Seribuan personil yang terdiri dari Bigade Mobil (Brimob), Samapta, TNI, Satpol PP, petugas medis, Laboratorium Forensik (Labfor Poldasu), Pemadam Kebakaran dan ratusan massa berjibaku dalam acara Simulasi Penghentian Konflik antara petani penggarap dengan aparat kepolisian dan pihak perkebunan dengan aparat kepolisian Kebun Sei Semayang PTPN II di Lapangan Brimobdasu Jalan KH Wahid Hasyim Medan, Kamis (12/12).
Acara simulasi dirangkai dengan penandatanganan MoU antara Polda dengan unsur Muspida Provsu termasuk Ketua DPRD Sumut H.Saleh Bangun, Kejatisu, Pangdam I/BB untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Sumut terutama menjelang Pemilu 2014.
Simulasi dibuka secara resmi oleh Kapoldasu Irjen Pol Syarief Gunawan disaksikan Gubsu Gatot Pujonugroho, unsur pimpinan daerah, Asisten Pemerintahan Hasiholan Silaen, Kesbanglinmas Eddy Sofyan serta unsur Muspida lainnya.
Pantauan SWATT Online di lapangan Brimobdasu, penanganan konflik yang diangkat dalam simulasi adalah permasalahan tanah perkebunan di Sei Semayang yang selama ini sudah digarap oleh petani penggarap dari masyarakat. Sementara di sisi lain, pihak perkebunan pun berupaya untuk merebut kembali lahan perkebunan yang telah dikuasai oleh petani penggarap.
Dalam simulasi, pihak pendemo dari perkebunan tidak terlalu sulit untuk dilumpuhkan oleh pihak pengamanan yang turun langsung ke lapangan, sementara massa pendemo dari kalangan petani penggarap dan masyarakat terus bertahan dan berupaya untuk menduduki lahan perkebunan.
Aksi dorong dan bakar ban pun terjadi, beberapa kendaraan dibakar, pendemo yang terluka diselamatkan oleh petugas medis. Mobil water cannon disiagakan untuk menghalau massa yang semakin beringas. Secara perlahan, massa pun berhasil dilumpuhkan.
Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Daerah Rawan Konflik dan Kontijensi Kemenkopolhukam Brigjen Pol. Drs. Royke Lumowa, M.M menegaskan bahwa sosialisasi tentang penanganan konflik dilakukan secara terpadu untuk lebih meminimalisir konflik di tengah-tengah masyarakat.
“Sosialisasi tentang penanganan konflik juga akan dilakukan di kabupaten/kota melibatkan kesbanglinmas, kasi intel kejaksaan, kepolisian dan jajaran unsur pimpinan daerah,” paparnya.
Penanganan konflik, menurut Royke Lumowa harus dilakukan dengan hati-hati dan diupayakan untuk tidak melakukan tindakan kekerasan agar tidak sampai jatuh korban. (mes)
