Kepri dikenal sebagai salah satu provinsi kepulauan di Indonesia dan memiliki potensi kekayaan perikanan yang melimpah. Ironisnya, Kepri tidak punya satupun pelabuhan perikanan yang lengkap dengan tempat pelelangan ikan, coldstorage dan pabrik es. Kesan tidak serius menggarap sektor perikanan ini tercermin dari jumlah anggaran yang disediakan di APBD Kepri.
Padahal salah satu misi Kepri, mendorong terciptanya pusat pusat pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Kepulauan Riau, yang akan menumbuh kembangkan kegiatan industri dan pariwisata yang berbasis kelautan. Anggaran untuk dinas yang terkait hanya sekitar Rp24 miliar atau hanya sekitar 1 persen dari total APBD Kepri 2010 dan itupun sudah termasuk untuk biaya rutin operasional dinas yang berjumlah sekitar Rp6 miliar.
Seperti gaji, tunjangan, dan perjalanan dinas. Sehingga, anggaran untuk dinas tersebut harus menunggu suntikan bantuan dari APBN. Sekretaris Komisi II bidang anggaran DPRD Kepri, Rudy Chua, mengakui minimnya anggaran bagi sektor perikanan ini menjadi cermin pada keseriusan dalam mengelola sektor tersebut. ”Kesan tidak serius itu memang terlihat dan masih belum sesuai dengan visi misi sektor itu. Kita akan lihat pada 2011 nanti berapa anggarannya untuk sektor itu dan ini akan terlihat dalam penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD 2011.
Kalau masih berkisar 1 persen saja, ya sama saja dengan sebelumnya. Tapi saya yakin pemerintahan baru Kepri akan lebih memperhatikan sektor ini,” kata Rudy Chua, Minggu (3/10). Keyakinan itu tumbuh setelah Rudy mengecek ke Bappeda Kepri, yang dalam anggaran 2011 merancang peningkatan anggaran yang sangat signifikan di APBD, untuk sektor perikanan ini. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya sekitar Rp200 miliar tapi angka itu masih akan dibahas di Musrenbang Provinsi Kepri. Apakah disetujui atau tidak belum dipastikan.
Untuk jumlah tersebut, Rudy mengatakan mendukung namun sekaligus meragukan kemampuan pegawai di dinas terkait. Mengingat, kondisi geografis Kepri yang terdiri dari kepulauan dan menuntut dinamika yang sangat tinggi. Sementara, jumlah pegawai yang ada masih terbatas. ”Sungguh ironis, provinsi kepulauan tapi tidak punya pelabuhan perikanan. Kalau saja ada pelabuhan perikanan tentu masyarakat nelayan tidak khawatir harga ikannya dipermainkan tengkulak. Ke depan, ini harus menjadi skala prioritas di Kepri dan saya yakin duet HMS akan mampu melaksanakannya,” ucap pengusaha di Tanjungpinang, Teja Alhabd.
Menurutnya, seharusnya Kepri memiliki lebih dari satu pelabuhan perikanan. Kemudian, memiliki armada penangkapan ikan dengan peralatan modern, yang dikelola bersama oleh masyarakat. Namun, itu harus dilengkapi dengan sentra pemasaran dan kembali lagi ke pelabuhan perikanan.
Tawarkan ke Tommy Winata
Keseriusan Pemprov Kepri dalam mewujudkan visi misinya juga disampaikan Bupati Natuna Raja Amirullah, yang minta Pemprov Kepri sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, untuk daerah ini. Khususnya dalam mengembangkan sektor perikanan di Kabupaten Natuna. Termasuk, mengamankan wilayah perairannya dari jarahan kapal ikan asing, berikut dengan penanganan hukum awak kapal ikan asing. ”Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, saya ingin Pemprov Kepri lebih proaktif. Mudah-mudahan kepemimpinan HM Sani – HM Soerya ini sektor perikanan ini bisa menjadi skala prioritas,” tegas Amirullah.
Sikap proaktif itu dituntut Amirullah, sebab sekitar 80 persen penduduk Natuna adalah nelayan, yang kini pendapatannya meningkat pesat paska kehadiran kapal pengawas DKP. Namun, untuk penanganannya Natuna terkendala anggaran. Sebab, ratusan awak kapal ikan asing yang ditangkap harus diberi makan, minum dan pengobatan. Sementara, anggarannya tidak boleh digunakan untuk itu.
Kemudian untuk membangun pelabuhan perikanan yang lengkap dengan tempat pelelangan ikan, coldstorage dan pabrik es-nya sekaligus. Menurutnya, jika Natuna memiliki satu saja pelabuhan perikanan seperti itu, kesejahteraan masyarakat nelayan akan lebih baik lagi. Selain mengharap dukungan dana Pemprov, Amirullah kini sibuk menawarkan potensi itu kepada calon investor. Di antara yang sudah dia tawarkan, adalah Tommy Winata. Termasuk, calon investor lain dari Qatar. ”Yang banyak datang ke Natuna kontraktor, padahal kita yang sangat kita perlukan investor.
Untuk investor perikanan kita akan sangat wellcome sekali, kita akan berikan banyak kemudahan. Termasuk insentif pajak hingga 5 tahun. Sebab, dampak positifnya akan sangat besar untuk masyarakat,” terang Amirullah. Sedangkan untuk lebih meningkatkan pengamanan dan pengawasan perairan Natuna, Amirullah, menggandeng Bakorkamla dan dijadwalkan menandatangani kesepahaman hari ini, Senin (4/10) malam di Natuna. Satker kapal pengawas DKP di Natuna, Andiwarman secara terpisah menyatakan kesiapan untuk mengawal perairan Natuna.
Sumber: batampos.co.id
