Jakarta – Banjir yang menerjang Ibukota Jakarta pada akhirnya menjadi ujian bagi kepemimpinan Gubernur Joko Widodo. Bagaimana pakar menilainya?
Pakar Reformasi Birokrasi dari Universitas Indonesia (UI) Roy V. Salomo menilai apa yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Jokowi dalam kapasitasnya sebagai individu cukup bagus. “Tetapi kepemimpiann Jokowi menggerakkan sistem belum kelihatan. Seorang pemimpin tidak boleh one man shwon tapi dia harus mampu menggerakkan sistem,” kata Roy saat berbincang dengan redaksi, di Jakarta, Minggu (20/1/2013). Berikut wawancara lengkapnya:
Bagaimana Anda melihat kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam menangani banjir di Jakarta?
Kepemimpian Jokowi sebagai pribadi sudah bagus, tetapi kepemimpiann Jokowi menggerakkan sistem belum kelihatan. Seorang pemimpin tidak boleh one man shwon tapi dia harus mampu menggerakkan sistem, itulah manajeman, bagaimana menggerakkan sistem, sumber daya manusia, supaya semua bergerak secara harmoni untuk mencapai tujuan. Ini yang belum kita lihat mungkin karena waktu yang terlalu pendek dan kemungkina juga Jokowi terlalu dominan.
Langkah Jokowi yang langsung turun di titik-titik banjir termasuk menunggu perbaikan tanggul apa komentar Anda?
Jokowi sebagai individu bagus, tapi itu baru sebagaian kepemimpiannya, tapi yang lain ia harus mampu menggerakkan sisrtem, orang, SDM, supaya ramai-ramai. Kalau tidak dia akan ambruk. Jokowi tidak sanggup mandori sendiri semua pekerjaan. Saya salut Jokowi turun ke gorong-gorong tapi lama-kelamaan dia akan kelimpungan, pertanyaannya yang lain ngapain saja?
Apakah Anda melihat reformasi birokrasi belum berjalan di kepemimpinan Jokowi-Ahok ini?
Ini pekerjaan besar. Khusus DKI, masalah yang paling besar adalah brikorasinya, karena birokrasi DKI itu korup, lamban, kebanyakan orang dan duitnya banyak sekali. Coba kita lihat apa yg seharusnya dilakukan untuk mengatasi banjir 10-15 tahun lalu, waktu Sutiyoso memimpin, persoalan banjir menjadi salah satu persoalan yang pelik, tapi tidak ada gerakan signifikan. Kita kasih waktu Jokowi untuk membenahi birokrasi Jakarta, sampai saat ini belum kelihatan reformasi brokrasi. Gerakan Jokowi-Ahok terasa, tapi mindset, sistem dan budaya belum berubah.
Bagaimana Anda melihat kerja birokrasi DKI Jakarta dalam merespons tanggap darurat?
Birokrasi selama ini, termasuk DKI, kaku, sistem keuangan juga kaku. Penjelasan Jokowi soal pemberlakuan tanggap darurat, supaya proses biasanya pakai tender dilakukan tanpa tender, itu boleh2 saja. Tapi Jokowi harus membuat sistem responsif tanpa pemberlakuan tanggap darurat, sistem memiliki tingkat repsonsivitas yang tinggi. |inilah|
