Indikasi dana otononomi khusus (Otsus) yang diduga diselewengkan oleh Pemerintah Daerah (pemda) Papua, masih dalam proses penyelidikan dan dilakukan oleh lembaga yang berwenang dalam proses itu.
“Soal penyelewengan dana otsus untuk makar? Itu memang ada indikasi ke sana dan itu laporan resmi dari BPK yang menyatakan. Dana otsus mengendap tidak terpakai dan itu laporan dari BPK, melacak bukan tugas dari Menhan. Laporan BPK resmi itu sedang ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang dan bukan oleh kita,” kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, usai membuka dan menjadi keynote speaker dalam “Seminar Untuk Bangsa” yang diadakan Seminari Menengah St. Petrus Canisius Sabtu(13/08/2011) di Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jateng.
Purnomo menjelaskan pemerintah memang sudah lama mengetahui bahwa ada embrio gerakan separatis di Papua. Namun, kondisi dan kapastitas gerakan separatis yang sering disebut-sebut sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM) itu masih relatif kecil.
“Kita memang mengetahui memang ada embrio separatis. Itu kecil sejauh ini masih bisa kita tangani. Soal keamanan? Sekarang dari kita melakukan TNMD untuk ABRI masuk desa. Untuk membangun infrastruktur. Untuk membantu para rakyat di sana ya karena mereka juga perlu infrastruktur. Untuk membantu para rakyat disana karena mereka disana perlu infrastruktur,” jelas Purnomo.
Purnomo mengungkapkan setiap tahunya pemda Papua mendapat jatah anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp 28 triliun.
“Penduduknya hanya tiga juta. Jadi itu yang terbesar pendapatan yang mereka dapatkan di Papua. Jadi sekarang kalau dilihat permasalahan di pusat atau di daerah?” ungkap Purnomo.
Selain Menhan Purnomo Yusgiantoro, hadir pembicara lain adalah Jendral Purnawirawan TNI Kiki Syahraki yang merupakan mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Brigjen Pol AA Maparessa selaku Kepala Pusat Sejarah Mabes Polri.|SWATT Online|DTC|
