Surabaya – Jawa Timur merupakan pemasok TKI terbesar di Indonesia. Dari jumlah tersebut, banyak TKI atau TKW yang bermasalah hukum di negeri orang tempat bekerjanya.
Untuk membantu proses hukum yang dialami para TKI, ratusan pengacara yang tergabung dalam Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) di Jawa Timur siap diterjunkan ke negara tempat bekerja para TKI. Bantuan hukum ini merupakan tindak lanjut dari MoU antara Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AAI.
“MoU itu ditindaklanjuti di Jawa Timur melalui DPD (AAI), karena Jawa Timur pusat TKI terbesar. Kami akan membantu menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan TKI di luar negeri seperti di Saudi Arabia, China, Jepang, Singapura maupun Malaysia,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah (AAI) Jawa Timur, Abdul Salam kepada wartawan di sela-sela pelantikan pengurus DPD AAI Jatim dan DPC AAI Kota Surabaya di Hotel Mercure Surabaya, Senin (25/7/2011) malam.
Salam mengatakan, jumlah anggota AAI di Surabaya sekitar 300 orang dan di Jatim seluruhnya lebih dari 800 pengacara. Dari ratusan pengacara ini, siap diterjunkan untuk membantu proses hukum TKI.
“Konkritnya, pendampingan nanti bekerjasama dengan penasihat luar negeri seperti yang dimaksud dalam MoU,” tuturnya.
Ketika ditanya lebih lanjut, berapa TKI asal Jatim yang bermasalah hukum dan mendapatkan bantuan dari AAI, Salam mengaku belum mengetahui secara pasti.
“Untuk sementara masih diregristrasi. Kurang lebih di Jatim yang bermasalah dan menjalani proses seperti di Saudi Arabia menunjuk 10-15 orang pengacara, itu dalam tahap persidangan,” ujarnya.
“Untuk pembiayaan, berdasarkan informasi pada saat penandatangan MoU, pemerintah yang membiayai. Bahkan AAI akan membuat posko di negara yang jumlah TKI-nya besar,” katanya.
Sementara Wakil Ketua I DPD AAI Jawa Timur Adies Kadir menambahkan, dalam waktu dekat, akan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan-pelatihn bagi calon TKI dana aparatur pemerintah seperti lurah dan camat.
“Sebelum diberangkatkan, kita akan memberikan pengarahan, pelatihan-pelatihan. Kita juga akan membantu meneliti data-data seperti tidak ada pemalsuan umur, alamatnya harus jelas. Supaya pada saat berangkat ke sana sudah clear tidak ada masalah,” jelas Adies. dtc
