Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengisntruksikan jajarannya dan masyarakat agar menonton pemutaran film G30S- PKI. Ada pun tujuannya adalah bukan untuk mendiskreditkan, tetapi peristiwa tersebut agar diketahui generasi muda.
Hal ini menjadi polemik di kalangan masyarakat antara yang pro dan kontra. Namun Gatot tidak mempermasalahkan kecaman dari sejumlah pihak terhadap perintahnya tersebut.
Ketua Sekretariat Nasional Perlindungan Anak (Seknas PA) Samsul Ridwan mengatakan, mengajak semua pihak untuk berpikir apakah dengan pemutaran film G30S-PKI secara terbuka akan memberikan edukasi kepada anak anak atau bahkan sebaliknya. Ia mengungkapkan berbagai alasan agar film tersebut tidak diputar secara terbuka di televisi.
“Mengingat pertama, film tersebut mengisahkan pengkhianatan sekaligus respons militer terhadap peristiwa. Kedua film ini memuat unsur kekerasan, kekejaman dan tindakan keji, yang tentu akan berdampak negatif pada anak anak,” kata Samsul
Menurut Samsul, sumber pengetahuan tentang peristiwa G30S PKI banyak ditemukan melalui media lainnya, tidak hanya film versi pemerintah orde baru tersebut. Dengan berbagai alasan tersebut, pihaknya mengimbau agar media mempertimbangkan lebih cermat dan kepada pemerintah seharusnya juga tidak reaktif menanggapi polemik ini.
“Sebaiknya tidak diputar, karena dalam film ini ada adegan pembunuhan, pembantaian, penculikan dan sebagainya yang akan berpengaruh pada psikologi anak. Dikhawatirkan film ini bisa menimbulkan dendam dan mengimitasi atas adegan kekerasan,” katanya.
Sementara itu, Ketua umum Santiaji, Hamba Allah Al Faqir Habib Ali Al Idrus mengatakan, film G30S- PKI tidak menyalahi aturan. Justru, kata Habib Ali, pemutaran film tersebut dapat mengingatkan kembali arti sejarah yang sesungguhnya di mana 7 para pahlawan revolusi gugur dengan mengenaskan.
“Film (G30S-PKI) itu adalah sejarah bangsa. Dan sejarah tidak boleh ditutupi jika negara ini ingin maju, tidak ada negatifnya,” kata Habib Ali, kepada SWATT-ONLINE
Habib Ali juga menyayangkan mengapa film bersejarah mendapat pertentangan yang begitu derasnya, sementara film-film lainnya yang tidak mengandung edukasi tidak dipermasalahkan.”Seharusnya yang dilarang itu film porno yang merusak generasi kita. Itu yang dilarang,” tegasnya.
Kebangkitan komunis, sambung Habib Ali, bukanlah sebuah sekadar isu. Menurutnya, kebangkitan PKI adalah nyata.”Karena hampir sudah dirasakan, dilihat, didengar dan dilakukan. Gerakannya sudah nyata,” jelasnya
Oleh karenanya, kata Habib Ali, hendaknya pemerintah mendorong apa-apa yang telah dilakukan TNI demi tegaknya persatuan dan kesatuan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.”Jangan sampai upaya-upaya komunis untuk masuk ke Indonesia dibiarkan. Biarkanlah TNI dan rakyat bersatu padu untuk menghilangkan komunis di Negara kita tercinta ini, salah satunya dengan memutar film bersejarah,” ujar Habib Ali | Heru Lianto
