Pasca bentrok warga dengan TNI di Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang, di sengketa lahan perkebunan, warga menjalani visum di puskesmas setempat. Langkah ini untuk melaporkan tindakan kekerasan dilakukan aparat dari Kesatuan Zeni Tempur (Zipur) V Kepanjen.
“Visum sebagai alat bukti lapor ke Pom Kodam V Brawijaya serta Komnas HAM,” kata juru bicara warga, Faturohzi saat ditemui dirumah warga, Sabtu (7/7/2012) pagi.
Warga yang menjadi korban sebanyak 8 orang. Mereka yakni, Harianto, Hariadi, Faturozi, Suli, Masturi, Budiono, Munaji, dan Satuman. Sebagian besar mengalami luka akibat pukulan benda tumpul.
“Ada 8 orang dari warga menjadi korban refresif aparat,” ucap Faturohzi juga alami luka di bagian kepala.
Meski demikian, warga mengeluhkan belum terbitnya rekomendasi visum dari kepolisian. Sebab, puskesmas meminta warga menyertakan rekomendasi surat dari kepolisian.
“Kami belum diberi surat visum oleh polisi, meski bukti visum harus disertakan,” sesalnya.
Mereka kini mempertanyakan aparat kepolisian tak berniat memberi kesempatan warga untuk melapor. Warga juga menyesalkan, kesatuan Zipur kini menjadi musuh rakyat, padahal masyarakat tak menginginkan terjadinya bentrok.
Kedatangan prajurit dituding ada yang mengomando dan menginginkan untuk bertikai dengan masyarakat.
“Jelas memang mengajak untuk refresif, bukan mediasi,” ujar Hadi Suyatno, warga lain.
Dari pantauan detiksurabaya.com kondisi situasi bentrok terlihat lenggang, puluhan warga masih berkonsentrasi di salah satu rumah warga. Sementara kantor Puskopad tak terlihat dijaga aparat kepolisian maupun TNI.
“Dalmas sudah ditarik situasi sudah kondusif,” tegas Kapolsek
Sumbermanjing Wetan AKP Farid Fathoni terpisah.
Sebelumnya, bentrok antara warga Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, dengan Puskopad Kodam V Brawijaya di lahan sengketa perkebunan terjadi, Jumat (6/7/2012) sore.
Sebanyak 3 peleton TNI AD dari Zeni Zeni Tempur V Brawijaya berhadapan dengan ratusan warga ingin mempertahankan patok yang diklaim pengambilalihan lahan seluas 662 hektare. Ketegangan terjadi setelah proses negoisasi digelar muspika berjalan buntu. [dtc]
