Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan penanganan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasannya kasus tersebut masih terkait dengan kasus suap Wisma Atlet SEA Games dengan tersangka M. Nazaruddin yang ditangani KPK. “Ini kaitannya dalam kasus Nazaruddin, sedangkan Nazaruddin kan ditangani KPK. Maka itu kami serahkan sepenuhnya dan mendukung KPK dalam rangka penyelidikan dan penyidikan hal terkait,” ujar Wakil Jaksa Agung Darmono di Kantor Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta, Rabu (3/8/2011).
Setelah sebelumnya melakukan pengumpulan bahan keterangan kasus Hambalang, kini Kejagung menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada KPK. Dengan demikian, Kejaksaan tidak mungkin ikut melakukan pengusutan atas kasus Hambalang yang juga menyeret Nazaruddin ini. Dugaan korupsi proyek Hambalang mencuat setelah eks Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin menuding Anas Urbaningrum melancarkan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) dalam mendapatkan proyek Hambalang. Anas dituding kecipratan dana Rp 100 miliar atas jerih payahnya tersebut.
Tidak hanya itu, dalam laporan keuangan tahun 2010 PT Adhi Karya, ada kerjasama dengan Nazaruddin melalui PT Anak Negeri. Khususnya dalam proyek RSU Haji Surabaya. Porsinya ADHI 98.65%, PT Anak Negeri 1.35%. Nilai Proyeknya belum diketahui tapi dinyatakan labanya adalah Rp 3 Miliar.
PT Adhi Karya Tbk (ADHI) sudah membantah adanya campur tangan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam tender proyek Hambalang. Perseroan mengaku mengikuti prosedur tender secara normal.
“Tidak benar sama sekali itu. Ini kan proyek yang dibiayai APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan Pemda. Bentuknya tender bukan penunjukkan langsung,” kata Sekretaris Perusahaan ADHI Kurnadi Gularso saat dihubungi wartawan, Rabu (20/7). Menurutnya, perseroan sudah mengikuti tender secara normal, mulai dari pendaftaran sampai ditunjuk sebagai pemenang. Jika memang ada penunjukkan langsung, biasanya itu dilakukan pemerintah terhadap proyek-proyek tertentu, bukan oleh partai politik. |dtc|
