Indonesia merupakan negara yang memiliki pekerja migran dalam jumlah yang cukup besar. Namun hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi Migran 1990. “Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi Konvensi Migran 1990 dengan alasan negara-negara penerima pekerja migran sendiri banyak yang belum meratifikasinya,” kata Prof Dr Agustinus Supriyanto saat dikukuhkan dalam Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), di Balai Senat, Kamis (21/7/2011).
Judul pidato pengukuhan Agus, “Perlindungi Hak-Hak Asasi Perempuan Pekerja Migran: Peluang dan Tantangan Indonesia”. Menurut dia, ratifikasi terhadap Konvensi Migran 1990 itu sangatlah penting untuk melindungi pekerja migran Indonesia. Sebab selama lebih dari 20 tahun Indonesia tidak memanfaatkan peluang perlindungan HAM bagi pekerja migran yang disediakan oleh konvensi migran 1990.
Menurut dia, ratifikasi yang dilakukan merupakan condition sine qua non (persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum) bagi terciptanya kondisi yang kondusif bagi perlindungan hak asasi perempuan pekerja migran Indonesia. “Padahal dengan meratifikasi konvensi migran 1990 dapat meningkatkan posisi tawar dalam diplomasi memperjuangkan hak asasi pekerja migran,” kata pria kelahiran Salatiga, 24 Oktober 1966 itu.
Menurut dia, ratifikasi itu penting untuk menggunakan perspektif hak asasi manusia berbasis gender dalam melakukan perubahan atas Undang-undang No 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Selain itu, pada level individual perempuan pekerja migran perlu diberdayakan dan pada level negara perlu diupayakan leverage politik dan diplomatik.
“Kepekaan gender ini harus tertuang dalam berbagi kebijakan pada level mikro dan makro,” katanya. Dia mengatakan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyebutkan pekerja migran berjumlah 126.031. Dari jumlah tersebut sebanyak 78,05 persen (98.372) adalah pekerja perempuan. Fenomena ini mengandung hakikat perlindungan hak-hak asasi perempuan mengingat besarnya jumlah perempuan migran, terutama di kawasan Timur Tengah dan Afrika.
Di kawasan tersebut sering dijumpai kasus pelanggaran terhadap hak-hak asasi perempuan pekerja migran Indonesia, seperti pelecehan seksual, penganiayaan, gaji tidak dibayar maupun PHK secara sepihak. Hal ini harus jadi perhatian pemerintah. “Sayangnya, dalam berdiplomasi yang menyangkut perlindungan perempuan pekerja migran di Arab Saudi maupun negara lainnya masih bersikap reaktif. Idealnya, diplomasi dilakukan dengan by design dan dengan kreatif,” katanya.
Menurut Agus, Indonesia dapat belajar dari Filipina yang menempatkan pekerja migran Filipina (Filow) hanya di negara-negara yang dapat melindungi hak para Filow. Melalui perwakilannya di luar negeri, Deplu Filipina memberikan perlindungan terhadap filow dengan bekerja sama dengan lembaga asing terkait. Dengan demikian, filow sejak awal sudah dalam pengawalan diplomasi Filipina.
“Agar sejak awal perlindungan perempuan pekerja migran Indonesia diperjuangkan secara diplomatik, perlu adanya perubahan dalam mengelola pekerja migran. Belajar dari Filipina, sebaiknya pengelolaan tidak dimonopoli oleh Depnakertas dan BNP2TKI tetapi dikelola secara lintas sektoral,” katanya.
Agustinus menyebutkan untuk memberikan perlindungan pekerja migran Indonesia juga dapat dilakukan dengan memperbanyak dan memperkuat kelembagaan kekonsuleran, dengan kantor di wilayah-wilayah yang banyak perempuan pekerja migran Indonesia. “Dibandingkan dengan Meksiko yang memiliki banyak pekerja migran itu membuka 50 kantor konsuler di AS,” pungkasnya. |dtc|
