Pemerintah Indonesia dan Vietnam sepakat meningkatkan kerjasama bidang pertahanan dan keamanan di wilayah laut. Upaya ini dilakukan untuk menangkal maraknya praktik penangkapan ikan secara tidak sah.
Hal ini tertuang dalam kesepakatan rencana aksi antara RI dan Vietnam yang ditandatangani oleh perwakilan menteri luar negeri masing-masing. Acara digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/9/2011), disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Vietnam Nguyen Tan Dung.
“Kami juga akan tingkatkan yaitu yang disebut coordinated patrol di wilayah lautan agar kita bisa mengawal wilayah kedua negara kita dengan baik dan mencegah insiden-insiden yang tidak perlu,” kata Presiden SBY saat memberi keterangan pers bersama.
“Kami sepakat bila kerjasama efektif di bidang kelautan dan perikanan yang tentu membawa manfaat, kita bisa cegah illegal fishing yang tentunya sama-sama tidak kita kehendaki,” sambungnya.
Tidak hanya itu, RI-Vietnam juga akan meningkatkan kerjasama di bidang hukum, terutama penanganan kejahatan transnasional. Sejumlah kerjasama dalam bidang ekonomi juga tak luput dari perhatian.
“Di bidang investasi kami bersepakat untuk teruskan interaksi sektor swasta kedua negara. Kami akan berikan peluang investor Indonesia untuk invest di Vietnam dan sebaliknya,” ucap SBY. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menambahkan, peningkatan kerjasama patroli kelautan khusus di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). Kerjasama sudah berjalan, dan akan kembali dilakukan hingga 4 bulan ke depan.
“Yah itu, selama ini kedua negara ada tantangan illegal fishing namun ada tekad untuk menyelesaikan ini dengan baik dan juga melalui penerapan kerjasama di bidang perikanan,” ucap Marty. |dtc|
