Melihat fenomena NII yang kembali marak atau sengaja dibikin muncul oleh beberapa media, adalah bukan soal baru, karena sejak baheula Indonesia masih terus diderita persoalan bentuk negara. Pihak apparatus negara seperti polisi juga masih menggunakan bahasa-bahasa “orang lama” yang bermain, tetapi mereka tidak berani menunjuk hidung siapakah orang-orang lama tersebut.
Apakah gerakan neo-NII saat ini sama dengan berpuluh tahun lalu, jika gerakan, ideologi, dan jaringannya berbeda? Apa bisa disamakan dengan NII-nya Kartosoewiryo?
Ambil contoh, gerakan HTI atau Hizb Tahrir Indonesia. Ideolog Hizb Tahrir berasal dari Palestina, Muhammad Taqiyyuddin Ibn Ibrahim Ibn Musthafa bin Ismail bin Yusuf Al-Nabhani. Mungkin seorang tidak al-Nabhani tidak menyangka awalnya bahwa gerakan Hizb Tahrir akan menyebar di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Al-Nabhani mengarang sejumlah buku di antaranya berjudul al-Dawlah al-Islamiyah yang menerangkan pondasi dasar untuk membentuk sebuah negara Islam. Ide pemikiranya diterima pula oleh orang-orang Indonesia, dan semakin eksis dengan slogan tegakkan bentuk negara Kekhalifahan di Indonesia.
Namun apakah HTI sama dengan NII yang jadul itu? Ideolog HTI dan NII pun berbeda. Lain al-Nabhani, lain pula al-Afghani, walaupun katanya dia tidak pernah menggagas ide kekhalifahan Islam. Namun pemikirannya mengenai Pan-Islamisme juga memengaruhi gerakan-gerakan sosial-politik umat Islam pada abad 20 untuk memersatukan umat Islam di bawah satu negara Islam. Setelah itu ada pula Hassan al-Banna dengan gerakan Ikhwan al-Musliminnya di Mesir yang bertujuan agar syariat Islam dapat diterapkan dalam sistem perundang-undangan negara, meskipun bentuk negaranya republik, atau monarki. Ada pula Sayyid Qutb dengan pemikirannya mengenai urgensi didirikannya negara Islam sebagai vis-a-vis kekuatan Barat. Belum lagi gerakan Salafi-Wahhabi yang disupport oleh Saudi, yang menurut Craig Ugner, Hourani, Lapidus, dan, David Commins berusaha menyeragamkan pemahaman umat Islam agar mudah digiring untuk tunduk di bawah satu kekuatan imperium minyak dunia.
Semua pemikiran tokoh-tokoh reformis itu ditransmisikan dan diserap oleh orang-orang Indonesia, dipikir jika semua orang itu senada dan sejiwa, padahal antara masing-masing kelompok saling bertentangan dan menjatuhkan. Tapi mengapa beberapa orang Indonesia menerima gerakan-gerakan tersebut dan menyebarkannya di Indonesia? Apa karena di Indonesia sudah pernah ada rekam jejak gerakan di masa awal pembentukan negara, yang menghendaki agar Indonesia menjadi sebuah negara Islam?
Jangan-jangan Neo-NII yang muncul dalam gerakan, atribut, dan ideologi baru, justru lebih laten ketimbang NII jadul. Karena mereka nyatanya tidak jauh berbeda, ingin mengulang kembali proses terbentuknya sebuah negara, dan mempreteli sendi-sendi NKRI.
Lalu ketika gerakan yang dikenal dengan DII/TII itu muncul kembali, dibawa oleh seorang Panji Gumilang dengan NII-Komanden Wilayah 9 (KW 9). Maka orang-orang yang terlanjur ngefans sama Kartosoewiryo nggak terima dengan klaim orang berjuluk Totok Abdussalam itu yang katanya mewarisi perjuangan DII/TII. Akhirnya muncul pembedaan antara gerakan NII asli versi Kartosoewiryo dan pseudo-NII, alias NII palsu. Berungkali pembedaan ini ditekankan agar cita-cita DII/TII dan figur Kartosoewiryo kembali bersinar serta dikagumi. Sementara di luar mereka, ada orang-orang yang menelan impor gerakan-gerakan negara Islam dengan nama berbeda. Apakah mereka sudah rekonsiliasi, atau saling sepakat untuk meleburkan diri?
Terus siapa yang disebut orang lama oleh polri ketika terjadi aksi bom-boman di Indonesia. Polisi cuma bilang Islam garis keras, tetapi siapakah garis keras itu? Apakah NII yang DII/TII itu, atau versi KW-nya, atau HTI, al-Qaeda, JAT, atau siapa? Mungkin bisa dikatakan hampir semua orang Indonesia mengimpor produk luar negeri, termasuk paham keagamaan, dan mana saja yang membuat mereka nyaman, itulah yang mereka anggap benar. Karena mereka yakin kebenaran paham keagamaan adalah yang paling benar, maka mati-matian membela pemahaman mereka itu. Misalnya, orang HTI apa mau disuruh mengakui pancasila dan UUD 45? Di sebuah pesantren, saya pernah menemukan adanya ajaran yang menyatakan haram bagi upacara bendera, menyanyikan lagu kebangsaan, dan menghormati merah putih. Benih-benih ini ditanamkan di hati bocah-bocah cilik yang bahkan mengetahui sejarah Indonesia pun sama sekali buta.
Kadang pula dalam praktiknya, masyarakat Indonesia yang ketagihan dakwah penegakkan syariat Islam dalam institusi negara, juga tidak bisa dikotak-kotakkan. Kadang justru mereka saling berbaur, seperti sekarang menghadiri pengajian HTI, tapi kemudian besoknya pengajian Salafi. Dalam salah satu acara dialog Metro TV, si Fahri Hamzah meminta agar orang-orang jangan terburu menggunakan istilah pengajian garis keras, karena kata pengajian begitu dekat dalam relijiusitas orang Indonesia. Tetapi faktanya mengatakan demikian, banyak pengajian yang beraliran keras dengan segala macam ajaran, tujuan serta ideologinya. Salah satunya seperti pengajian yang sering dihadiri oleh ayah saya.
Namun saya tidak mau ikut campur urusan ayah saya kalau dia gemar aliran keras. Walaupun saban hari ngomongnya “ini kafir dan itu sesat,” tetapi usianya sudah lanjut, lagipula dia mengikuti itu seperti saya bilang di atas, untuk kenyamanan, itulah pilihan pemahaman agama yang menurutnya nyaman diikuti dan diyakini benar bakal mengantarnya ke surga saat mati. Padahal untuk baca kitab-kitab Arab klasik dan membaca sejarah serta pemikiran akademisi global saja tidak mampu, sehingga dia tidak punya kapabilitas untuk mengetahui tentang apa yang dia pahami sendiri. Namun keyakinan lebih terpaku dalam diri seseorang, ketimbang melakukan seabrek penelitian.
Dan mungkin memang begitu di negeri ini. Bicara soal kenyamanan dan kebenaran mengenai suatu ajaran adalah persoalan keyakinan, mana yang diyakini paling benar. Sampai sini, saya berpendapat bahwa ajaran apapun sama sekali tidak merugikan orang lain. Karena keyakinan itu hanya dikonsumsi untuk pribadi, dan kalaupun disampaikan secara lisan kepada masyarakat banyak, maka orang-orang yang tidak sepakat bisa saja ambil sikap cuek dan meninggalkan pesan-pesan yang mereka anggap tidak sesuai bagi diri mereka. Itu semua pilihan.
Tapi bagaimana jika keyakinan itu berubah menjadi tindakan, karena katanya sebuah keyakinan tanpa komunitas, maka akan luntur. Ibarat badan, kesatuan organ tubuh akan ikut bereaksi ketika satu saja di antaranya tersakiti, maka orang-orang yang berkeyakinan “radikal” juga memerlukan komunitas, dan komunitas memerlukan tindakan untuk menjaga eksistensi serta kesinambungan mereka sendiri. Namun jika tindakan-tindakan itu merugikan orang lain, misalnya melahirkan aksi pemboman, lantas apa yang harus dilakukan negara untuk menghadapi gejala radikalisme sektarian ini?
Ada yang bilang perlu dilakukan tindakan represif, ada pula yang melihat sisi non-represif, seperti aspek psikologis, edukasi dan sosialisasi masyarakat, atau bisa jadi stigmatisasi oleh media dan tokoh-tokoh tertentu juga bagian dari pencegahan yang sifatnya non-represif. Karena kadang sesuatu yang dianggap sebagai ketidaksiplinan tidak bisa serta merta didisiplinkan oleh senjata, bahkan sebaliknya dapat terjadi, melahirkan tindakan-tindakan perlawanan yang lebih hebat dari sekedar bom bunuh diri, semisal perang saudara. Hal itu bukan tidak mungkin, dulu saja kita pernah mengalami perang saudara antara pengusung NII dan aparat TNI. Untuk zaman ini mengapa mustahil jika kejadian itu bisa saja terulang kembali.
Naasnya berita pertentangan antara NII dan NKRI terlalu melelahkan, 60 tahun lebih Indonesia bergelut mengenai bentuk negara, dasar negara, konstitusi yang digunakan, undang-undang yang dibuat; Antara yang sumbernya agama dan non-agama. Rakyat, atau mungkin bukan rakyat, tapi saya pribadi sudah jengah dengan kondisi ini. Apakah orang-orang yang fanatik terhadap penegakkan negara Islam, syariat Islam, atau apalah istilahnya, mereka tidak membaca apa yang dibutuhkan oleh orang di luar mereka. Para pendukung gerakan-gerakan tersebut menyangka bahwa agama telah menetapkan apa saja yang dibutuhkan oleh orang-orang, dan berusaha agar orang-orang tidak melangkahi kebutuhan yang telah ditetapkan itu.
Namun masyarakat di luar komunitas mereka ternyata membutuhkan hal lain dari sekedar perang jargon, dan iming-iming surga, itulah yang menjadi populer di zaman sekarang. Masyarakat melampaui diri mereka, dan berevolusi melompati perdebatan usang mengenai mana yang lebih baik, negara Islam atau bukan. Karena begini, Indonesia dengan negara demokrasi atau otoriter ternyata tidak mampu mensejahterakan rakyatnya, lalu bagaimana dengan Islam? Jangan kita bandingkan dengan kekhalifahan pada 1000 tahun silam, orang-orang di masa itu dengan orang-orang di masa sekarang sudah berbeda pola pikirnya. Apakah manusia di masa ini harus dipaksa berpikiran persis ribuan tahun lalu, sambil berimajinasi jika kita mirip mereka semua masalah sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya langsung sirna?
Apakah para khalifah masa lalu sepi dari oposisi? Oposisi dengan latar belakang apapun pasti selalu ada, bahkan hingga zaman sekarang di mana posisi pendukung negara Islam adalah oposan bagi NKRI. Dan setiap oposisi pasti akan selalu dijinakkan dengan dua cara, represif atau non-represif. Namun yang non-represif tidak selamanya baik hanya karena tidak menumpahkan darah. Bahkan yang non-represif kadang lebih kelam karena menggunakan teknologi pendisplinan berupa pengetahuan, undang-undang, penulisan sejarah, pencatutan sepihak mana yang protagonis dan antagonis, dan penipuan berabad-abad.
Apakah persaingan antara oposan dan status quo dalam sejarah Islam tidak pernah menimbulkan peperangan? Perang sesama muslim dan sama-sama meyakini bahwa merekalah yang paling benar. Lalu apa? setelah perang berakhir, masing-masing pihak menulis sejarahnya sendiri dan menyatakan pihak lain adalah lawan paling munafik dan menyesatkan, apakah negara Islam yang dicita-citakan tidak akan terlepas dari semua tragedi itu?
Lalu apakah dengan berdirinya negara Islam akan dapat menjamin kesejahteraan, kedamaian, dan cita-cita utopis itu hanya karena klaim bahwa keberpihakan Tuhan telah didapatkan? Atau justru Tuhan sendiri sumber kejahatannya, agar manusia selalu berada dalam keseimbangan dan bukan ke-radikal-an. |kompasiana.com|
