Komunitas Pecinta Israel tengah menunggu izin perayaan HUT Israel dari kepolisian. Dipublikasikannya perayaan HUT Israel yang biasanya digelar tertutup memunculkan kesan ‘test the water’ alias mencoba melempar wacana untuk melihat reaksi publik.
“Kesan saya ini test the water. Sepertinya ada yang ingin mengetes tingkat perbedaan dan demokrasi di Indonesia. Soal Israel ini kan isu yang sangat sensitif di Indonesia, seperti Ahmadiyah,” ujar Direktur Eksekutif Ma’arif Institute, Fajar Riza Ul Haq.
Berikut ini wawancara detikcom dengan Fajar, Jumat (13/5/2011):
Komunitas Pecinta Israel berencana merayakan HUT Israel. Bagaimana pendapat Anda?
Prinsipnya ini bagian kebebasan berekspresi dan berpendapat. Ini dihormati konstitusi dan HAM. Seperti Front Pembela Islam (FPI) yang memberikan doa bagi Osama.
Di satu sisi, doa untuk Osama dan perayaan HUT Israel adalah kegiatan yang kontroversial. Di sisi lain adalah bagian dari kebebasan sebagai penghormatan pada HAM. Kebebasan ini harus mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis masyarakat Indonesia yang mengalami problem dengan Israel. Kalau dilakukan secara terbuka dan terang-terangan nanti bisa melukai perasaan warga lainnya.
Sebaiknya tidak usah dirayakan?
Saya dapat info, katanya ini sudah biasa dilakukan. Namun baru kali ini saja yang perayaannya diumumkan ke publik. Sebenarnya, kalau dilakukan tertutup tidak masalah. Kalau ini dilakukan terbuka dan diumumkan, malah jadi pertanyaan apa motivasi mereka melakukan perayaan secara publik. Padahal negara kita kan secara politik tidak ada hubungan dengan Israel.
Menurut saya, tidak usah dipublikasikan karena ini bisa memancing provokasi. Bagi kami (Ma’arif Institute), kalau mereka mau merayakan ya silakan saja. Seperti FPI yang menggelar doa bersama untuk Osama kan polisi tidak mencegah. Selama tidak melangar hukum, silakan saja.
Anda melihat ada motif lain di balik perayaan ini?
Kesan saya ini test the water. Sepertinya ada yang ingin mengetes tingkat perbedaan dan demokrasi di Indonesia. Soal Israel ini kan isu yang sangat sensitif di Indonesia, seperti Ahmadiyah.
Dalam artikel di Jerusalem Post pada awal Mei ini yang ditulis oleh Seth J. Frantzman mengatakan Indonesia bukan contoh yang baik bagi negara yang demokratis. Ini tidak pantas ditiru oleh Mesir dan negara Timur Tengah lainnya. Karena menurut dia, di Indonesia ada problem kebebasan menyangkut Ahmadiyah dan menoritas, serta pornografi. Saya rasa ada kelompok yang ingin mengetes terkait kebebasan ini.
Menurut analisa Anda, siapa yang ingin mengetes?
Bisa saja bukan datang dari Pemerintah Israel, tapi dari kelompok tertentu. Tapi saya tidak tahu pasti siapa mereka. Karena soal ini kan isu yang sensitif, kalau berlebihan akan jadi isu internasional.
Sebaiknya bagaimana merespons kegiatan ini?
Harus proporsional dalam meresponsnya. Kalau terprovikasi akan merugikan citra Indonesia sebagai negara dengan umat Muslim terbesar yang demokratis. Harus lebih dewasa dalam menghadapinya dan lebih waspada. Menyikapinya biasa saja.
Tokoh-tokoh agama seperti dari NU dan Muhammadiyah harus bisa memberikan penjelasan kepada umat agar hal ini harus ditanggapi dengan kepala dingin. Bukan berarti kalau tidak setuju maka harus dihadapi dengan kekerasan. Kalau mencela kebiadaban Israel pada Palestina, maka jangan sampai kita melakukan hal yang sama pada kelompok pro Israel di Indonesia.
Jadi harus bedakan Israel dan Yahudi. Kalau Yahudi ini ada beberapa ribu orang yang tersebar di beberapa kota, tetapi underground.
Perlu pengawasan khusus dari polisi?
Ini sudah jadi perhatian masyarakat. Harus ada pengawasan khusus, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kecuali kalau diam-diam ya, silakan saja.
Apa yang harus dilakukan pemerintah?
Ini sebenarnya ujian bagi pemerintah dalam menengahi dinamika semacam ini. Kalau emosional, ini akan merugikan citra Pemerintah Indonesia sendiri. Ya, proporsional saja. Ini kan tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel jadi mengagetkan kalau sampai ada perayaan begitu. Kalau dirayakan memang secara diplomatik tidak etis. |dtc|
