DITENGAH situasi dan kondisi kelistrikan yang sering padam di beberapa kota terpaksa akan mengambil jalan pintas dengan rencana menaikkan tarif dasar listrik (TDL). Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Farid Wajdi, Sabtu (7/6) menanggapi rencana pemerintah yang berwacana untuk menghadapi anggaran subsidi yang terus meningkat, dengan menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk 5 golongan non perusahaan publik.
Kelima golongan tersebut, lanjut Farid Pertama, golongan industri I-3 untuk perusahaan non terbuka. Kedua, kenaikan tarif listrik rumah tangga R1 dengan daya 3.500-5.500 VA dengan rata-rata kenaikan sebesar 5,7% tiap 2 bulan, Ketiga adalah sektor rumah tangga R1 dengan daya 2.200 VA, rata-rta kenaikan sebesar 10,43%. Keempat adalah di sektor pemerintahan (P-2) di atas 200 KVA dengan kenaikan rata-rata sebesar 5,36% setiap 2 bulan. Kelima adalah penerangan jalan umum (P3) dengan rata-rata kenaikan sebesar 10,69%.
“Kenaikan tarif listrik bakal mengganggu iklim investasi. Daya saing menurun, karena ongkos yang dikeluarkan membengkak. Konon lagi ekses penaikan tarif listrik juga menyumbang besaran inflasi,” paparnya.
Karena itu, lanjutnya upaya penaikan tarif listrik harus dicegah. Bagi kalangan pengusaha, kenaikan ongkos produksi itu justru menguntungkan importir yang tidak mengalami kenaikan harga di negara asal. Produk impor dipastikan akan lebih membanjiri pasar dalam negeri. Sikap mencegah itu mesti ada inisiatifnya dari kalangan DPR. Bagaimana pun penentuan kenaikan atau tidak, mandatnya ada ditangan DPR.
“Pencegahan penaikan listrik diperlukan, selain untuk kepentingan investasi dan menahan laju inflasi adalah perlunya membenahi PLN supaya melakukan efisiensi besar-besaran, menutup kebocoran. Dengan demikian, subsidi yang diberikan semakin berkurang. Di sisi lain, PLN harus meningkatkan pelayanan terlebih dahulu baru menaikkan tariff,” kata mantan Dekan Fakultas Hukum UMSU ini.
Kinerja PLN perlu dievaluasi untuk melakukan pembenahan, karena pelayanan tidak kunjung membaik. Bahkan cenderung terus memburuk. Tarif listrik harusnya dapat mengelakkan pemadaman listrik (byarpet) di masyarakat.
Begitupun, tambah Farid faktanya perbaikan pelayanan yang sangat diharapkan justru sebaliknya. Pasca-TDL dinaikkan, pelayanan PLN cuma isapan jempol belaka. Pelayanan terus digerogoti dengan pemadaman bergilir. Ironisnya, pemadaman bergilir sudah seperti arisan. Arisan dari Sumatera ke Pulau Sulawesi dan Pulau Jawa-Bali. Begitulah seterusnya menjalar ke setiap daerah.
Kenaikan tarif listrik sebelumnya, PLN tidak bisa menambah investasi pembangkit hingga transmisi. Seterusnya dari aspek konsumen, penaikan itu otomatis harga barang juga akan naik karena listrik adalah sumber vital bagi usaha produksi yang berdampak di masyarakat. Dari segi kemampuan memasok, PLN belum mampu memberi pelayanan yang sehat.
“Mestinya kenaikan tarif listrik dapat digunakan meningkatkan efisiensi subsidi listrik. Jadi, momentumnya adalah untuk perbaikan dan perluasan sistem pembangkitan. Bukankah, pengurangan subsidi listrik dialihkan untuk mengembangkan pembangkit yang dimiliki PT PLN. Bagaimana komitmen pemerintah dalam pengembangan pembangkit PLN? Apakah telah dapat menjangkau masyarakat yang belum memiliki listrik?” tegasnya.
Skema pengembangan pembangkitan itu mestinya dalam rangka untuk melakukan renovasi atau berupaya meremajakan pembangkitan. Khususnya mesin pembangkitan, semi rongsokan atau usang. Dengan begitu ancaman krisis listrik dapat diminimalkan. Lalu, pemadaman bergilir dapat ditiadakan. | James P. Pardede
