Para demonstran di lapangan Tahrir menuntut militer melakukan perubahan secara cepat. Pemerintah Mesir mengatakan hampir 700 pejabat tinggi polisi dipecat sebagai bagian dari tuntutan para pengunjuk rasa. Para demonstran menganggap para pejabat itu terlibat pembunuhan tewasnya ratusan orang selama pemberontakan menentang pemerintahan presiden Mubarak Januari lalu.
Menteri Dalam Negeri Mansour el-Issawi mengumumkan pemecatan yang mencakup para jendral yang terlibat dalam tewasnya para demonstran. Televisi Mesir mengatakan 37 perwira yang dipecat menghadapi dakwaan keterlibatan meninggalnya pengunjuk rasa.
Polisi yang dipecat termasuk 505 mayor jendral, 82 brigadir jendral dan 82 kolonel.” Langkah ini adalah yang terbesar…untuk membawa darah baru untuk kepolisian,” kata el-Issawi.
Pendemo di lapangan Tahrir
Ia berjanji para polisi akan diminta pertanggung jawaban atas pelanggaran apapun. Pihak militer mengambil alih kekuasaan setelah Mubarak mundur. Dalam perkembangan lain, pihak militer mengatakan pemilihan parlemen yang dijadwalkan bulan September ditunda paling tidak satu bulan.
Partai-partai politik yang muncul selama masa pemberontakan atas pemerintahan Mubarak meminta penundaan agar mereka dapat mempersiapkan diri menghadapi kelompok Islamis yang telah mapan secara finansial, termasuk Ikhwanul Muslimin.
Pihak militer juga mengatakan akan menyusun peraturan baru untuk memilih 100 anggota majelis yang bertugas menyusun konstitusi baru. Para pengunjuk rasa di Lapangan Tahrir, Kairo, menarik diri dari kepungan terhadap gedung pemerintahan terbesar di daerah itu Rabu, 13/07.
Mereka bertahan di sana selama hari ke-enam untuk menekan agar pihak militer melakukan perubahan secara lebih cepat. |dtc|
