Membuka arsip sejarah negara ini tidak bisa begitu saja, termasuk seputar G30S/PKI. Kepala Arsip Nasional, M Asichin, menuturkan, untuk bisa membuka lagi arsip G30S/PKI itu, perlu payung hukum yang jelas.
“Kan belum ada aturannya, kemudian belum ada undang-undang rahasia negara dan undang-undang keterbukaan arsip,” terang Asichin, di Gedung Sate Bandung, Kamis.
Di Bandung, dia menuturkan, pembahasan nasib arsip G30S/PKI harus lewat seminar nasional yang dihadiri banyak tokoh terkait. “Di antaranya dari Komnas HAM, Komisi Informasi Pusat, ilmuwan dan sejarawan, pemerhati masalah keterbukaan informasi, dan unsur lainnya,” kata dia.
Dia berbicara dalam seminar nasional membahas hal-hal terkait arsip itu. Seminar itu untuk memikirkan mana dokumen G30S/PKI yang bisa dibuka dan mana yang tetap ditutup atau tidak dapat diakses publik.
“Jadi pada seminar nasional tersebut akan dicarikan kisi-kisi arsip G 30 S PKI mana yang bisa dibuka dan arsip mana yang harus tetap ditutup,” katanya.
Ia menuturkan, rencananya seminar nasional tersebut akan dilakukan tahun ini.
“Rencananya tahun ini dan nanti, saya lupa jadwalnya. Karena kemarin sudah sekali dan nanti setelah itu kita buat aturan-aturannya. Misalnya di luar negeri kan kejadian itu setelah 30 tahun bisa dibuka,” kata dia.
Menurut dia, berdasarkan Undang-undang Komisi Informasi Pusat pada prinsipnya semua dokumen bisa dibuka, kecuali yang dinyatakan sebaliknya.
“Meski begitu, keterbukaan informasi tidak boleh bertentangan dengan asas national security x dan asas privasi x atau privasi perusahaan dan privasi personal,” ujar dia. Hal tersebut, lanjut dia, berlaku juga bagi kearsipan nasional.
Menurut dia, dalam UU KIP sendiri diatur bahwa ada informasi yang tetap harus ditutup sesuai pasal 17 UU Nomor 14/2008, di antaranya mengenai rahasia negara atau national security x tadi. (ant)
