagi Jurnalis yang diselenggarakan KIPPAS bekerjasama dengan ACTED dan Uni Eropa.
