Sebanyak 20 truk berisi bantuan yang mengangkut cukup pangan untuk puluhan ribu orang dengan tujuan wilayah timur Aleppo, Suriah, masih terjebak di Turki, Senin, beberapa jam setelah gencatan senjata tujuh hari di Suriah berakhir, menurut kepala badan bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan tidak mendapat izin yang diperlukan serta jaminan keamanan dari pemerintah Suriah untuk melanjutkan pengiriman bantuan ke Aleppo dan daerah-daerah lain yang sulit dijangkau. Truk-truk bantuan itu sudah sepekan berada di perbatasan.
Gencatan senjata tujuh hari yang dideklarasikan oleh militer Suriah berakhir tengah malam ini tanpa pengumuman perpanjangan pada Senin.
“Saya sedih dan kecewa konvoi PBB belum bisa melintas ke Suriah dari Turki, dan dengan aman mencapai bagian timur Aleppo,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan, Stephen OBrien, dalam pernyataan tertulis.
Sekitar 275.000 orang masih terjebak di wilayah timur Aleppo tanpa makanan, air, dan tempat perlindungan layak dan fasilitas medis menurut O’Brien.
Ia mengatakan konvoi 20 truk pengangkut bantuan itu seharusnya merupakan rombongan pertama dari dua rombongan yang membawa tepung dan bahan pangan lain untuk memberi makan sekitar 185.000 orang dalam satu bulan.
Akses bantuan kemanusiaan ke Aleppo sangat bergantung pada penguasaan jalan utama menuju wilayah yang dikuasai pemberontak di kota yang terbagi menjadi wilayah yang dikuasai pemerintah dan kelompok pemberontak yang berjuang untuk menggulingkan Presiden Bashar as-Assad selama lima tahun lebih.
Rusia menyatakan bahwa pasukan pemerintah Suriah telah mulai menarik diri dari jalanan, namun kelompok-kelompok pemberontak di Aleppo menyatakan mereka tidak pernah menyaksikan tindakan semacam itu dan tidak akan mundur dari posisinya di jalanan sebelum pihak lawan melakukan hal serupa.
“Saya berharap semua pihak dalam konflik ini, dan mereka yang punya pengaruh terhadap mereka, bakan melihat konvoi bantuan sebagai peluang untuk bergerak maju… Bantuan kemanusiaan harus tetap netral, tidak memihak, dan bebas dari agenda politik maupun militer,” kata dia sebagaimana dikutip kantor berita Reuters. (ANT)
