Sekitar 8 ribu PNS di Kabupaten Limapuluh Kota, belum menikmati kenaikan gaji sebesar 15 persen. Rapel gaji bulan Januari hingga Maret yang disebut sudah cair oleh Deputi SDM Bidang Aparatur Kemenpan dan Reformasi Birokrasi Ramli Naibaho, ternyata belum dikucurkan oleh pemerintah daerah setempat.
“Kami lah arok bana, ka manarimo rapel gaji bantuak PNS di Payakumbuah, tapi apo kadisabuik, sampai kini alun juo dapek ditarimo (Kami berharap betul menerima rapel gaji seperti PNS di Payakumbuh. Tapi apa hendak dikata, sampai sekarang rapel gaji belum juga kami terima),” kata seorang PNS Limapuluh Kota kepada Padang Ekspres Senin (4/4).
Aktifis Komunitas Suara Hati Guru Limapuluh Kota Hafnizal yang sering memperjuangkan kepentingan guru dan PNS juga membenarkan kondisi tersebut. “Ya, sampai sekarang kita para PNS memang belum merasakan kenaikan gaji sebesar 15 persen. Rapel gaji dari Januari sampai Maret, belum kita terima,” kata Hafnizal ketika dihubungi sore.
Anehnya, menurut Hafnizal, para PNS yang bekerja di instansi vertikal seperti Kemenag, BPN, BPS, dan KPU justru sudah menerima rapel kenaikan gaji. “Sementara kita para PNS yang bukan dari instansi vertikal, belum dapat sama-sekali. Kalau bisa, pemerintah daerah percepat pembayarannya,” pinta Hafnizal.
Secara terpisah, anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Limapuluh Kota Dedi Haryanto mengaku sudah mendapat informasi dari kalangan PNS, perihal belum cairnya rapel kenaikan gaji dari Januari sampai Maret. “Malah saya dapat informasi, rapel gaji belum dibayar sampai Juni,” kata Dedi.
Bekas Ketua KPUD ini curiga, rapel kenaikan gaji PNS di Limapuluh Kota sengaja didepositokan oleh oknum tertentu. Kalau dugaannya benar, berarti menurut Dedi, berati telah terjadi tindakan semena-mena terhadap PNS.
“Kita sangat menyesalkannya. Silahkan saja mendepositokan anggaran lain untuk mendongkrak pendapatan daerah, tapi rapel gaji PNS jangan coba-coba didepositokan. Sebab PNS di Limapuluh Kota sudah teraniya betul. Tahun 2009 tunjada mereka tak pula dibayar. Sedangkan tahun 2010 sertifikasi belum dibayar satu bulan, ” tegas Dedi Haryanto.
Vokalis Partai Demokrat ini juga berharap bupati Alis Marajo dan wakil bupati Asyirwan Yunus, segera menyikapi persoalan rapel gaji PNS yang belum dibayar. “Kalau nanti terbukti ada yang mendepositokan, langsung ambil tindakan tegas,” ujar Dedi Haryanto.
Sementara itu, Sekkab Limapuluh Kota Resman Kamars ketika dikonfirmasi Padang Ekspres mengakui jika rapel kenaikan gaji PNS belum dicairkan. “Pada tanggal 1 April memang belum, tapi kita akan usahakan secepatnya. Jadwal pembayaran akan kita atur. Disesuaikan dengan program aliran kas kita,” kata Resman.
Sumber: padang-today.com
