Senator Patrick Leahy (D-Vt.) mengusulkan undang-undang yang berusaha untuk memperbarui Electronic Communications Privacy Act (ECPA).
Memperbarui hukum diperlukan, Leahy mengatakan dalam sebuah pernyataan, karena laju perubahan teknologi begitu cepat, UU elektronik tahun 1986 harus disesuaikan. Sehingga nantinya RUU baru itu bertujuan untuk memperkuat perlindungan privasi penyimpanan data elektronik, tetapi juga mengandung pengecualian tertentu untuk membantu penyelidikan serta keamanan nasional.
“Dalam era digital, konsumen Amerika dan bisnis menghadapi ancaman terhadap privasi mereka,” katanya. “Dengan ledakan teknologi baru, termasuk situs jejaring sosial, ponsel cerdas dan aplikasi mobile lainnya, ada banyak manfaat baru bagi konsumen. Tapi, ada juga risiko baru yang menggganggu banyak privasi mereka. ”
RUU itu akan membuat satu standar untuk akses penegakan hukum untuk e-mail dan data elektronik lainnya, mengharuskan pemerintah untuk mendapatkan surat perintah penyidikan. Dalam UU lama terdapat banyak faktor aturan, termasuk apakah e-mail telah disimpan selama 180 hari sebagai data konsumen. Pemerintah juga perlu memberitahukan orang-orang dalam tiga hari untuk mengakses account mereka.
RUU ini juga memperkuat perlindungan akses ke data berbasis lokasi. Dalam rangka untuk mendapatkan akses real-time ke informasi lokasi dari telepon pintar atau perangkat elektronik lainnya, pemerintah perlu untuk mendapatkan surat perintah pencarian atau perintah penyidikan pengadilan di bawah Undang-undang Pengawasan IntelijenAsing jika ada pembajakan informasi elektronik penting.
Ketentuan Tambahan adalah berusaha untuk melindungi keamanan nasional dan jaringan komputer negara. Penyedia layanan diizinkan untuk secara sukarela memberikan informasi kepada pemerintah terkait dengan serangan cyber, dan lain-lain.| SWATT Online|
